DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 14 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Pendapatan Daerah direncanakan yang bersumber dari: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
1. b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwT rjudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67361;
6.Undang-Undang... 2
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A22 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 656fl;
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 21O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO28);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2OlA tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64021;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Al7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1O6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68a71 ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2AD tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322\;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2A23 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17.Peraturan... a J
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2ol2 tentang Pedoman Pengeloiaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor 75a\;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2OI7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor LA67);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2Ol9 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor 1114);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2A79 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor A47);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengeiolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A19 Nomor 1781);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O2L tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor a31);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2A25 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A25 Nomor 727); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERV/AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. DAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsu.r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaarl urlrsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Karo.
5.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran 4
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunal daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah. yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. i0. Belanja Daerah adaiah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11.Pembiayaan adatah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp 1.298.703.689.887,00
b.Belanja Daerah Rp 1.290.460.633.487,00 Defisit/Surplus Rp 8.243.056.400,00
c.Pembiayaan Daerah Pengeluaran Rp 8.243.056.400,00 Pembiayaan Netto Rp (8.243.056.400,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1.298.703.689.887,00 {Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 169.541.348.318,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.753.011.918,00 (Seratus Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sebelas Ribu Sembilan Ratus Delapan Beias Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 44.093.336.40O,00 (Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.5OO.OO0.OOO,OO (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.195.000.OOO,0O (sepuluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah). 5 Pasa-l 5
(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.ILO.4O7.251.33O,OO (Satu Triliun Seratus Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.071.605.393.000,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.8O1.858.33O,OO (Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pend,apatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp18.755.O9O.239,0O (Delapan Belas Miiyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yang merupakan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.29O.460.633.487,00 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 969.583.376.027,AA (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Miiyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64O.498.970.388,00 (Enam Ratus Empat Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 292.223.793.395,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). (a) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.36.83A.612.244,OO (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
(5)Belanja 6
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 64.581.118.686,00 (Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.561.160.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12,O57.366.75O,OO (Dua Belas Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.627.990.000,OO (Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 36.512.339.536,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 9.817.262.400,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 5.OOO.00O,OO (Lima Juta Rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 3.L97.7O5.242,OO (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 253.O98.433.532,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.270.922.332,O0 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 239.887.511.2O0,O0 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah). 7

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019