DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ■ berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang'Nomor"J'-Tahun~-19 7 4 -tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran ' -Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474 ); n / j 1 I r BUPATIKARANGANYAR -. ·PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR · NOMOR i/:-.. .. TAHUI'{ 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Menimbang Mengingat • DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR,

a.bahwa dengan · berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tei;1tflng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 ten tang· Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan;
b.bahwa berda.sarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Ka bu paten Karanganyar Nomor l Tahun 2011 . tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; .
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara . Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undarig Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3:··· Undang-Unaan-g-Nomor·c1'-"Tahun-1974-tentang--~-..-- Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuin Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran ·· -Negara Republik Indonesia Nomor 3209); ·
4. 5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474 );
5. 6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan . Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ^ ..„Nomor 4674 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik'Indonesia "Nomor "24” Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); r •
12. 6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
13. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
14. 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan . Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
15. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
16. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
17. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ··-·---- ,-~-- -"--- __ _Nomor 4674 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-U ndang -Republik- -Indonesia -Nomor-24----- Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
18. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20·11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor . 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
20. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
21. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang' Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 . tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
22. 16.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
23. 17.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
24. 18.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan " Secara ' Nasional- - sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ;
25. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7); <~~· ~; ' •
26. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) · sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
27. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
28. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang· Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan · Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor · 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
29. 16.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
30. 17.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
31. 18.Peraturan Presiden Nomor 26Tahun 2009 tentang _ . _ . Penerapan ... Kartu . Tanda Penduduk Ber basis Nomor Jnduk . Kependudukan . Secara Nasional· -~-- --- - sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan . Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Jnduk Kependudukan Secara Nasional ;
32. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun · 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
33. 20.Peraturan Daerah „ Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1);
34. 21.Peraturan Daerah , Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar . Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan . BUPATI KARANGANYAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut: .1. Ketentuan Umum Pasal T diubah dan ditambah 4 “ angka' baru", sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karanganyar. ~;;., i • ' '' '- / ~;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor l);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah . Kabupaten Karanganyar Nomor ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMJNISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah .Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut: .. --•---··..~·· __ . . .. •L Ketentuan Um um . Pasal 1 diubah dan di tam bah 4 ·- - ··-- ----- angka~· oaru, "sehingga .. Pasal 1 berbunyi sebagai-- berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyefe-nggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya . disebut UPT Dinas, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada Dinas.
6.Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
7.Lurah adalah Kepala . Kelurahan di Kabupaten Karanganyar.
8.Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa di Kabupaten Karanganyar.
9.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di dalam Wilayah Kabupaten Karanganyar.
11.Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12.Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. .
14.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa ^ kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan. • •
4.Dinas Kependudukan · dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. ·
5.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya . disebut UPT Dinas, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada Dinas. ·
6.Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
7.Lurah adalah Kepala. Kelurahan di Kabupaten Karanganyar.
8.Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa di Kabupaten Karanganyar:
9.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan ·data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di dalam Wilayah Kabupaten Karanganyar.
11.Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12.Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk _ .,. dan Pencatatan Sipil. . .• ·
14.Data Kependudukan '•adalah data- perseorarigan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata · penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa •- !<ependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan . serta Penerbitan · Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
16.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yng harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan . Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi Pindah Datang, perubahan alamat serta status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
17.Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18.Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari KTP -el dan KTP Non-eZ / KTP Reguler ;
20.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi, cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas;
21.Kartu Tanda . Penduduk Non Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-Non-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk yang belum memiliki KTP-el sebagai, bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas;
22.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.'
23.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan . Perundang-Undangan. 24..Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya . disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Pemerintah Kabupaten dan Dinas sebagai satu kesatuan.
25.Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas; 1/ • \ '._ - -
16.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yng harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi Pindah Datang, perubahan alamat serta status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
17.Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18.Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, . susunan · dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari KTP .-el dan KTP Non-el/ KTP Reguler;
20.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah ·Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas;
21.Kartu Tanda . Penduduk Non · Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-Non-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk yang belum memiliki KTP-el sebagai . bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas;
22.lzin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu_yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
23.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. - 24, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, . selanJutn)'a . disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Pemerintah Kabupaten dan Dinas sebagai satu kesatuan.
25.Pencatatan · Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas; ' - c V
26.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami: seseorang pada Dinas ; yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/ kelurahan.
28.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
29.Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pem isahan tersebut bayi m enunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
30.Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (duapuluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
31.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang w anita sebagai suami isteri berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
32.Perceraian adalah pemisahan yang final dari sebuah perkawinan, yaitu pemisahan suami dan isteri dimana memberikan keleluasaan para pihak untuk melangsungkan perkawinan kembali berdasarkan peraturan keperdataan, keagamaan, d an /atau aturan . lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
33.Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
34.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
35.Pengakuan anak, adalah merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. «/ •
26.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa · Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/ kelurahan.
28.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan · anak, · pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
29.Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti .kehidupannya.
30.Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (duapuluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
31.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan ·seorang wanita sebagai suami isteri berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
32.Perceraian adalah pemisahan yang final dari sebuah perkawinan, yaitu pemisahan suami dan isteri dimana memberikan keleluasaan para pihak untuk melangsungkan perkawinan kembali berdasarkan peraturan keperdataan, keagamaan, dan/ a tau aturan lainnya sesuru dengan hukum yang berlaku.
33.Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah . . .. kelahiran hidup terjadi. ..
34.Pengangkatan Anak adalah perbuatari huki1m untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali · yang sah, atau orang · lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan ~, putusan a tau penetapan pengadilan.
35.Pengakuan anak adalah merupakan pengakuan · seorang ~yah terhadap anaknya yang lahir dari · perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan · disetujui oleh ibu kandung anak terse but.
36.Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
37.Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
38.Perubahan kewarganegaraan adalah perubaha status kewarganegaraan seseorang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
39.Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
40.Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
41.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
42.Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
43.Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
44.Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
45.Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
46.Pengadilan adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sesuaikewenangannya.
47.Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam. • •
36.Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
37.Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
38.Perubahan kewarganegaraan adalah perubaha status kewarganegaraan seseorang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
39.Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
40.Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan· perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
41.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
42.Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan swasta membutuhkan informasi data sesuai bidangnya. yang dengan
43.Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
44.Petugas Rahasia . Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
45.Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen / Lembaga Pemerintah Non·· Departemen a.tau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
46.Pengadilan adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sesuaikewenangannya.
47.Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
48.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing sebagai penyidik dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
49.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu m em buat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan huruf f, Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : . Pasal 4 Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan meliputi :

