DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 3 Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
19.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 4
22.Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 112);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 ten Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang. 5
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai undang-undnag yang menjadi dasar hukumnya masing- masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
9.Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10.Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
11.Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut Calon PPNS Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPNS Daerah.
12.Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah, adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Calon PPNS dan PPNS Daerah di bidang penyidikan.
13.Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut STTPP, adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus.
14.Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik Profesi PPNS Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh setiap PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
15.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.
17.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian dari perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain.
18.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Karawang yang 6 berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
19.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat PP adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan wewenang untuk menegakkan peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan lain sesuai kewenangannya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
20.Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
21.Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
22.Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS Daerah adalah Penyidik Polri yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG PPNS DAERAH

Pasal 2

(1)PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sekretariat PPNS Daerah yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Pembentukan Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)PPNS Daerah memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Produk Hukum Daerah.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI. 7
(3)Ketentuan mengenai tugas PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS Daerah mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda dan atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PPNS DAERAH

Pasal 5

PPNS Daerah disamping memperoleh haknya sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan uang insentif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 8

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS Daerah.

BAB IV

PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, KARTU TANDA PENGENAL, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH

Pasal 7

(1)Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
(2)Usulan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus melampirkan:
1. a.salinan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS Daerah yang diusulkan;
2. b.surat keterangan bekerja pada bidang operasional penegakan hukum dari unit kerja Calon PPNS yang diusulkan;
3. c.salinan ijazah terakhir yang dilegalisir;
4. d.salinan Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
5. e.salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
6. f.salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir; dan
7. g.Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan Calon PPNS yang bersangkutan berbadan sehat.
(3)Lampiran Usulan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat). 9

Pasal 8

(1)Untuk dapat diangkat menjadi PPNS Daerah, Calon PPNS Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit Pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Calon PPNS Daerah yang telah memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah, diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Sebelum menjalankan tugasnya, Calon PPNS Daerah terlebih dahulu wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

(1)Calon PPNS Daerah yang telah diangkat menjadi PPNS Daerah diberikan Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan keabsahan wewenang PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan. 10

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 3 Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
19.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 4
22.Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 112);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 ten Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang. 5
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai undang-undnag yang menjadi dasar hukumnya masing- masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
9.Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10.Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
11.Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut Calon PPNS Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPNS Daerah.
12.Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah, adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Calon PPNS dan PPNS Daerah di bidang penyidikan.
13.Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut STTPP, adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus.
14.Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik Profesi PPNS Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh setiap PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
15.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.
17.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian dari perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain.
18.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Karawang yang 6 berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
19.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat PP adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan wewenang untuk menegakkan peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan lain sesuai kewenangannya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
20.Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
21.Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
22.Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS Daerah adalah Penyidik Polri yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG PPNS DAERAH

Pasal 2

(1)PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sekretariat PPNS Daerah yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Pembentukan Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)PPNS Daerah memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Produk Hukum Daerah.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI. 7
(3)Ketentuan mengenai tugas PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS Daerah mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda dan atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PPNS DAERAH

Pasal 5

PPNS Daerah disamping memperoleh haknya sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan uang insentif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 8

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS Daerah.

BAB IV

PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, KARTU TANDA PENGENAL, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH

Pasal 7

(1)Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
(2)Usulan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus melampirkan:
1. a.salinan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS Daerah yang diusulkan;
2. b.surat keterangan bekerja pada bidang operasional penegakan hukum dari unit kerja Calon PPNS yang diusulkan;
3. c.salinan ijazah terakhir yang dilegalisir;
4. d.salinan Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
5. e.salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
6. f.salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir; dan
7. g.Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan Calon PPNS yang bersangkutan berbadan sehat.
(3)Lampiran Usulan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat). 9

Pasal 8

(1)Untuk dapat diangkat menjadi PPNS Daerah, Calon PPNS Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit Pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Calon PPNS Daerah yang telah memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah, diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Sebelum menjalankan tugasnya, Calon PPNS Daerah terlebih dahulu wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

(1)Calon PPNS Daerah yang telah diangkat menjadi PPNS Daerah diberikan Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan keabsahan wewenang PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan. 10

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016