DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan operasional PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai kew(mangannya. Kebijakan operasional pendidikan seba!!aimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari perencana€m strategis tingkat nasional dan provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Kebijakan operasional pendidikan seba{;aimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalan:
1. a.Rencana strategis pendidikan di Da.erah;
2. b.Rencana Kerja pemerintah Daerah; dan
3. c.Rencana Kerja dan Anggaran Tahuiian Daerah.
(4)Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), merupakan pedoman bagi:
1. a.Dinas;
2. b.penyelenggara pendidikan PAUD dan pendidikan Dasar yang didirikan masyarakat di Daerah;
3. c.satuan atau PAUD dan pendidikan Dasar di Daerah;
4. d.Dewan pendidikan di Daerah;
5. e.komite sekolah atau mama lain yang sejenis di Daerah;
6. f.Peserta Didik di Daerah;
  1. 9.orang tua/wali peserta Didik di Daerah;
7. h.Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah;
8. i.masyarakatdi Daerah; dan
9. j.pihak lain yang terkait dengan PAUD dan pendidikan Dasar di Daerah. BAD Ill PENGELOLAAN PE NDIDIKAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengelolaan PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah.
(2)Pengelolaan Pendidikan sebagaimana (limaksud pada ayat (1), meliputi: a, perencanaan pendidikan;
1. b.Standar pelayanan Minimal pendidikan;
2. c.peningkatan partisipasi pendidikan;
3. d.pemantauan dan evaluasi; e, penjaminan mutu; dan
4. f.sistem informasi pendidikan. Baglan Kedua Pere ncanaan PencLidikan Pasol 7
(1)Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a.yat (2) huruf a, diarahkan untuk mencapai tujuan Sistem Pendidikan Nasional di Daerah.
(2)Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan strategis; dan
2. b.perencanaan interaktif. Pa8al 8 (I) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
(2)Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
(3)Penyusunan perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan visi daerah dan analisis perkembangan kebutuhan daerah dan masyarakat.
(4)Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan:
1. a.data statistik pendidikan;
2. b.statistik penduduk;
3. c.kondisi ekonomi;
4. d.kondisi kesehatan;
5. e.kondisi infrastruktur;
6. f.1ingkungan sosial dan alam;
  1. 9.data lainyang terkait; dan
7. h.proycksi lima tahunan. Pa8al 9 Perencanaan interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi komponen pendidikan:
8. a.manajemen sumber daya manusia; b, manajemen sarana prasarana;
9. c.manajemen pembiayaan; dan
10. d.manajemen dokumentasi. 10 Pa8al 10 Perencanaan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat
(2),diatur dengan Peraturan Bupati. Baginn Keti€;a Standar Pelayanan Minimal Pendldikan Pa8al 1 1
(1)Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan standar pelayanan minim€ul bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
(3)Standar pelayanan minimal bidang pc.ndidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Bupati menetapkan target tingkat pgi.rtisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapal di Daerah.
(2)Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
(3)Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui .ialur pendidikan formal, nonformal dan informal. Pa8al 13
(1)Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan di Daerah yang meliputi:
1. a.antar kecamatan; dan
2. b.antara laki-laki dan perempuan.
(2)Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pela.yanan pendidikan dasar bagi:
1. a.peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
2. b.peserta didik pendidikan khusus; dan/atau
3. c.peserta didik di daerah khusus.
(3)Penetapan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan kebijakan jaminan akses pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 11 Raglan KeliqLa Pemantauan dan Eivaluasl

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerch berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap jalur, jenjang dan jenis pendidjkan di daerah.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan satuan pendidikan di daerah, berdasarkan target indikator kinerja yang ditetapkan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara peman.auan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Baglan Keenam Penjamina[L Mutu Pa8al 15
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
(2)Dalam melaksanakan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penja.minan mutu pendidikan.
(3)Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , Pemerintah Daerah memfasilit,asi:
1. a.akreditasi program pendidikan; b, akreditasi satuan pendidikan;
2. c.sertirikasi kompetensi peserta didik;
3. d.sertifikasi kompetensi pendidik; d€in/atau
4. e.sertifikasi kompetensi tenaga kepc.ndidikan.
(1)Dalam menyelenggarakan dan mengeLola Sistem Pendidikan Nasional di daerah, Pemerintah Daerah mengemt>angkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis .:eknologi informasi dan komunikasi.
(2)
(3)Sistem informasi pendidikan daerah st:bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , merupakan subsistem dari sistem inforrnasi pendidikan nasional. Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada sat`ran pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. 12 BAD IV PBNYELENG¢ARAAN PBNDIDIKAN Baglan Ke8al;u
(1)
(2)

