Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang.
6.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
8.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki usaha bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 4 usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing/penanaman modal asing/saham milik asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Karawang dan berdomisili di Karawang.
13.Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
14.Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Karawang merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip- prinsip Koperasi sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
15.Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Karawang.
16.Kadin adalah Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Karawang.
5
17.Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
18.Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
19.Fasilitator adalah orang yang berkompeten dibidang pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki kemampuan dasar manajerial, kreatif dalam membuat terobosan, yang bertugas untuk melakukan pendampingan dan juga memberikan motivasi kepada koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat mengembangkan usahanya.
20.Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22.Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
23.Iklim Usaha adalah suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan suatu kepastian dalam kesempatan berusaha dan mengembangkan usahanya.
24.Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
25.Pelaku usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
26.Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karawang.
27.Jaringan usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
6 BAB II AZAS DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN