DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah juga harus melibatkan masyarakat sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun refresif;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Karawang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk, serta teknologi yang dibutuhkan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Djawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1918);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019 );
8.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2002 tetang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532; 3
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri: E);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4.Bupati adalah Bupati Karawang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran. 4
7.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi kebakaran.
8.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.
9.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
10.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran terjadi.
11.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
12.Bangunan gedung dan/atau pabrik yang selanjutnya disebut dengan bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan dan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, pergudangan maupun kegiatan khusus.
13.Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
14.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15.Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus di penuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan gedung.
16.Kendaraan bermotor umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
17.Kendaraan bermotor khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukan untuk mengangkut bahan berbahaya.
18.Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campuranya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
19.Pengawasan dan pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya.
20.Proteksi kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
21.Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan Roda. 5
22.Siamese connection adalah sebuah fitting pipa yang memungkinkan dua atau lebih selang fire hose terhubung ke satu pipa tegak ditempat yang sama yang berfungsi untuk menyuplai air dari mobil pemadam kebakaran ke hydrant jika sewaktu-waktu air dalam tandon penampungan habis atau kerja pompa pada sistem instalasi fire hydrant tidak optimal.
23.Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
24.Hydrant adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydrant halaman dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci jenis kopling machino (sodok) atau hydrant gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 1,5 (satu setengah) inci kopling machino (sodok).
25.Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu sistem, pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur, ruangan mencapai suhu tertentu.
26.Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa dan/jenis kimia kering.
27.Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
28.Bahaya kebakaran sedang adalah bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang penimbun bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
29.Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga penjalaran api sangat cepat.
30.Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
31.Bangunan terdahulu adalah Bangunan yang telah dibangun sebelum peraturan daerah ini diberlakukan.
32.Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai.
33.Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketingian maksimum 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai.
34.Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
35.Konstruksi tahan api adalah konstruksi yang mempergunakan bahan bangunan dengan campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
36.Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
37.Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api. 6
38.Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
39.Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
40.Potensi bahaya kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
41.Sarana penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
42.Akses pemadam kebakaran adalah akses jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
43.Daerah kebakaran daerah yang tercantum bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh ) meter dari titik api kebakaran terakhir.
44.Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 ( dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
45.Satuan Relawan Kebakaran, yang selanjutnya disebut Satlakar adalah orang atau anggota masyarakat di daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu tugas pemadam kebakaran tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
46.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
47.Pengalih tenaga otomatis (automatic starting device) adalah suatu alat yang apabila sumber aliran listrik utama terputus (padam) maka secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diselenggarakan berlandaskan asas :

a.keselamatan;
b.kemanfaatan;
c.keseimbangan; dan
d.kemitraan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman, kawasan hutan, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen penanggulangan bahaya kebakaran yang efektif dan efisien. 7

Pasal 4

Pengaturan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, bangunan perumahan dan/ atau kawasan permukiman, kawasan hutan, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya, serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

BAB IV

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
1. a.rekomendasi teknis dari dinas;
2. b.RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
3. c.analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi.
(3)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pengarahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain yang mengakibatkan kebakaran.
(4)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

Pasal 6

(1)RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
1. a.RSCK; dan
2. b.RSPK.
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 tahun, dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 7