Pasal 17

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah dilaksanakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan formal, nonform,al, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

(3)Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk SatuarL Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. Baglan Kedua Pendidlkan Formal

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Formal pada jenjang:

a.PAUD;dan
b.pendidikan dasar. Pamgraf :1 Pendidlkan Anal Usla Dlnl

(1)
(2)
(3)Pasal 1!' Satuan PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, berbentuk TK dan RA. PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun. Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bimbingan pengasuhan dengan berbasis agama dan budaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat perkembangannya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan PAUD formal berbentuk TK, diatur dengan Peratura.,1 Bupati. I.i
(1)Penyelenggaraan pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b, berupa pelayanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang wajib diberikan kepada anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun berdasarkan kurikulum Fiendidikan nasional dan kearifan lokal Daerah.
(2)
(3)Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk SD/MI, SMP/MTs, dan/atau bentuk lain yang sederajat. Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada aya.t (1), pendidikan dasar dapat diberikan paling rendah pada anak usia 6 (enam) tahun, sedangkan untuk anak usia di bawah 6 (enam) tahun memerlukan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan bagi anak di atas usia 15 (lima belas) tahun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar.
(4)Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan dasar berbentuk SD dan SMP, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Baglafl Ketiga •alur Pendldikan Nonformal Pa8al 2 1
(1)Satuan pendidikan nonformal, terdiri a.I:as:
1. a.Iembaga kursus dan lembaga pelatihan;
2. b.kelompok belajar;
3. c.pusat kegiatan belajar masyarakat;
4. d.majelis taklim; dan
5. e.pendidikan anak usia dinijalur nonformal.
(2)Safuan pendidikan nonformal sejenis f}ebagaimana dima.ksud dalam ayat
(1)huruf e, terdiri atas r`rmah pintar, balal belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat, termasuk satuan PAUD jalur nonformal. Satuan PAUD jalur nonformal sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) , terdiri atas kelompok bermain, taman penitip4an anak, dan Satuan PAUD sejenis. Penyelenggaraan program pendidikan/pembelajaran pada satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1)Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan basil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14
(2)Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Penyelenggaraan Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan atau lingkungansecara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan. Hasil pendidikan informal dapat diharg<ri setara dengan hasil pendidikan nonfomial dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lemb€iga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagiafl Kelima Pendldlkan lnyanan Khu8us Pasal 24.
(1)Pemerintah Daerah berwenang menyt3lenggarakan pendidikan layanan khusus.
(2)Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di Daerah:
1. a.terpencil atau terbelakang;
2. b.masyarakat adat yang terpencil;
3. c.yang mengalami bencana alam;
(3)
(4)
(5)
1. d.yang mengalami bencana sosial; dan/atau
2. e.yang tidak mampu dari segi ekonomi. Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediaka.n akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memi)eroleh pendidikan terpenuhi. Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarckan pada jalur pendidikan formal, nonfomal, dan informal. Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diselenggau.akan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasaralia pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber da.ya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
(6)Ketentuan lebih lanjut tentang per'iyelenggaraan pendidikan layanan khusus diatur dengan Peraturan Bupfiti. 15 Bagian Keena`tn Satuan Pendidlhan Berbasi8 I[eunggulan Lohal

Pasal 25

Saturn pendidikan berbasi8 keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif (laerah. Pa8al 26

