DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan ditetapkannya hari jadi adalah sebagai pedoman waktu untuk memperingati hari ulang tahun. Hari Jadi Kabupaten Karo ditetapkan pada tanggal 8 Maret 1946.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah tentaag Hari Jadi Kabupaten Karo; : 1' Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2' undang-undang Nom.r T Drt Tahun 1gs6 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten Dalarn Lingkungan Daerah propinsi sumatera utara {lernbaran Negam. Repuhrik Indonesia Ta}run rgs6 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 1O92); 3' undang-undang Nomor 23 Tahun zar4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2014 Nomor 244, Tao,bahan Lembaran Negara Repubuk Indonesia Nomor ssgz), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang- undang Nomor g rhhun zor1 tentang perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun zor4 tentang Pemerintahan Daerah {l"embaran Negera Republik Indonesia Tahun zors Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneeis. Nomor 56Tg); Dengan. 2 Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUpATEN KARo.

BAB I

KE?ENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud d.engan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karo. 2' Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus uruaan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspiraei masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indoaesia. 3' Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Uruean pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perrnrakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Neg:ara Kesatuan Repubuk Ind.onesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun lg4s. 4- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah eebagai unsur Pemerinta.han Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang meqiadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Karo. penyelenggara pemerintahan 5. 6. 7. 8. Dewan Perwakilan Rafuat Daerah yeng selanjutnya disingkat DpRD adalah l,embaga Perwakilan Ra]Erat Daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Hari Jadi Kabupaten l(aro adatah ?anggal, Bulan dan Tahun terbentuknya Kabupaten Karo sebagai daerah otonom" Hari ulang ?ahun adalah peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo" Pasel 2 Hari ulang Tahun merupakan mnmentum bereejarah yaflg menjadi peringata.n hari jadi bagi masyarakat daerah, dao untuk menambah rasa memiliki demi kemqiuan masyarakat dan pemerintah Daerah. Pasal 3. 3

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya hari jadi adalah sebagai pedoman waktu untuk memperingati hari ulang tahun. PENETApAN HARr 3ffir'l*upArcN KARo

Pasal 4

Hari Jadi Kabupaten Karo ditetapkan pada tanggar g Maret 1946. Pasal s {U setiap tanggal I Maret setiap tahun, Pemerintah Daerah bersama masyarakat memperingati Hari Ulang Tahun sebagai Hari Jadi. t2l Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat {I} diperingati secara hikmar setiap tahun daram Rapat paripurna Istimewa DPRD.

(3)Pendanaan yang timbul dari peringatan Hari urang Tahun dimaksud ayat tu dibebankan pada Anggaran pendapatan Daerah. t4) Ketentuan lebih lanjut rnengenai Tata cara peringatan Hari ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat {u diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 6

Apabila tangget Hari ulang Tahun jatuh pada hari libur nasional, maka peringatan Hari Jadi dapat dilakeanakan pada hari yang lain. rEMA "dffi"iiilc rAHuN

Pasal 7

Pada setiap pelaksanaan hari ulang tahun, Bupati menetapkan tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri daerah serta jati diri masyarakat" Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi dalam beberapa sub tema s€suai d.engan situasi dan kebutuhan. seba.gaimana dan Belanja

(1)(2t BAB IV. 4 KErEN#mY**u**

Pasal 8

Peraturan Daerah ini murai ber,aku pada tanggar diundangkan. Agat setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan pene&patannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Peraturan Kero. Ditetapkan di Diundangkan di Kabaqiahe tfrdf 2q! KABUTA?SH I,{&fiO, N PURBA LEM&&RAN DAERAH I{ABUFA.ffi}$ K&RO ?A$UN 2Or8 NOMOR OZ NOREG PERATTJRAT{ DAEHAI{ SASUPAreH KARQ, FRQVINSI SUMA"ERA U?ARA: {2lznlefits.,

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…