DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaran danatau pengelolaan pendidikan;
c.bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang, sebagian dalam ketentuan pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh dalam segala aspek kepentingan pendidikan yang baik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Karawang; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 195 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, tambahan lembaran Negara Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG 4

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARAWANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan BAB I mengenai Ketentuan Umum dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal, non formal, dan informal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Karawang.
9.Penyelenggaraan Pendidikan adalah upaya dan proses memfasilitasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat guna memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan.
10.Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
11.Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan. 5
12.Masyarakat adalah :

a.penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
b.peserta didik, orang tua wali peserta didik; dan
c.pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
1. 13.Orang Tua adalah orang tua kandung atau wali peserta didik yang bertanggung jawab penuh atas segala aktivitas kelangsungan perilaku baik di pihak keluarga maupun dipihak masyarakat.
2. 14.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
3. 15.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
4. 16.Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
5. 17.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan pendidikan.
6. 18.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
7. 19.Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. 20.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. 21.Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
10. 22.Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. 23.Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
12. 24.Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten Karawang.
13. 25.Sekolah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar. 6
14. 26.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. 27.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar yang kemudian disingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang kemudian disingkat MI, atau berbentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama yang kemudian disingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah yang kemudian disingkat MTs, atau berbentuk lain yang sederajat.
16. 28.Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. 29.Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di bawah kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. 30.Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.
19. 31.Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
20. 32.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
21. 33.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. 34.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. 35.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. 36.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
25. 37.Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Pengawai Honorer adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan kriteria tertentu.
26. 38.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan. 7
27. 39.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
28. 40.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
29. 41.Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
30. 42.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas secara Profesional.
31. 43.Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
32. 44.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
33. 45.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di tingkat Kabupaten.
34. 46.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dibentuk dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
35. 47.Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.
36. 48.Satuan Pendidikan Dasar bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
37. 49.Unit Layanan Pendidikan adalah lembaga yang dibentuk dan diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
38. 50.Fasilitas adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana, prasarana, pembiayaan, motivasi, pengembangan dan penelitian. 8
39. 2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Visi Pendidikan Kabupaten Karawang adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Karawang yang cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur dan kompetitif.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Misi Pendidikan Kabupaten Karawang adalah :

a.meningkatkan Sistem Pendidikan yang Berkualitas Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Teknis Pendidikan yang Prima;
b.meningkatkan tata kelola pendidikan melalui penerapan sistem good governance (kepemerintahan yang baik);
c.meningkatkan Peran kepeloporan pemuda dan keolahragaan dalam mewujudkan masyarakat Karawang yang berjiwa sehat, sportif dan mandiri; dan
d.menanamkan dan melestarikan nilai-nilai moral dan budaya masyarakat Karawang yang silih asah, silih asih dan silih asuh (Madani).
1. 4.Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 6

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dengan peran serta masyarakat.
(2)Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
(3)Anggota masyarakat yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan. 9
(4)Anggota masyarakat yang berusia 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(5)Anggota masyarakat usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang- undangan.

5.Ketentuan Pasal 7 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB V

JENIS, JENJANG DAN JALUR PENDIDIKAN

Pasal 7

(1)Jenis, jenjang dan jalur pendidikan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
(2)Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal serta pendidikan anak usia dini.
(3)Penyelenggaraan jenis, jenjang dan jalur pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu kepada peraturan perundang- undangan.

Pasal 7A

(1)Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
(2)Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
(3)Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
(4)Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
(5)Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
(6)Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 10

Pasal 7B

(1)Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi; dan
(2)Ketentuan mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

(1)Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
(2)Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
(3)Setiap guru wajib memiliki kemampuan membimbing, mengajar, melatih dan meneliti serta memiliki kehendak yang kuat untuk senantiasa memajukan kualitas pendidikan, menunjukkan pengabdian yang tinggi serta komitmen dan kesungguhan demi kepentingan peserta didik.

7.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tenaga Pendidik/guru pada setiap jenjang pendidikan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya berijazah dan/atau memiliki sertifikat :

a.D4 atau S1 Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan lain, Psikologi atau Sertifikat Profesi Guru untuk Pendidikan Anak Usia Dini pada jenjang Pendidikan Anak pada Usia Dini;
b.D4 atau S1 PGSD, Kependidikan lain, Psikologi atau memiliki Sertifikat Profesi Guru SD pada jenjang pendidikan SD; 11
c.D4 atau S1 sesuai dengan progam pendidikan mata pelajaran yang diajarkan, Sertifikat Profesi Guru untuk SMP pada jenjang pendidikan SMP;
d.D4 atau S1 sesuai dengan progam pendidikan mata pelajaran yang diajarkan, Sertifikat Profesi Guru untuk SMA pada jenjang pendidikan SMA;
e.D4 atau S1 sesuai dengan pendidikan atau mata diklat yang diajarkan dan/atau memiliki Setifikat Guru SMK pada jenjang pendidikanSMK;
f.Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e dihasilkan perguruan tinggi yang terakreditasi.
1. 8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaran danatau pengelolaan pendidikan;
c.bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang, sebagian dalam ketentuan pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh dalam segala aspek kepentingan pendidikan yang baik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Karawang; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 195 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, tambahan lembaran Negara Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG 4

