DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum perlu mendapat bantuan hukum untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Bupati adalah Bupati Karawang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. 3
5.Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
6.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7.Pemohon Bantuan Hukum adalah setiap orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
9.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
17.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
20.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
21.Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
22.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi; 4
f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin penyelenggaraan bantuan hukum dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat dan terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pasal 5

(1)Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. 5
(2)Bupati menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi yang memenuhi syarat :
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program bantuan hukum.

Pasal 7

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, bupati menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Penerima bantuan hukum berhak :

a.mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan 6
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Penerima bantuan hukum wajib :

a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
b.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum perlu mendapat bantuan hukum untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Bupati adalah Bupati Karawang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. 3
5.Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
6.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7.Pemohon Bantuan Hukum adalah setiap orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
9.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
17.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
20.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
21.Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
22.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi; 4
f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin penyelenggaraan bantuan hukum dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat dan terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pasal 5

(1)Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. 5
(2)Bupati menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi yang memenuhi syarat :
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program bantuan hukum.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, bupati menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Penerima bantuan hukum berhak :

a.mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan 6
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Penerima bantuan hukum wajib :

a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
b.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011