a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
d.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
e.penugasan kepada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
f.penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten berasal dari Data’Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan . dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
g.koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan ^ h. koordinasi dalam penyusunan data pertumbuhan dan mobilitas penduduk.
i.mengelola blangko dokumen kependudukan. • • •
1. 48.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya · disingkat dengan PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing~masing sebagai penyidik dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
2. 49.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam. undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. 2.Ketentuan huruf f Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai menyelenggarakan urusan Kependudukan meliputi

a.koordinasi penyelenggaraan Kependudukan; kewenangan Administrasi Administrasi
b.· pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukart berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.pembinaan dan . sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
d.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
e.penugasan kepada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
f.penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten berasal dari Data.Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan . dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
g.koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan - h, . koordinasi dalam penyusunan data pertumbuhan dan·mobilitas penduduk.
1. 1.mengelola blangko dokumen kependudukan.
2. 3.Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang m eliputi:
1. a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;dan
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk . bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat - kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA.
(3)Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan, berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

4.Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. .. J • •

3.Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
1. a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk pelaporan Peristiwa Kependudukan atas dan Peristiwa Penting;
3. c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;dan
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk . bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA.
(3)Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan · tatacara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan . Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan, berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

4.Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : · Pasal 8

(1)Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2)Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada' Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(3)Dihapus.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah dan ayat (2) dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat

(3), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas.
(2)Dihapus.
(3)Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan ayat (1) PasaK38^diubah. sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili Penduduk secara berjenjang kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. .
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
(3)Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang. ' , • •
(3)Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut : Pasa122

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2)Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada · Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(3)Dihapus.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah dan ayat (2) . dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat

(3), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 5

Pasal 22

Pasal 25

Pasal 38

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 5

Pasal 22

Pasal 25

Pasal 38

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011