Menetapkan

1.Ketentuan BAB I mengenai Ketentuan Umum dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal, non formal, dan informal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Karawang.
9.Penyelenggaraan Pendidikan adalah upaya dan proses memfasilitasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat guna memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan.
10.Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
11.Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan. 5
12.Masyarakat adalah :

a.penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
b.peserta didik, orang tua wali peserta didik; dan
c.pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
1. 13.Orang Tua adalah orang tua kandung atau wali peserta didik yang bertanggung jawab penuh atas segala aktivitas kelangsungan perilaku baik di pihak keluarga maupun dipihak masyarakat.
2. 14.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
3. 15.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
4. 16.Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
5. 17.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan pendidikan.
6. 18.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
7. 19.Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. 20.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. 21.Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
10. 22.Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. 23.Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
12. 24.Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten Karawang.
13. 25.Sekolah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar. 6
14. 26.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. 27.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar yang kemudian disingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang kemudian disingkat MI, atau berbentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama yang kemudian disingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah yang kemudian disingkat MTs, atau berbentuk lain yang sederajat.
16. 28.Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. 29.Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di bawah kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. 30.Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.
19. 31.Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
20. 32.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
21. 33.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. 34.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. 35.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. 36.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
25. 37.Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Pengawai Honorer adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan kriteria tertentu.
26. 38.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan. 7
27. 39.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
28. 40.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
29. 41.Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
30. 42.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas secara Profesional.
31. 43.Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
32. 44.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
33. 45.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di tingkat Kabupaten.
34. 46.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dibentuk dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
35. 47.Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.
36. 48.Satuan Pendidikan Dasar bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
37. 49.Unit Layanan Pendidikan adalah lembaga yang dibentuk dan diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
38. 50.Fasilitas adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana, prasarana, pembiayaan, motivasi, pengembangan dan penelitian. 8
39. 2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Visi Pendidikan Kabupaten Karawang adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Karawang yang cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur dan kompetitif.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Misi Pendidikan Kabupaten Karawang adalah :

a.meningkatkan Sistem Pendidikan yang Berkualitas Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Teknis Pendidikan yang Prima;
b.meningkatkan tata kelola pendidikan melalui penerapan sistem good governance (kepemerintahan yang baik);
c.meningkatkan Peran kepeloporan pemuda dan keolahragaan dalam mewujudkan masyarakat Karawang yang berjiwa sehat, sportif dan mandiri; dan
d.menanamkan dan melestarikan nilai-nilai moral dan budaya masyarakat Karawang yang silih asah, silih asih dan silih asuh (Madani).
1. 4.Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 6

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dengan peran serta masyarakat.
(2)Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
(3)Anggota masyarakat yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan. 9
(4)Anggota masyarakat yang berusia 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(5)Anggota masyarakat usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang- undangan.

5.Ketentuan Pasal 7 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB V

JENIS, JENJANG DAN JALUR PENDIDIKAN

Pasal 7

(1)Jenis, jenjang dan jalur pendidikan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
(2)Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal serta pendidikan anak usia dini.
(3)Penyelenggaraan jenis, jenjang dan jalur pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu kepada peraturan perundang- undangan.

Pasal 7A

(1)Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
(2)Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
(3)Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
(4)Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
(5)Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
(6)Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 10

Pasal 7B

(1)Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi; dan
(2)Ketentuan mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

(1)Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
(2)Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
(3)Setiap guru wajib memiliki kemampuan membimbing, mengajar, melatih dan meneliti serta memiliki kehendak yang kuat untuk senantiasa memajukan kualitas pendidikan, menunjukkan pengabdian yang tinggi serta komitmen dan kesungguhan demi kepentingan peserta didik.

7.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tenaga Pendidik/guru pada setiap jenjang pendidikan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya berijazah dan/atau memiliki sertifikat :

a.D4 atau S1 Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan lain, Psikologi atau Sertifikat Profesi Guru untuk Pendidikan Anak Usia Dini pada jenjang Pendidikan Anak pada Usia Dini;
b.D4 atau S1 PGSD, Kependidikan lain, Psikologi atau memiliki Sertifikat Profesi Guru SD pada jenjang pendidikan SD; 11
c.D4 atau S1 sesuai dengan progam pendidikan mata pelajaran yang diajarkan, Sertifikat Profesi Guru untuk SMP pada jenjang pendidikan SMP;
d.D4 atau S1 sesuai dengan progam pendidikan mata pelajaran yang diajarkan, Sertifikat Profesi Guru untuk SMA pada jenjang pendidikan SMA;
e.D4 atau S1 sesuai dengan pendidikan atau mata diklat yang diajarkan dan/atau memiliki Setifikat Guru SMK pada jenjang pendidikanSMK;
f.Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e dihasilkan perguruan tinggi yang terakreditasi.
1. 8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009