(1)Pemerintah Daerah mengelola dan m€myelenggarakan paling sedikit 1 (satu) saturn pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan lokal.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada j€mjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat. Pa8al 27'
(1)Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalan Pasal 25 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif daerah di bidang semi, pariwisata, pertanian, perindustri€m, dan bidang lain.
(2)Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya derigan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif daerah. Pasal 2('
(1)Satuan pendidikan dasar yang dikemb,angkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan rienjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah at€iu madrasah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mendirikan sekolah/madrasah baru yang ber-Oasis keunggulan lokal dengan persyaratan memenuhi:
1. a.Standar Nasional pendidikan sejak sekolah/madrasah berdiri; dan
2. b.Pedoman penjaminan mutu seko]ah/madrasah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah sejak sekolah/madrasah berdiri.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 16 BABV PENDIRIAN SATUAN P]3NDIDIKAN

Pasal 30

(I) Setiap pendirian satuan pendidikan pa(la jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah. wajib memperoleh lzin IT'endirian dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)Izin pendirian sebagaimana dimaksud p€ida ayat (1), untuk:
1. a.Satuan PAUD jalur formal;
2. b.Satuan pendidikan Dasar; dan
3. c.Satuan pendidikan Nonformal. Pa8al 31
(1)Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2)harus memenuhi ketentuan persyarg.tan, meliputi: a, isi pendidikan;
1. b.jumlah dan kualifikasi pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. c.Sarana dan prasarana pendidikan;
3. d.pembia.yaan pendidikan;
4. e.sistem evaluasi dan sertifikasi; dar.
5. f.manajemen dart proses pendidikan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud .pada ayat (1), bexpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
1. a.hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan F`ormal dari segi tata ruang, geogr€ifis, dan ekologis;
2. b.hasil studi kelayakan tentang prcspek pendirian satuan Pendidikan F`ormal dari segi prospek pendafta -.-, keuangan, sosial, dan budaya;
3. c.data mengenai perimbangan antara,jumlah satuan pendidikan F`ormal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
4. d.data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan Pendidikan F`ormal sejenis;
5. e.data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan data mengenal perkiraan ptmbiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Pasal 32

Ketentuan mengenai prosedur perizinan pendirian program atau satuan pendidikan formal dan nonformal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, diatur lebih lanjut d.engan Peraturan Bupati. 17 DAB VI sARAniA DAil pRASARAI\IA PENDIDIKAIN

Pasal 33

(1)Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sera.na. dan prasarana pendidikan sesuai Standar Nasional Sarana dan Pra sarana Pendidikan.
(2)Sarana pendidikan sebagaimana dimak`-iud pada ayat (1), meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan p€mdidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermaln, tempat berkreasi, saranasanil:ari, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
(3)Prasarana pendidikan sebagaimana djmaksud pada ayat (1), meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

(3)Kebijakan operasional pendidikan seba{;aimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalan:
1. a.Rencana strategis pendidikan di Da.erah;
2. b.Rencana Kerja pemerintah Daerah; dan
3. c.Rencana Kerja dan Anggaran Tahuiian Daerah.
(4)Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), merupakan pedoman bagi:
1. a.Dinas;
2. b.penyelenggara pendidikan PAUD dan pendidikan Dasar yang didirikan masyarakat di Daerah;
3. c.satuan atau PAUD dan pendidikan Dasar di Daerah;
4. d.Dewan pendidikan di Daerah;
5. e.komite sekolah atau mama lain yang sejenis di Daerah;
6. f.Peserta Didik di Daerah;
  1. 9.orang tua/wali peserta Didik di Daerah;
7. h.Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah;
8. i.masyarakatdi Daerah; dan
9. j.pihak lain yang terkait dengan PAUD dan pendidikan Dasar di Daerah. BAD Ill PENGELOLAAN PE NDIDIKAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengelolaan PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah.
(2)Pengelolaan Pendidikan sebagaimana (limaksud pada ayat (1), meliputi: a, perencanaan pendidikan;
1. b.Standar pelayanan Minimal pendidikan;
2. c.peningkatan partisipasi pendidikan;
3. d.pemantauan dan evaluasi; e, penjaminan mutu; dan
4. f.sistem informasi pendidikan. Baglan Kedua Pere ncanaan PencLidikan Pasol 7
(1)Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a.yat (2) huruf a, diarahkan untuk mencapai tujuan Sistem Pendidikan Nasional di Daerah.
(2)Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan strategis; dan
2. b.perencanaan interaktif. Pa8al 8 (I) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
(2)Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
(3)Penyusunan perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan visi daerah dan analisis perkembangan kebutuhan daerah dan masyarakat.
(4)Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan:
1. a.data statistik pendidikan;
2. b.statistik penduduk;
3. c.kondisi ekonomi;
4. d.kondisi kesehatan;
5. e.kondisi infrastruktur;
6. f.1ingkungan sosial dan alam;
  1. 9.data lainyang terkait; dan
7. h.proycksi lima tahunan. Pa8al 9 Perencanaan interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi komponen pendidikan:
8. a.manajemen sumber daya manusia; b, manajemen sarana prasarana;
9. c.manajemen pembiayaan; dan
10. d.manajemen dokumentasi. 10 Pa8al 10 Perencanaan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat
(2),diatur dengan Peraturan Bupati. Baginn Keti€;a Standar Pelayanan Minimal Pendldikan Pa8al 1 1
(1)Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan standar pelayanan minim€ul bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
(3)Standar pelayanan minimal bidang pc.ndidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Bupati menetapkan target tingkat pgi.rtisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapal di Daerah.
(2)Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
(3)Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui .ialur pendidikan formal, nonformal dan informal. Pa8al 13
(1)Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan di Daerah yang meliputi:
1. a.antar kecamatan; dan
2. b.antara laki-laki dan perempuan.
(2)Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pela.yanan pendidikan dasar bagi:
1. a.peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
2. b.peserta didik pendidikan khusus; dan/atau
3. c.peserta didik di daerah khusus.
(3)Penetapan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan kebijakan jaminan akses pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 11 Raglan KeliqLa Pemantauan dan Eivaluasl

