Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daeral: adalah KabuPaten Ka:r'o. Bupati adalah BuPati Karo. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah reiicana L.,t"rgat tahunan-Daerah yang ditetapkan dengan Perda' Dalam 1. 2. 3. 4. 5. Penerimaan Daerah adalah Pengeluaran Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. uang yang keluar dari kas Daerah'
6.PendaPatan Daerah"' 4 6.
pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. T. Belanja Daerah adalah semua kewqjiban Pemerintalr Daerah yang diakui sebagai pengurang niiai kekayaan bersih datam periode tahun anggaran berkenaan. 8. -lr.nUirynrn adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembaii-dan/atau pengeluaran yang akan diteilma kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya' 9. pinjaman- Daerah adalah r.*ritransaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehi.rgga naerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10.Utang baerah yang seianjutnya disebut Utang adalah jumlah uaxg yang wajib dibayar pemerintah naerah dan/atau kewqjiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berd.asarkan sebab lainnya yang sah.
11. pemberian pinjaman Daerah "aarf, bentuk investasi Pemerintah Daerah pada pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian Pokok Pinjaman.
12.Dana Cacl.angan aclatak, dana yang clisisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak Capat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13.Sisa Lebih perhiiungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih reatrisasi perrrii*"*rr-Oan pengeiuaran anggaran selarna 1 {satu) periode alggaran.
14. peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten Karo. 15. peraturan Kepala-Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Karo. 16. pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.