DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2019

Nomor: 20
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 20 mengenai jenis retribusi pengujian kendaraan bermotor dan perubahan ayat (2) Pasal 50 mengenai sanksi bagi Wajib Retribusi jika tidak membayar tepat waktu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaim ana dim aksud dalam h uruf a, perlu m enetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabunaten Karanganyar 2 Mengingat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Ja sa Umum; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jaw a Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Ja sa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4), sebagaim ana 3 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Ja sa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 75); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: M enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Ja sa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Ja sa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 7, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 75), diubah sebagai berikut: 4

1.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, meliputi:
1. a.biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
2. b.biaya penggantian Tanda Bukti Lulus Uji;
3. c.biaya penggantian Kartu Uji dan Tanda Uji karena rusak/hilang;
4. d.biaya rekomendasi persetujuan Numpang Uji Keluar; dan
5. e.biaya rekomendasi persetujuan Mutasi Keluar.
(2)Kendaraan Bermotor sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.kendaraan umum; dan
2. b.kendaraan tidak umum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif Retribusi sebagaimana dim aksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
(4)Besaran biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Numpang Uji Masuk dan Mutasi Masuk ditetapkan sam a dengan besarnya biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada w aktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi adm inistrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2)Bunga sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m erupakan Penerimaan Daerah. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar. SUTARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 20 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH: (20-345/2019) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Bagian Hukum, Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 17 Desember 2019 BUPATI KARANGANYAR, ttd. JULIYATMONO Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 17 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, ttd. 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, telah diatur ketentuan tentang Bukti Lulus Uji bagi kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian yakni dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji. Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, telah dikeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Nomor SE.1/A J.502/D R JD /2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, yang m enyatakan bahwa penggunaan Bukti Lulus Uji yang berupa Buku Uji, Plat Uji, dan Tanda Samping dibatasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan mulai Jan u ari 2020 harus sudah menerapkan penggunaan Kartu Uji dan Tanda Uji. Sehubungan dengan akan diberlakukannya penggunaan Kartu Uji dan Tanda Uji, m aka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Ja sa Umum, sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Ja sa Umum yang m engatur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 20

Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “kendaraan umum” adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang d an/atau orang dengan dipungut bayaran, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Huruf b Yang dimaksud dengan “kendaraan tidak umum” adalah setiap kendaraan yang tidak termasuk dalam Kendaraan Umum. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 112 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR O. JEN IS PELAYANAN TARIF RETRIBUSI KETERANGAN UMUM TIDAK UMUM Biaya Uji Berkala K endaraan Bermotor:

a.J.B.B < 3499Kg
b.J.B.B 3500Kg s /d 8000Kg
c.J.B.B 8001 Kg s /d 15000Kg
d.J.B.B diatas 15000Kg, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan Rp40.000,00 Rp50.000,00 Rp60.000,00 Rp70.000,00 Rp45.000,00 Rp55.000,00 Rp65.000,00 Rp75.000,00 J.B.B = Jum lah Berat yang Diperbolehkan / G. V. W (Gross Vehicle Weight). Biaya Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji:
a.Kartu Uji/Sm art Card
b.Kertas Berpengaman Rp5.000,00 Rp5.000,00 Rp5.000,00 Rp5.000,00 Smart Card berlaku 1 (satu) Tahun; 9
c.S tik e r/T a n d a L u lu s Uji R p 5 .0 0 0 ,0 0 R p 5 .0 0 0 ,0 0 - K e rta s B e rp e n g a m a n 1 d a n S tik e r /T a n d a L u lu s Uji b e r la k u 6 (enam ) B u la n . B iay a P e n g g a n tia n K artu Uji d a n T a n d a Uji, k a re n a :
a.R u s a k
b.H ilang R p l0 0 .0 0 0 ,0 0 R p l5 0 .0 0 0 ,0 0 R p l0 0 .0 0 0 ,0 0 R p l5 0 .0 0 0 ,0 0 - D alam h a l K a rtu Uji H ilang, D ib u tu h k a n S u ra t K e te ra n g a n K eh ilan g an d a ri K epolisian; - H a n y a u n t u k 1 (satu) kali Uji N u m p a n g saja. B iay a R e k o m e n d asi P e rs e tu ju a n N u m p a n g Uji K eluar, yaitu :
a.J.B .B < 3 499K g
b.J.B .B 3 5 0 0 Kg s / d 8000K g
c.J.B .B 8 001 Kg s / d 15000K g
d.J.B .B d ia ta s 15000K g, K ereta G a n d e n g a n , d a n K ereta T em p elan R p 3 5 .0 0 0 ,0 0 R p 4 5 .0 0 0 ,0 0 R p 5 5 .0 0 0 ,0 0 R p 6 5 .0 0 0 ,0 0 R p 4 0 .0 0 0 ,0 0 R p 5 0 .0 0 0 ,0 0 R p 6 0 .0 0 0 ,0 0 R p 7 0 .0 0 0 ,0 0 B iay a R e k o m e n d asi P e rs e tu ju a n M u ta si K eluar, yaitu:
a.J.B .B < 3499K g
b.J.B .B 3 5 00K g s / d 8000K g R p 3 0 .0 0 0 ,0 0 R p 4 0 .0 0 0 ,0 0 R p 3 5 .0 0 0 ,0 0 R p 4 5 .0 0 0 ,0 0 ___________________ 10
c.J.B .B 8 0 0 1 K g s /d 15000K g
d.J.B .B d iatas 15000K g, Kereta G andengan, dan Kereta Tem pelan R p 50 .0 0 0 ,0 0 R p 6 0 .0 0 0 ,0 0 R p 5 5 .0 0 0 ,0 0 R p 6 5 .0 0 0 ,0 0 BUPATI KARANGANYAR, ttd. JULIYATMONO

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 20

Pasal 50

Pasal 20

Pasal 50

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 20

Pasal 50

Pasal 20

Pasal 50

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 7 Tahun 2017