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerch berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap jalur, jenjang dan jenis pendidjkan di daerah.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan satuan pendidikan di daerah, berdasarkan target indikator kinerja yang ditetapkan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara peman.auan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Baglan Keenam Penjamina[L Mutu Pa8al 15
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
(2)Dalam melaksanakan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penja.minan mutu pendidikan.
(3)Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , Pemerintah Daerah memfasilit,asi:
1. a.akreditasi program pendidikan; b, akreditasi satuan pendidikan;
2. c.sertirikasi kompetensi peserta didik;
3. d.sertifikasi kompetensi pendidik; d€in/atau
4. e.sertifikasi kompetensi tenaga kepc.ndidikan.
(1)Dalam menyelenggarakan dan mengeLola Sistem Pendidikan Nasional di daerah, Pemerintah Daerah mengemt>angkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis .:eknologi informasi dan komunikasi.
(2)
(3)Sistem informasi pendidikan daerah st:bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , merupakan subsistem dari sistem inforrnasi pendidikan nasional. Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada sat`ran pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. 12 BAD IV PBNYELENG¢ARAAN PBNDIDIKAN Baglan Ke8al;u
(1)
(2)

Pasal 17

(3)Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk SatuarL Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. Baglan Kedua Pendidlkan Formal

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Formal pada jenjang:

a.PAUD;dan
b.pendidikan dasar. Pamgraf :1 Pendidlkan Anal Usla Dlnl

(1)
(2)
(3)Pasal 1!' Satuan PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, berbentuk TK dan RA. PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun. Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bimbingan pengasuhan dengan berbasis agama dan budaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat perkembangannya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan PAUD formal berbentuk TK, diatur dengan Peratura.,1 Bupati. I.i
(1)Penyelenggaraan pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b, berupa pelayanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang wajib diberikan kepada anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun berdasarkan kurikulum Fiendidikan nasional dan kearifan lokal Daerah.
(2)
(3)Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk SD/MI, SMP/MTs, dan/atau bentuk lain yang sederajat. Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada aya.t (1), pendidikan dasar dapat diberikan paling rendah pada anak usia 6 (enam) tahun, sedangkan untuk anak usia di bawah 6 (enam) tahun memerlukan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan bagi anak di atas usia 15 (lima belas) tahun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar.
(4)Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan dasar berbentuk SD dan SMP, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Baglafl Ketiga •alur Pendldikan Nonformal Pa8al 2 1
(1)Satuan pendidikan nonformal, terdiri a.I:as:
1. a.Iembaga kursus dan lembaga pelatihan;
2. b.kelompok belajar;
3. c.pusat kegiatan belajar masyarakat;
4. d.majelis taklim; dan
5. e.pendidikan anak usia dinijalur nonformal.
(2)Safuan pendidikan nonformal sejenis f}ebagaimana dima.ksud dalam ayat
(1)huruf e, terdiri atas r`rmah pintar, balal belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat, termasuk satuan PAUD jalur nonformal. Satuan PAUD jalur nonformal sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) , terdiri atas kelompok bermain, taman penitip4an anak, dan Satuan PAUD sejenis. Penyelenggaraan program pendidikan/pembelajaran pada satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1)Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan basil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14
(2)Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

