DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengertian istilah, Jenis, Pengangkatan, Pemberhentian, Kekosongan Jabatan, Unsur Staf, Pakaian Dinas dan Atribut, Peningkatan Kapasitas serta Kesejahteraan Perangkat Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 5.Peraturan Pemerintah…………..
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karo.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Karo. 5.Dewan Perwakilan…….
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa dari warga masyarakat desa yang bersangkutan.
13.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Perangkat Desa dari segi administrasi para bakal calon.

BAB II

JENIS PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.pelaksana Teknis.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.warga Negara Indonesia;
2. b.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
3. c.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan…………..
(3)Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
(4)Persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul, nilai sosial budaya masyarakat setempat adalah memahami adat istiadat dan budaya karo;
(5)Syarat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dapat menggunakan komputer.

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

a.kartu Tanda Penduduk;
b.surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.akte Pencatatan Kelahiran dari instansi terkait;
f.surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
g.surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
h.surat Keterangan Bebas Narkoba dari pejabat yang berwenang; dan
i.surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Pasal 5

(1)Dalam Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pemilihan Perangkat Desa.
(2)Tim Pemilihan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotan sebagai berikut :
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.1 (satu) anggota atau 3 (tiga) anggota.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
(5)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
(2)Pelaksanaan…………..
(2)Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
(3)Proses Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pelaksanaan ujian seleksi.
(4)Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
1. a.ujian tertulis; dan
2. b.wawancara.

Pasal 7

(1)Hasil penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon perangkat desa.
(2)Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
(3)Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa, selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 8

(1)Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
(2)Dalam menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat berpedoman pada Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan hasil ujian seleksi Perangkat Desa.
(3)Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal rekomendasi Camat menyetujui lebih dari 1 (satu) orang calon maka Kepala Desa menetapkan salah satu calon menjadi Perangkat Desa.
(5)Calon Perangkat Desa yang sudah ditetapkan menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang mengundurkan diri.
(6)Dalam hal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengundurkan diri dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan merupakan pendapatan desa.
(7)Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

(1)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan.
(2)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.Berhalangan…………..
4. c.berhalangan tetap;
5. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
6. e.melanggar larangan sebagai perangkat desa.
(3)Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sakit menahun.
(4)Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(5)Melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut :
1. a.merugikan kepentingan umum;
2. b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. g.menjadi pengurus partai politik;
8. h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
10. j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. k.melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. l.meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
(6)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(7)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
(8)Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Pasal 10

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.ditetapkan sebagai terdakwa;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan;
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Desa…………..
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
(4)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

BAB V

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas dari unsur perangkat desa.
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sabagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…