DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daeraf, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Unclang-Undang Nomor I Tahun 20 15 tentang Pemerintahan Daerah-, Kepala Daerah wqjib mengajukan rancangan Perda tentang npgn disertai penjelasan da1 dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang Citeetukan oieh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh Persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2a2l yang dijabarkan ke dalam Kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Kabupaten -faro dengan DPRD Kabupaten Karo pada tanggal 06 November 2A2A;
c.bahwa trerd"asarkan pertimbangal sekragaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O21;

1.Pasal 18 ayat t6) undang-undang Dasar Negara Repr-rblik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1092);
3.Un-dang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraall Negara yang BErsih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme lr"emuaran Tv.gu.r" Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan i.embaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3851);
4.Ljndang-Undang l,lomor i7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran tttegira Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaras Negara Republik Indonesia Nomot a286\;
5.Undang-undang Nomor t lahutt 2aa4 tentang Perbendaharaan Itegara (l,embarln Negara Republik Indon-esia Tahun 2AO4 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2AA4 tentang sistem Perencanaan Perntrangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun zaa+, Tarnbahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421l,:'
7.Undang_Undang... 2
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nornor 126, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438\;
8.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan REtribusi Daerah {Letrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

g.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Taklun 2O11 tentang Pembentukan Peratural Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
1. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan DaerC(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A74 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-und.ang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;
2. 11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2A tentang Penetapan Peraturan Pemirintah Pengganti Undang-undang Nomor I Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi corona virus Disease 2O1g {Covid-19} dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Statlilitas -sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2A Nomor 134, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57 5\;
4. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2Oi0 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL6 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor SSSZ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2o16 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Repubiik Ind"onesia Tahun 2a1l9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6ao2l;
6. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol7 Nomor 73, Tambahan Leribaran Negurr. Republik Indonesia Nomor 60a1);
7. 16.Peraiuran Pemerintah... - J 16. peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ot7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6057); 17. peraturam Pemerintah l{omor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Arc Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322\; lS.peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 19. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Oi3 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2Ol3 Nomor t4251; 2O. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah clengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Datram Negeri Nomor 80 Tahurt 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2Al9 Nomor 157);
8. 21.ieraturan Menteii Daiarn Negeri Nomor 64 Tahun 2A2A tentang Pedoman Penyusunan Anggaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Rnggaian 2A2I lneiita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor ); 22. peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2A06 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 20A6 Nomor 34); 23. peratur.r, Daerah Kabupaten Karo Nomor O5 Tahun 2A16 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2A16 Nomor 05); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daeral: adalah KabuPaten Ka:r'o. Bupati adalah BuPati Karo. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah reiicana L.,t"rgat tahunan-Daerah yang ditetapkan dengan Perda' Dalam 1. 2. 3. 4. 5. Penerimaan Daerah adalah Pengeluaran Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. uang yang keluar dari kas Daerah'

6.PendaPatan Daerah"' 4 6. pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. T. Belanja Daerah adalah semua kewqjiban Pemerintalr Daerah yang diakui sebagai pengurang niiai kekayaan bersih datam periode tahun anggaran berkenaan. 8. -lr.nUirynrn adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembaii-dan/atau pengeluaran yang akan diteilma kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya' 9. pinjaman- Daerah adalah r.*ritransaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehi.rgga naerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10.Utang baerah yang seianjutnya disebut Utang adalah jumlah uaxg yang wajib dibayar pemerintah naerah dan/atau kewqjiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berd.asarkan sebab lainnya yang sah. 11. pemberian pinjaman Daerah "aarf, bentuk investasi Pemerintah Daerah pada pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian Pokok Pinjaman.
12.Dana Cacl.angan aclatak, dana yang clisisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak Capat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13.Sisa Lebih perhiiungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih reatrisasi perrrii*"*rr-Oan pengeiuaran anggaran selarna 1 {satu) periode alggaran. 14. peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten Karo. 15. peraturan Kepala-Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Karo. 16. pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

ApBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. - ApBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran -2021 Beq'umlah Rp 1.363'562.333.906'00 terdiri atas pendapataa daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
b.Beiania Daerah
c.Pembiayaan Daerah 1" Penerimaan
1. 2.Pengeluaran Rp 1.363.562.333.905,00 Rp 1 .363.562.333.906,00 Defisit/SurPlus RP0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,OO Rp 0,00

Pasal 3

pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1 .363.562.333.906,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh iiga nibu Sembiian Ritus Enam Rupiah) yang bersurnber dari :

a.Pendapatan Asii Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah' Pasa] 4... 5

