Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2023
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 19.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 19.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 ten tang Pengelolaan Keuangan clan Aset Desa;
Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKABUPATENKARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN2023 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR 17 TAHUN2015 TENTANGPENGELOLAAN KEUANGANDANASET DESA . BUPATIKARANGANYAR PROVINS! JAWATENGAH I SALINAN I Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 ten tang Pcngclolaan Kcuangan dan Asct Dcaa (Lcmbaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
4_ Parrrar-irrtn h c n D!.l.erflh Gldalah penyelenggaraan urusa.n pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan ur-usan Pemerintahan menurut a sa.s otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABl.JPATEN KARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR
1 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasrarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
·34, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
3 7. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
4 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar anggaran oleh Pengguna Anggaran.
Pasal II
( 1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
TIMOTIUS SURYADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINS! JAWA TENGAH: (1-58/2023) ttd. Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 16 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, JULIYATMONO ttd. Ditetapkan di Karariganyar pada tanggal 16 Maret 2023 BUPATIKARANGANYAR, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 146 Pasall Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. II. PASAL DEMI PASAL Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan dengan pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berakibat pada perubahan beberapa ketentuan tentang pengelolaan keuangan Desa. Dalam rangka menyesuaikan perubahan ketentuan peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)