DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang definisi istilah, pendirian BUMDesa, Pengurusan dan Pengelolaan BUMDesa, Modal BUMDesa, pembinaan dan Pengawasan, serta Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, memerlukan peningkatan pendapatan untuk kemajuan masyarakat dan pemerintahan desa yang bersangkutan, diantaranya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Badan Permusyawaratan………
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karo.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Karo.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pasal 5………………
9.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat dengan dengan BUMDesa, adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUMDESA

Pasal 2

Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUMDesa bertujuan :

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

(1)Desa dapat mendirikan BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa.
(2)Desa dapat mendirikan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumberdaya alam di Desa;
4. d.sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk Pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.
6. b.Lembaga Keuangan…….……

Pasal 5

(1)Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUMDesa;
3. c.modal usaha BUMDesa; dan
4. d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
(3)Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.

Pasal 6

(1)Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2)Pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh Badan kerja sama antar- Desa yang terdiri dari:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3. c.lembaga kemasyarakatan Desa;
4. d.lembaga Desa lainnya; dan
5. e.tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3)Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDesa bersama.
(4)BUMDesa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUMDesa bersama.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA

Pasal 7

(1)BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi :

a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan

(4)Struktur Organisasi……
1. b.Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDesa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 10

(1)Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari :
1. a.penasihat;
2. b.pelaksana operasional; dan
3. c.pengawas.
(2)Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…