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3i huruf a direncanakan sebesar Rp 102.340"958.274:OO (seratus Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima puluh'Deiapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh trmpat Rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasii pengeloiaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain:iain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimak"ra pnOa ayat {1} huruf a direncanakan sebesar np.+ 1.T96.120.300;0o (Empat Puiuh Satu Miliar Tujuh Ratus Semtrilan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah)'
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud p-aOa ayat (U huruf b direncanakan sebesar Rp 10.517.957.+50,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta sembilan Ratus Lima Puluh Tujutr nibu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)' {4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahka" :.!3q"imana dimaksud pada ayat i1) huruf c direncanakan sebesar np 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)'
(5)Lain-iain p."o"patan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf d direncanakan sebesar np 4a.016.830.524,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Dua puluh Enam Juta nelapan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Bmpat RuPiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.208.905.575.632,00 (satu Triliun Dua Ratus Delapan Miliar sembilan Ratus Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), Yang terdiri atas: a. "Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
1. b.Pendapatan transfer antar daerah'
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp i .L76.736.g42.aao,00 (satu Triliun seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratui Tiga Puluh Enam Juta Sembiian Ratus Empat Puiuh Dua Ribu).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 32.168.633.6Si,00 (Tiga Puiuh Dua Miliar Seratus Enam puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tigi Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan d.aerah yang sah 9eb-lsaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan uJU"r* Rp 52.51S.EOO.OO0,00 (Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan Lain-Lain Pendapatan sesuai Dengan Ketentu an Peraturan Perundang- Undangan'

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggara-n 2A2-L - direncanakan sehesar Rp.1.363.562.333.906,00(satuTriliunriganatusEnamPuluhTigaMiliarLimaRatus Enam puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga puluh riga Ribu sernbiian Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja oPerasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer. {1}

Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan uib.*r, Rp 945.514.455.125,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Deiapan Miliar Lima Ratus trmpat Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ltma Ribu Seraius Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja Pegawai;
b.Beianja barang dan jasa;
c.Belanja hibah; dan C. Beianja bantuan sosial. relanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar np. Oiq.ZiS.orO.O31;00 (Enam Ratus Tiga Puluh Sembiian Miliar Dua Ratus Dua puluh Delapan Juta Tujuh puluh Enam niuu Enam Ratus Tiga puluh satu Rupiah). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (11 huruf b direncanakan sebesar Rp 253.772.OO5.O18;00 (Dua Ratus L ma Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh pututr Dua Juta Lima Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah)' neianja hibah sehagaimana climaksud. pada ayat (1) hur:uf-e direncanakan sebesar np.SS.ZZ 4.T22.ATO,6O llima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus_Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puiuh Dua Ribu Deiapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)' Belanja tlantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).huruf f direncanakan sebesar Rp.l.732"qAA.000,0b {satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu RuPiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja moda-l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan setesar Rp 133.3ob.758.206,- (seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Tujuh Ratus Lima Pu1uh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah. b" Belanja modai peralatan dan mesin"
2. c.Belarrja modal gedung dan balgunan'
3. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
4. e.Beianja modal aset tetap lainnya' .r \. i .---r ^ r:-^-- i2i Beianja modat tanah sebagaimana cimaksuc pada ayat (1i kruruf a direncanakan sebeslr Rp 7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah)' {3i Beianja modal peralatan dan'mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b d.irencanakan "Lb.*u.. Rp 3 r.g37.416.133,- (Tiga puluh salu Miliar sembilan Ratus Tiga puluh Tujuh *ruta Empat Ratus trnam Beias Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
(4)Beianja modal gedung dan-bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan *Eu"**inp 22.s6\"621.418,-lnua puruh Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh satu Juta Bnam Ratus Dua Puluh satu Ribu Ernpat Ratus Delapan Belas Rupiah).
(5)Belanja modai jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada avat (i) huruf d direncanakan seuesi itp r 1.47es4s.o39,- (Tujuh puluh satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Sembilan RuPiah).
(6)Belanj" *oo^t aset tetap lainnya sebaga-imana rlimaksucl pacla ayat (u huruf e direncanakan sebesar Rp323.3iz.at6,- (Tiga Ratus Dua pr.rluh riga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah). (21 t3) {4} (s)
(1)1 I

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 2.00b.0o0.o01,00 (Dua Miliar Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. Pasal 1 1 Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal T huruf d direncanakan sebesar Rp 279.747.72a.575,ao {Dua Ratus Tujuh puluh sembiian Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja bagi hasil; dan
b.Belanja bantuan keuangan. Beianja bagi hasii sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.231.4_12.775,00 (Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh puruh Lima nupiatrtr. Belanja bantuan keuaagan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27a.5L5.7O7.800,00 (Dua Ratus Tujuh putufr Empat Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…