DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas; kriteria prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan; persyaratan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas; pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas; pelaporan; pengawasan dan pengendalian; peran serta masyarakat; pembiayaan; sanksi administratif; penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu adanya pengaturan tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 2
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 14); 3
19.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 2).
21.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 8);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkunganhunian yang memenuhi standar tertentu untukkebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman,dan nyaman.
6.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunianyang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraandan Pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 4
7.Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
8.Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
9.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagiandari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11.Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
12.Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
13.Kavling Tanah Matang (KTM) adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan Lingkungan.
14.Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
15.Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
16.Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
17.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
18.Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
19.Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
20.Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batasan luas lahan tertentu. 5
21.Kompensasi penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah alternatif atau pilihan bentuk penyediaan TPU sebagai kewajiban yang harus disediakan oleh pengembang yang dikonversikan dalam bentuk uang dan disetorkan ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya dibelanjakan untuk penyediaan TPU oleh pemerintah daerah.

Pasal 2

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

a.Melindungi aset Pemerintah Daerah dan menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
b.memanfaatkan secara optimal atas prasarana, sarana, serta utilitas untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
b.akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c.kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
d.keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
e.keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB II

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 4

(1)Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
(2)Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan berpedoman pada Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang.
(3)Perumahan dan permukiman terdiri atas:
1. a.perumahan tidak bersusun;
2. b.rumah susun.
(4)Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian berlantai satu atau berlantai dua.
(5)Rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing- masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
(6)Jenis prasarana, sarana dan utilitas dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman.

Pasal 5

Prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.Prasarana, antara lain:
1. 1.jaringan ja la n ;
2. 2.jaringan saluran pembuangan air limbah;
3. 3.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
4. 4.tempat pembuangan sampah.
b.Sarana, antara lain:
1. 1.sarana perniagaan /perbelanjaan;
2. 2.sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
3. 3.sarana pendidikan;
4. 4.sarana kesehatan;
5. 5.sarana peribadatan;
6. 6.sarana rekreasi dan olahraga;
7. 7.sarana pemakaman /tempat pemakaman;
8. 8.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
9. 9.sarana parkir.
c.Utilitas, antara lain:
1. 1.jaringan air bersih;
2. 2.jaringan listrik; 7
3. 3.jaringan telepon;
4. 4.jaringan gas;
5. 5.jaringan transportasi;
6. 6.sarana pemadam kebakaran; dan
7. 7.sarana penerangan jalan umum.

Pasal 6

(1)Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
(2)Penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Penyerahan administrasi
2. b.Penyerahan fisik
(3)Penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan :
1. a.Berita Acara Serah Terima Administrasi untuk penyerahan administrasi;dan
2. b.Berita Acara Serah Terima Fisik untuk penyerahan fisik.
(4)Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
1. a.identitas para pihak yang melakukan serah terima;
2. b.rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran Objek yang akan diserahkan;
3. c.jangka waktu pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana, dan utilitas.
(5)Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilampirkan :
1. a.perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
2. b.rencana tapak yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. c.salinan sertifikat hak atas tanah atas nama pengembang; dan
4. d.Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.
(6)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi dasar persyaratan pemecahan hak atas tanah ke kantor pertanahan.
(7)Pemecahan hak atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan bersamaan dengan pemecahan kaveling secara keseluruhan. 8
(8)Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
1. a.identitas para pihak yang melakukan serah terima;
2. b.rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan.
(9)Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus dilampirkan :
1. a.rencana tapak yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. b.Berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan; dan
3. c.asli sertipikat tanah atas nama pemerintah daerah yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana, dan utilitas.
(10)Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
(11)Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, dilakukan:
1. a.secara bertahap atau sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan dengan luas lahan lebih dari 5 Ha; atau
2. b.sekaligus setelah pembangunan selesai, bagi Pengembang perumahan dan permukiman dengan luas tidak lebih dari 5 Ha;
(12)Dalam hal keadaan tertentu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, dapat dilaksanakan penyerahannya secara bertahap dengan alasan yang dapat dipertimbangkan.
(13)Terhadap penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dan ayat (12), Pengembang wajib membuat surat pernyataan pertanggung jawaban atas pemeliharaan dan perbaikan terhadap segala kerusakan prasarana dan utilitas sebagai akibat masih adanya kegiatan pembangunan.

Pasal 7

(1)Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c, pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
(2)Penyerahan sarana pada perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa tanah siap bangun.

Pasal 8

(1)Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas rumah susun berupa tanah siap bangun.
(2)Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun. 9

Pasal 9

(1)Penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 7, dilakukan dengan cara menyediakan lahan dengan ketentuan:
1. a.untuk pembangunan perumahan tidak bersusun, lahan sarana pemakaman/tempat pemakaman yang disediakan seluas 2% dari luas lahan yang dikuasai;
2. b.untuk pembangunan rumah susun, lahan sarana pemakaman/tempat pemakaman untuk rumah susun komersial yang disediakan seluas 8 m2 untuk tiap 1 unit dan untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara seluas 4 m2 untuk tiap 1 unit.
(2)Penyediaan lahan sarana pemakaman/tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan pada lokasi yang berdekatan dengan TPU yang sudah ada dalam wilayah Kecamatan.
(3)Untuk penetapan lokasi sarana pemakaman /tempat pemakaman yang akan dikembangkan di luar wilayah kecamatan pembangunan perumahan, Pengembang harus menyiapkan lahan tpu di kecamatan terdekat;
(4)Penyerahan lahan sarana pemakaman/tempat pemakaman kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan pada waktu mengajukan persetujuan Rencana Tapak.

BAB III

KRITERIA PRASARANA, SARANADAN UTILITAS YANG DISERAHKAN

Pasal 10

(1)Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
2. b.untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
3. c.untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
(2)Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan:
1. a.Harus sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.Harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

KRITERIA PRASARANA, SARANADAN UTILITAS YANG DISERAHKAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

KRITERIA PRASARANA, SARANADAN UTILITAS YANG DISERAHKAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009