DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 159

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan yang meliputi Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Kewenangan Pemadam Kebakaran dan Penyelematan, Ruang Lingkup, Sarana dan PrasaranaRencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, Obyek dan Potensi Bahaya Kebakaran, Pencegahan Bahaya Kebakaran, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Peran Serta Masyarakatan, Rekomendasi, Pemeriksanaan dan Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah juga harus melibatkan masyarakat sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun represif;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Karawang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk, serta teknologi yang dibutuhkan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1918);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628). Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disebut RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
7.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran terjadi. 4
8.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
9.Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
10.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan dan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, pergudangan maupun kegiatan khusus.
11.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
12.Pemilik bangunan gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
13.Pengguna bangunan gedung adalah pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
14.Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
15.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
16.Kendaraan bermotor khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukan untuk mengangkut bahan berbahaya.
17.Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campuranya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
18.Proteksi kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
19.Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran mencakup Alat Pemadam Api Ringan dan Alat Pemadam Api Berat yang menggunakan Roda. 5
20.Siamese connection adalah sebuah fitting pipa yang memungkinkan dua atau lebih selang fire hose terhubung ke satu pipa tegak ditempat yang sama yang berfungsi untuk menyuplai air dari mobil pemadam kebakaran ke hydrant jika sewaktu-waktu air dalam tandon penampungan habis atau kerja pompa pada sistem instalasi fire hydrant tidak optimal.
21.Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
22.Hydrant adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydrant halaman dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci jenis kopling machino (sodok) atau hydrant gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 1,5 (satu setengah) inci kopling machino (sodok).
23.Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
24.Bahaya Kebakaran Sedang adalah bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang penimbun bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
25.Bahaya Kebakaran Berat/Tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga penjalaran api sangat cepat.
26.Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
27.Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
28.Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
29.Potensi bahaya kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
30.Sarana penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
31.Akses pemadam kebakaran adalah akses jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
32.Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir. 6
33.Relawan Pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat Redkar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan.
34.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku.
36.Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pencegahan, penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan penyelamatan diselenggarakan berlandaskan asas:

a.keselamatan;
b.kemanfaatan;
c.keseimbangan; dan
d.kemitraan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran, dan penyelamatan dimaksudkan untuk mewujudkan Bangunan Gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman, kawasan hutan, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen penanggulangan bahaya kebakaran yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Pengaturan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran, dan penyelamatan bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, bangunan perumahan dan/ atau kawasan permukiman, kawasan hutan, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya, serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. 7

BAB IV

KEWENANGAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran mempunyai kewenangan:
1. a.pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran;
2. b.mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan; dan
3. c.kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
1. a.pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
2. b.inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
3. c.investigasi kejadian kebakaran;
4. d.pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; dan
5. e.dapat melaksanakan pelayanan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran).
(3)Kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran.
(4)Jenis dari operasi darurat nonkebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang selama ini dilakukan misalnya adalah:
1. a.penanganan banjir;
2. b.evakuasi korban hanyut;
3. c.evakuasi korban terjatuh ke sumur;
4. d.penanganan pohon tumbang;
5. e.evakuasi sarang tawon; dan
6. f.penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (animal rescue) dan lain-lain.

BAB V

RUANG LINGKUP, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan pemadam kebakaran, meliputi:

a.pencegahan;
b.pemadaman dan pengendalian;
c.penyelamatan; 8
d.penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
e.inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
f.investigasi kejadian kebakaran;
g.pemberdayaan masyarakat; dan
h.alat perlindungan diri petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 7

Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud meliputi:

a.Sarana pemadam Kebakaran; dan
b.Prasarana pemadam Kebakaran.

Pasal 8

Sarana pemadam kebakaran untuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a.sistem hydrant kota;
b.groundtank/peampungan air di dalam tanah;
c.alat pemadam api ringan; dan
d.pompa pemadam kebakaran portable.

Pasal 9

Sarana pemadam kebakaran untuk pemadaman dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

a.mobil pemadam kebakaran pompa/kapal pemadam;
b.mobil penyelamatan;
c.mobil tangki air;
d.mobil komando;
e.mobil angkut personil;
f.alat pemadam api ringan;
g.pompa portabel pemadam Kebakaran;
h.pompa apung pemadam Kebakaran;
i.selang pemadam Kebakaran;
j.pemancar pemadam Kebakaran; dan
k.pipa cabang pemadam Kebakaran.

Pasal 10

Sarana pemadam Kebakaran untuk penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

a.sarana penyelamatan pada pertolongan pertama;
b.sarana penyelamatan pada beda ketinggian;
c.sarana penyelamatan di air;
d.sarana penyelamatan pada binatang;
e.sarana penyelamatan pada kecelakaan transportasi; dan
f.sarana penyelamatan pada bangunan runtuh. 9

Isi peraturan

Teks159PDFHirarki

Memuat teks peraturan…