(1)Proses penyusunan RISPK, meliputi:
1. a.komitmen Pemerintah Daerah;
2. b.pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder);
3. c.menetapkan peta dasar yang digunakan;
4. d.penaksiran risiko kebakaran dan penempatan stasiun/ pos kebakaran;
5. e.kajian analisis SKPD;
6. f.analisis peraturan;
7. g.penyusunan pembiayaan;
8. h.pengesahan RISPK; dan 8
9. i.rencana implementasi RISPK.
(2)Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, memuat layanan pemeriksaan keandalan bangunan gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya terhadap:
1. a.kebakaran;
2. b.pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.penegakan Peraturan Daerah.
(2)Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
1. a.kriteria RSCK;
2. b.lingkup kegiatan RSCK;
3. c.identifikasi risiko kebakaran;
4. d.analisis permasalahan; dan
5. e.rekomendasi pencegahan kebakaran.
(3)Teknis penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
2. b.manajemen penanganan kebakaran.
(2)Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.pemeriksaan keandalan bangunan gedung, bangunan perumahan dan/ atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya terhadap bahaya kebakaran;
2. b.pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.penegakan hukum.
(3)Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survey dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko kebakaran.
(4)Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan bahaya kebakaran yang diperlukan. 9
(5)Rekomendasi pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, memuat:
1. a.penyempurnaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
2. b.usulan kebutuhan SKPD bidang pencegahan kebakaran;
3. c.pemantapan kompetensi SDM dalam penegakan hukum;
4. d.sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; dan
5. e.penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah juga harus melibatkan masyarakat sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun refresif;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Karawang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk, serta teknologi yang dibutuhkan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Djawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1918);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019 );
8.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2002 tetang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532; 3
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri: E);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4.Bupati adalah Bupati Karawang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran. 4
7.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi kebakaran.
8.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.
9.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
10.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran terjadi.
11.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
12.Bangunan gedung dan/atau pabrik yang selanjutnya disebut dengan bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan dan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, pergudangan maupun kegiatan khusus.
13.Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
14.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15.Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus di penuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan gedung.
16.Kendaraan bermotor umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
17.Kendaraan bermotor khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukan untuk mengangkut bahan berbahaya.
18.Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campuranya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
19.Pengawasan dan pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya.
20.Proteksi kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
21.Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan Roda. 5
22.Siamese connection adalah sebuah fitting pipa yang memungkinkan dua atau lebih selang fire hose terhubung ke satu pipa tegak ditempat yang sama yang berfungsi untuk menyuplai air dari mobil pemadam kebakaran ke hydrant jika sewaktu-waktu air dalam tandon penampungan habis atau kerja pompa pada sistem instalasi fire hydrant tidak optimal.
23.Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
24.Hydrant adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydrant halaman dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci jenis kopling machino (sodok) atau hydrant gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 1,5 (satu setengah) inci kopling machino (sodok).
25.Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu sistem, pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur, ruangan mencapai suhu tertentu.
26.Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa dan/jenis kimia kering.
27.Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
28.Bahaya kebakaran sedang adalah bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang penimbun bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
29.Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga penjalaran api sangat cepat.
30.Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
31.Bangunan terdahulu adalah Bangunan yang telah dibangun sebelum peraturan daerah ini diberlakukan.
32.Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai.
33.Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketingian maksimum 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai.
34.Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
35.Konstruksi tahan api adalah konstruksi yang mempergunakan bahan bangunan dengan campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
36.Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
37.Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api. 6
38.Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
39.Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
40.Potensi bahaya kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
41.Sarana penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
42.Akses pemadam kebakaran adalah akses jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
43.Daerah kebakaran daerah yang tercantum bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh ) meter dari titik api kebakaran terakhir.
44.Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 ( dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
45.Satuan Relawan Kebakaran, yang selanjutnya disebut Satlakar adalah orang atau anggota masyarakat di daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu tugas pemadam kebakaran tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
46.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
47.Pengalih tenaga otomatis (automatic starting device) adalah suatu alat yang apabila sumber aliran listrik utama terputus (padam) maka secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diselenggarakan berlandaskan asas :

a.keselamatan;
b.kemanfaatan;
c.keseimbangan; dan
d.kemitraan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
1. a.rekomendasi teknis dari dinas;
2. b.RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
3. c.analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi.
(3)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pengarahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain yang mengakibatkan kebakaran.
(4)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

Pasal 6

(1)RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
1. a.RSCK; dan
2. b.RSPK.
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 tahun, dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 7

(1)Proses penyusunan RISPK, meliputi:
1. a.komitmen Pemerintah Daerah;
2. b.pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder);
3. c.menetapkan peta dasar yang digunakan;
4. d.penaksiran risiko kebakaran dan penempatan stasiun/ pos kebakaran;
5. e.kajian analisis SKPD;
6. f.analisis peraturan;
7. g.penyusunan pembiayaan;
8. h.pengesahan RISPK; dan 8
9. i.rencana implementasi RISPK.
(2)Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, memuat layanan pemeriksaan keandalan bangunan gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya terhadap:
1. a.kebakaran;
2. b.pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.penegakan Peraturan Daerah.
(2)Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
1. a.kriteria RSCK;
2. b.lingkup kegiatan RSCK;
3. c.identifikasi risiko kebakaran;
4. d.analisis permasalahan; dan
5. e.rekomendasi pencegahan kebakaran.
(3)Teknis penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
2. b.manajemen penanganan kebakaran.
(2)Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.pemeriksaan keandalan bangunan gedung, bangunan perumahan dan/ atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya terhadap bahaya kebakaran;
2. b.pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.penegakan hukum.
(3)Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survey dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko kebakaran.
(4)Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan bahaya kebakaran yang diperlukan. 9
(5)Rekomendasi pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, memuat:
1. a.penyempurnaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
2. b.usulan kebutuhan SKPD bidang pencegahan kebakaran;
3. c.pemantapan kompetensi SDM dalam penegakan hukum;
4. d.sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; dan
5. e.penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014