DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengelolaan perbankan harus memperhatikan . prinsip kehati-hatian dan perkembangan keadaan di masyarakat, oleh sebab itu bisnis perbankan harus mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ada;
b.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas . Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar perlu diubah kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan D aerah' tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 - Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ’Nomor 3772), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor ;182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); , '. , • • t, . ~ - ~ • l , ~ . . -; _..,_ BUPATIKARANGANYAR . PROVINSI.JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR '·· NOMOR 9 TAHUN 2014 . TENTANG . PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 .TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR Menimbang Mengingat.· ' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR,

a.bahwa pengelolaan perbankan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perkembangan keadaan di masyarakat, oleh sebab itu bisnis perbankan harus mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ada;
b.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.tentang Otoritas Jasa. Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar, sebagaimana · telah diubah . dengan Peraturan Daerah , Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar perlu diubah kembali; . .
c.bahwa . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ., tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank .Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar; 1'. P~sal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam · Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor' 7 · Tahun 1992 tentang Perbankan • (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia · Nomor 3772), sebagaimana telah diubah dengan Undang~Undang Nomor 10 Tahun · · 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor,:182, Tanibahan Lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 3790); · · t-
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR • • . ' ';
10. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun · 2003 tentang Keuangan Negara' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ·2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang · Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. 6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
13. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 teritang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);.
14. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. 9.Peraturan · Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
16. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Lembaran . Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun · 2007 tentang Perubahan · atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan · Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR • ' l * *

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT i BANK DAERAH KARANGANYAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 3), diubah sebagai berikut: A. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Daerah Karanganyar adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.
8.Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.
9.Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok Pegawai PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.
10.Penghasilan adalah gaji tambahan dengan tunjangan lainnya.
11.Tata Kerja adalah pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan keijasama dari masing-masing komponen dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing-masing Pejabat dalam suatu organisasi dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok. Menetapkan • • MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS . PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK· PERKREDITAN. RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peiusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar {Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 3), diubah sebagai berikut : A. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4.Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah.
5.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Daerah Karanganyar adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.
8.Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.
9.Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok Pegawai PD. BPR Bank Daerah Karanganyar,
10.Penghasilan adalah gaji tambahan dengan tunjangan lainnya.
11.Tata Kerja adalah pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan kerjasama dari masing-masing komponen dan penggarisan saluran tariggung jawab dari masing-masing Pejabat dalam suatu organisasi dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok.
12.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
13.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang melekat pada setiap perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. B. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum untuk diangkat menjadi Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut: .
1. a.tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK;
2. b.mempunyai integritas berdasarkan penilaian OJK yang meliputi akhlak dan moral yang baik, mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan/melakukan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat secara sehat;
3. c.sehat jasmani dan rohani.
(3)Persyaratan khusus untuk diangkat menjadi Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan;
2. b.memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (SI) dibidang ekonomi keuangan, atau hukum;
3. c.memiliki pengalaman kerja dibidang Perbankan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Pejabat di bidang pendanaan dan perkreditan;
4. d.usia belum melampaui 56 (lima puluh enam) tahun. • •
  1. 12.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen. dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  2. 13.Tariggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang melekat pada setiap perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan . sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. B. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus .
(2)Persyaratan umum untuk diangkat menjadi Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK;
2. b.mempunyai integritas berdasarkan penilaian OJK yang meliputi akhlak dan moral yang baik, mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bersedia meligembangkan/melakukan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat secara sehat;
3. c.sehatjasmani dan rohani.
(3)Persyaratan khusus untuk diangkat menjadi Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari lnstansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran, dan kepemimpinan;
2. b.memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1) dibidang ekonomi keuangan.atau hukum;
3. c.memiliki pengalaman kerja dibidang Perbankan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Pejabat di bidang pendanaan dan perkreditan;
4. d.usia belum melampaui 56 (lima puluh enam) tahun. ·
(4)Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) huruf d, Bupati dapat mengangkat kembali anggota Direksi atas usulan Dewan Pengawas untuk 1 (satu) kali masa jabatan, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menunjukkan peningkatan kesehatan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar minimal 2 (dua) tahun terakhir;
2. b.mampu meningkatkan laba perusahaan minimal 2 (dua) tahun terakhir;
3. c.mendapat rekomendasi atau persetujuan dari OJK;
4. d.Laporan pertanggungjawaban Direksi dinilai baik dan diterima tanpa syarat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). C. Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir dapat diangkat kembali.
(2)Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimintakan pertimbangan kepada OJK.
(3)Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2), disertai dengan lampiran berupa keterangan/data identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
1. a.Surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
2. b.Surat Keterangan Lulus Butuh dari Instansi atau lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan/atau PD. BPR Bank Daerah Karanganyar; ,
3. c.Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
4. d.Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan.
(4)OJK berdasarkan data yang ada memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapatnya calon Direksi yang diusulkan Anggota Direksi untuk diangkat.
(5)Bupati setelah menerima pertimbangan dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi. •.
(4)Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) huruf d, Bupati dapat mengangkat kembali anggota Direksi atas usulan Dewan Pengawas untuk 1 (satu) kali masa jabatan, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menunjukkan peningkatan kesehatan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar · minimal 2 · (dua) tahun terakhir; -
2. b.mampu meningkatkan laba perusahaan minimal 2 (dua) tahun terakhir;
3. c.mendapat rekomendasi atau persetujuan dari OJK;
4. d.Laporan pertanggungjawaban Direksi dinilai baik dan diterima tanpa syarat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). C. Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : · . Pasal 14
(1)Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul · Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir dapat diangkat kembali.
(2)Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimintakan pertimbangan kepadaOJK.
(3)Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2), . disertai dengan lampiran berupa keterangan/ data identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa : ·
1. a.Surat Keterangan Bupati ten tang tidak · ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
2. b.Surat Keterangan Lulus Butuh dari Instansi atau - lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan/atau PD. BPR Bank Daerah Karanganyar; ,
3. c.Daftar Riwayat- Hidup Iengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
4. d.Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan. .
(4)OJK berdasarkan data yang ada memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapatnya calon Direksi yang diusulkan Anggota Direksi untuk diangkat.
(5)Bupati setelah menerima _pertimbangan dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi. D. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Sebelum menjalankan tugas, Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati.
(2)Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR Bank Daerah Karanganyar diberitahukan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan OJK. E. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf b Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sekurang- kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua.
(2)Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
(3)Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK.
(4)Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
1. a.tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK; _
2. b.menurut penilaian OJK yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain : 1) memiliki ahlak dan moral yang baik; 2) mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3) bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR Bank Daerah Karanganyar secara sehat.
3. c.sehat jasmani dan rohani.
(5)Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal diwilayah keija Bank Daerah Karanganyar.
(6)Bupati tidak boleh menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.
(7)Bupati menujuk Pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas. F. Ketentuan ayat (4) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Paling lambat lj (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Keija Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar lcepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
(2)Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Keija Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Karanganyar dinyatakan berlaku. • • D. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Sebelum menjalankan tugas, Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati.
(2)Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR Bank Daerah Karanganyar diberitahukan kepada Gubemur, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan OJK. E. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf b Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 12

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 26

Pasal 41

Pasal 15

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 12

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 26

Pasal 41

Pasal 15

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2007