DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur Pembentukan Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta pengaturan mengenai hubungan kerja antar lembaga desa, perlu disusun pedoman pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 BUPATIKARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH SALINAN Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
6.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
17.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
18.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20.Hari adalah hari kerja.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1)Desa berkedudukan di wilayah Daerah.
(2)Kewenangan Desa, meliputi :
1. a.kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. b.kewenangan lokal berskala Desa;
3. c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
4. d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Penugasan dari Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(4)Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b diatur dan diurus oleh Desa.
(5)Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c.tertib kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.proporsionalitas;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.efektivitas dan efisiensi;
i.kearifan lokal;
j.keberagaman; dan
k.partisipatif.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
(2)Perangkat Desa, terdiri atas :
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(3)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
(4)Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(5)Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

(1)Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan :
1. a.urusan umum;
2. b.urusan keuangan;
3. c.urusan perencanaan.
(3)Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh oleh seorang Kepala Urusan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 6

(1)Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
(3)Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 7

(1)Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) seksi :
1. a.seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban;
2. b.seksi Ekonomi dan Pembangunan;
3. c.seksi Kesejahteraan Rakyat.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa berwenang :

a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
c.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d.menetapkan Peraturan Desa;
e.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f.membina kehidupan masyarakat Desa;
g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa, serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
m.mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 13 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 13 Tahun 2016