Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 113
menetapkan kebijakan operasional PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai kew(mangannya. Kebijakan operasional pendidikan seba!!aimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari perencana€m strategis tingkat nasional dan provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAD Ill PENGELOLAAN PE NDIDIKAN
a, perencanaan pendidikan;
e, penjaminan mutu; dan
Baglan Kedua Pere ncanaan PencLidikan Pasol 7
Pa8al 8 (I) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
Pa8al 9 Perencanaan interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi komponen pendidikan:
b, manajemen sarana prasarana;
10 Pa8al 10 Perencanaan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat
Baginn Keti€;a Standar Pelayanan Minimal Pendldikan Pa8al 1 1
Bagian Keen.pat Pe nlngkatan Partl8ipas)i PendldilEan Pa8al 12!
Pa8al 13
11 Raglan KeliqLa Pemantauan dan Eivaluasl
Baglan Keenam Penjamina[L Mutu Pa8al 15
b, akreditasi satuan pendidikan;
Bagian Ket`ijuh Sistem lnforma8l Pen{LldllEan Daerah Part 16
(2)
Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada sat`ran pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. 12 BAD IV PBNYELENG¢ARAAN PBNDIDIKAN Baglan Ke8al;u (1) (2)
Penyelenggaraan pendidikan di Daerah dilaksanakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan formal, nonform,al, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
Baglan Kedua Pendidlkan Formal
Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Formal pada jenjang:
Pamgraf :1 Pendidlkan Anal Usla Dlnl (1) (2)
PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun. Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bimbingan pengasuhan dengan berbasis agama dan budaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat perkembangannya.
I.i Paragraf 2 Pendldlhan Dasar Pa8al 20
(2)
Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada aya.t (1), pendidikan dasar dapat diberikan paling rendah pada anak usia 6 (enam) tahun, sedangkan untuk anak usia di bawah 6 (enam) tahun memerlukan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan bagi anak di atas usia 15 (lima belas) tahun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar.
Baglafl Ketiga •alur Pendldikan Nonformal Pa8al 2 1
Satuan PAUD jalur nonformal sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) , terdiri atas kelompok bermain, taman penitip4an anak, dan Satuan PAUD sejenis. Penyelenggaraan program pendidikan/pembelajaran pada satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14
Bagian Keem|iat Jalur PcndldllEan I:I)for"l
Penyelenggaraan Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan atau lingkungansecara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan. Hasil pendidikan informal dapat diharg<ri setara dengan hasil pendidikan nonfomial dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lemb€iga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagiafl Kelima Pendldlkan lnyanan Khu8us Pasal 24.
(3) (4) (5)
Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediaka.n akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memi)eroleh pendidikan terpenuhi. Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarckan pada jalur pendidikan formal, nonfomal, dan informal. Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diselenggau.akan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasaralia pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber da.ya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
15 Bagian Keena`tn Satuan Pendidlhan Berbasi8 I[eunggulan Lohal
Saturn pendidikan berbasi8 keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif (laerah. Pa8al 26
Pa8al 27'
Pasal 2('
Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 16 BABV PENDIRIAN SATUAN P]3NDIDIKAN
(I) Setiap pendirian satuan pendidikan pa(la jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah. wajib memperoleh lzin IT'endirian dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Pa8al 31
a, isi pendidikan;
Ketentuan mengenai prosedur perizinan pendirian program atau satuan pendidikan formal dan nonformal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, diatur lebih lanjut d.engan Peraturan Bupati. 17 DAB VI sARAniA DAil pRASARAI\IA PENDIDIKAIN
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen