DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Pasar, baik mengenai obyeknya, pelayanannya, struktur dan tarif

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan mempertimbangkan perubahan keadaan masyarakat dan peraturan Perundang- undangan yang bcrlaku, maka perlu dilakukan pcnycsuaian tcrhadap Retribusi Jasa Umum yang berlaku di Kabupaten Karanganyar;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kcdua atas Pcraturan Daerah Kabupatcn Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 ten tang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi .Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan .Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Mengingat Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BUPATIKARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH I SALINAN ' . Pasal 3 Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 ten tang Retribusi .Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi .Iasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 4), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabu paten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabu paten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 4); "

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Um um ditentukan dengan mempertimbangkan:
1. a.tingkat penggunaan fasilitas parkir yang dibatasi waktu dan jenis kcndaraan;
2. b.perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
3. c.biaya operasional;
4. d.tingkat kepadatan kendaraan; dan
5. e.ketersediaan tempat parkir yang dibedakan dalam beberapa wilayah (zona) keramaian tertentu.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditentukan sebagai berikut :

1.Wilayah (zona) A, meliputi :

a.Kendaraan bus besar, truk dengan gandengan, tronton kontainer, a tau sejenrsnya scbesar Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
b.Kcndaraan rnikro bus, truk tanpa gandengan, mobil box, atau sejenisnya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
c.Kendaraan jeep, sedan, station wagon, pik up, atau sejenisnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jerus kendaraan yang parkir.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

( 1) Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pengaturan;
2. b.penataan/penempatan;
3. c.kenyamanan;
4. d.penertiban; dan
5. e.kemudahan informasi.
(3)Pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk jaminan keamanan kendaraan selama dilokasi parkir.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang penentuan lokasi penataan/penempatan, tata cara parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: I Kios M2/hari 1 150 Los M2/hari 150 -··-··-·-·- ·~ ---"·------ Pela tar an M2/hari 150 Pelataran M2/hari 200 200 Pela tar an 2 250M2/hari Kelas II Kios 250 M2/hari M2!hari I NO KELAS I JENIS I SATUAN BESARAN ~---- j _PAS_A8 __ ~ FASILIT~?__ I TARIF (Rp) 1 Kelas I Kios M2/hari 250 Los 200M2/hariLos

(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi untuk pelayanan kios, los, dan pelataran, ditetapkan se barai beriku t :

6.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

5.Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, meliputi :
1. a.dihapus
2. b.penggunaan kios;
3. c.pengunaan los;
4. d.pengunaan pe la tar an.
(2)Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

2.Wilayah (zona) B, meliputi :

a.Kecamatan Karanganyar, kecuali yang termasuk zona A;
b.Kecamatan Karangpandan, kecuali yang termasuk Zona A;
c.Kecamatan Tasikmadu;
d.Kecamatan Mojogedang;
e.Kecamatan Kerjo;
f.Kecamatan Gondangrejo;
g.Kecamatan Jaten, kecuali Desa Ngringo;
h.Kecamatan Jatipuro;
1. 1.Kecamatan Kebakramat; J. Kecamatan Ngargoyoso;
k.Kecamatan Matesih.
1. 1.Kccamatan Jumapolo;
m.Kecamatan .Jumantono;
n.Kecamatan .Jatiyoso;
1. 0.Kecamatan .Jenawi.

Pasal 34

(1)Besarnya Retribusi Pcngendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut: RPMT = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi.
(2)Penghitungan Tarif Retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang maka n , dan alat tulis kantor.

8.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.

7.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Pasar Kelas I, meliputi :
2. l.Pasar Karangpandan Kecamatan Karangpandan;
  1. 2.Pasar Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu;
  2. 3.Pasar Palur Kecamatan .Iaten;
  3. 4.Pasar Jungke Kecamatan Karanganyar;
  4. 5.Pasar Tegalgede Kecamatan Karanganyar;
  5. 6.Pasar Matesih Kecamatan Matesih;
  6. 7.Pasar Malangjiwan Kecamatan Colomadu;
  7. 8.Pasar Jatipuro Kecamatan Jatipuro;
  8. 9.Pasar Tuban Kecamatan Gondangrejo;
  9. 10.Pasar Nglano Kecamatan Tasikmadu;
  10. 11.Pasar Jambangan Kecamatan Mojogedang; dan
  11. 12.Pasar Kwadungan Kecamatan Kerjo.
3. b.Pasar Kelas II, meliputi :
  1. 1.Pasar Jumapolo Kecamatan Jumapolo;
  2. 2.Pasar Kebakkramat Kecamatan Kebakkramat;
  3. 3.Pasar Belang Kecamatan Jatioso;
  4. 4.Pasar Kemuning Kecamatan Ngargoyoso;
  5. 5.Pasar Punukan Moyoretno Kecamatan Matesih; dan
  6. 6.Pasar Sibedil Kecamatan Jaten.
4. c.Pasar Kelas III, meliputi :
  1. 1.Pasar Ngalihan Kecamatan Karanganyar;
  2. 2.Pasar Karangsidi Kecamatan Karangpandan;
  3. 3.Pasar Kerjo Kecamatan Kerjo;
  4. 4.Pasar Grompol Kecamatan Kebakkramat; dan
  5. 5.Pasar Klerong Kecamatan Jatipuro. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KA PATEN KARANGANYAR NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINS! JAWA TENGAH : (7/201 7) SAMSI LEMBARANDAERAH KABUPATEN KARANGANYARTAHUN 2017 NOMOR 7 ttd. Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 31 Maret 201 7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, JULIYATMONO ttd. Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 31 Maret 2017 BUPATI KARANGANYAR, orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah mi dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten tanggalpad abcrlaku Pa sal II mulai1n1Peraturan Daerah diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Karanganyar.
(3)Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan variabel/ faktor zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tcmpuh.
(5)Tarif Retribusi Dasar ditetapkan sebesar Rp.2.515.250,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) per menara per tahun.
(6)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau kembali apabila dasar satuan biaya pada standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berubah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan berdasarkan indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. • II. PASAL DEMI PASAL PasalI Angka 1 Pasal 3 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 4 Cukup jelas. Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 8

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "dibatasi waktu dan jenis kendaraan" adalah penggunaan fasilitas parkir pada suatu waktu tertentu dapat digunakan dan untuk jenis kendaraan teretntu sesuai dengan keadaan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 ten tang Retribusi Jasa Umum, telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi .Jasa Umum. Berdasarkan kajian terhadap tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umumdan Retribusi Pelayanan Pasar selama ini, disimpulkan bahwa tarif yang ada belum mencerminkan keadilan dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di masyarakat, oleh sabab itu perlu disesuaikan. Selanjutnya dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Adearh dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2<% (dua persen) dari NJOP PBB Menara Telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah ini. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM • TAMBAHANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYARNOMOR 75 Cukup jelas. Pasal II Angka 7

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 7 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 14

Pasal 10

Pasal 34

Pasal 32

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kcdua atas Pcraturan Daerah Kabupatcn Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 14

Pasal 10

Pasal 34

Pasal 32

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kcdua atas Pcraturan Daerah Kabupatcn Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2019