(3)Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagiafl Kelima Pendldlkan lnyanan Khu8us Pasal 24.
(1)Pemerintah Daerah berwenang menyt3lenggarakan pendidikan layanan khusus.
(2)Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di Daerah:
1. a.terpencil atau terbelakang;
2. b.masyarakat adat yang terpencil;
3. c.yang mengalami bencana alam;
(3)
(4)
(5)
1. d.yang mengalami bencana sosial; dan/atau
2. e.yang tidak mampu dari segi ekonomi. Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediaka.n akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memi)eroleh pendidikan terpenuhi. Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarckan pada jalur pendidikan formal, nonfomal, dan informal. Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diselenggau.akan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasaralia pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber da.ya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
(6)Ketentuan lebih lanjut tentang per'iyelenggaraan pendidikan layanan khusus diatur dengan Peraturan Bupfiti. 15 Bagian Keena`tn Satuan Pendidlhan Berbasi8 I[eunggulan Lohal

Pasal 25

(1)Pemerintah Daerah mengelola dan m€myelenggarakan paling sedikit 1 (satu) saturn pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan lokal.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada j€mjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat. Pa8al 27'
(1)Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalan Pasal 25 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif daerah di bidang semi, pariwisata, pertanian, perindustri€m, dan bidang lain.
(2)Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya derigan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif daerah. Pasal 2('
(1)Satuan pendidikan dasar yang dikemb,angkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan rienjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah at€iu madrasah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mendirikan sekolah/madrasah baru yang ber-Oasis keunggulan lokal dengan persyaratan memenuhi:
1. a.Standar Nasional pendidikan sejak sekolah/madrasah berdiri; dan
2. b.Pedoman penjaminan mutu seko]ah/madrasah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah sejak sekolah/madrasah berdiri.

Pasal 29

Pasal 30

(I) Setiap pendirian satuan pendidikan pa(la jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah. wajib memperoleh lzin IT'endirian dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)Izin pendirian sebagaimana dimaksud p€ida ayat (1), untuk:
1. a.Satuan PAUD jalur formal;
2. b.Satuan pendidikan Dasar; dan
3. c.Satuan pendidikan Nonformal. Pa8al 31
(1)Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2)harus memenuhi ketentuan persyarg.tan, meliputi: a, isi pendidikan;
1. b.jumlah dan kualifikasi pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. c.Sarana dan prasarana pendidikan;
3. d.pembia.yaan pendidikan;
4. e.sistem evaluasi dan sertifikasi; dar.
5. f.manajemen dart proses pendidikan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud .pada ayat (1), bexpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
1. a.hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan F`ormal dari segi tata ruang, geogr€ifis, dan ekologis;
2. b.hasil studi kelayakan tentang prcspek pendirian satuan Pendidikan F`ormal dari segi prospek pendafta -.-, keuangan, sosial, dan budaya;
3. c.data mengenai perimbangan antara,jumlah satuan pendidikan F`ormal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
4. d.data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan Pendidikan F`ormal sejenis;
5. e.data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan data mengenal perkiraan ptmbiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Pasal 32

Pasal 33

(1)Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sera.na. dan prasarana pendidikan sesuai Standar Nasional Sarana dan Pra sarana Pendidikan.
(2)Sarana pendidikan sebagaimana dimak`-iud pada ayat (1), meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan p€mdidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermaln, tempat berkreasi, saranasanil:ari, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
(3)Prasarana pendidikan sebagaimana djmaksud pada ayat (1), meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.