Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
7.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
a.Pasar Kelas I, meliputi :
l.Pasar Karangpandan Kecamatan Karangpandan;
2.Pasar Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu;
3.Pasar Palur Kecamatan .Iaten;
4.Pasar Jungke Kecamatan Karanganyar;
5.Pasar Tegalgede Kecamatan Karanganyar;
6.Pasar Matesih Kecamatan Matesih;
7.Pasar Malangjiwan Kecamatan Colomadu;
8.Pasar Jatipuro Kecamatan Jatipuro;
9.Pasar Tuban Kecamatan Gondangrejo;
10.Pasar Nglano Kecamatan Tasikmadu;
11.Pasar Jambangan Kecamatan Mojogedang;
dan
12.Pasar Kwadungan Kecamatan Kerjo.
b.Pasar Kelas II, meliputi :
1.Pasar Jumapolo Kecamatan Jumapolo;
2.Pasar Kebakkramat Kecamatan Kebakkramat;
3.Pasar Belang Kecamatan Jatioso;
4.Pasar Kemuning Kecamatan Ngargoyoso;
5.Pasar Punukan Moyoretno Kecamatan Matesih; dan
6.Pasar Sibedil Kecamatan Jaten.
c.Pasar Kelas III, meliputi :
1.Pasar Ngalihan Kecamatan Karanganyar;
2.Pasar Karangsidi Kecamatan Karangpandan;
3.Pasar Kerjo Kecamatan Kerjo;
4.Pasar Grompol Kecamatan Kebakkramat;
dan
5.Pasar Klerong Kecamatan Jatipuro.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KA PATEN KARANGANYAR NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINS! JAWA TENGAH : (7/201 7) SAMSI LEMBARANDAERAH KABUPATEN KARANGANYARTAHUN 2017 NOMOR 7 ttd. Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 31 Maret 201 7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, JULIYATMONO ttd. Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 31 Maret 2017 BUPATI KARANGANYAR, orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah mi dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten tanggalpad abcrlaku Pa sal II mulai1n1Peraturan Daerah diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Karanganyar.
(3)Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan variabel/ faktor zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tcmpuh.
(5)Tarif Retribusi Dasar ditetapkan sebesar Rp.2.515.250,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) per menara per tahun.
(6)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau kembali apabila dasar satuan biaya pada standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berubah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan berdasarkan indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
• II. PASAL DEMI PASAL PasalI Angka 1 Pasal 3 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 4 Cukup jelas. Angka 3