DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 127

Lembaga terkait

Ringkasan

Keanggotaan BPD; Peresmian Anggota BPD; Pemberhentian Anggota BPD; Larangan Anggota BPD; Kelembagaan BPD; Penggalian Aspirasi Masyarakat; Menampung Aspirasi Masyarakat; Pengelolaan Aspirasi Masyarakat; Penyaluran Aspirasi Masyarakat; Penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentang Bad"an Permusyawaratan Desa;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor LA92l; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Al5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 2. 3. 4. 5.
6.Peraturan Pemerintah ... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun zAH tentang Desa (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor L23, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201,4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 571.71; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11O Tahun 2416 tentang Badan Permusyawaratan Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al7 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN DESA. PERMUSYAWARATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karo.
2.Pemerintatran Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas*luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adal.ah Bupati Karo.
5.Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah yang selanjuturya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Karo'
6.Desa adalah desa dan desa ada.t atau yang disebut dengan nalna lain yang selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. 7. Menetapkan:
7.Pemerintah Desa ...
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan narna lain ditrantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yarlg anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan narra lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 1 1. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. L2. Camat atau sebutan lainadalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyeienggarakan tugas umum Pemerintahan.
13.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola yang baik di Desa. menyalurkan pemerintahan Pasal 4 ...

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan dan kelembagaan BPD;
b.fungsi, tugas, hak, kewqiiban dan kewenangan BPD;
c.peraturan tata tertib BPD;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD Bagran Kesatu Anggota BPD

Pasal 5

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada aya:t (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 {lima} orang dan paling banyak 9 {sembilaa} orang. Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat {U merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun. Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan:

a.Jika jumlah penduduk sampai dengan 5OO {1ima ratus} jiwa, anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
b.Jika jumlah penduduk antara 501 (lima ratus satu) jiwa sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang;
c.Jika jumlah penduduk diatas 25OO (dua ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 9 {sembilan) orang. Fasal 6 Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
(2)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 ayat {1} dilakukan untuk mernilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. Unsur wakil wiiayah sebagaimana dimaksud pada ayat (U adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa. {2t

(3)
(4)(s)
(1)
(2){3) Wilayah pemilihan ... (u
(3)wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat {3} ditetapkan secaia proporsionrid"rrgu"r, memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakiian perempuarl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan untuk memilih 1 {satu} orang perempuan sebagai anggota BpD. wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat ca10n anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam men3ruarakan dan memperjuangarl kepentingan perempuan. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia dengan jumlah gasal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyakberjumlah ll(Sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 {delapan} orang. Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat {2} ditetapkan dengan ketentuan :

a.Jika anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang, panitia paling banyak 7 {tujuh} orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat paling banyak 5 {tma) orang;
b.Jika anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang, panitia paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 {tiga} orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 {enam} orang;
c.Jika anggota BPD berjumlah 9 {sembiian) orang, panitia paling banyak 11 {sebelas} orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak B (delapan) orang;

(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakai calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. (2t
(3)(U {2\
(3){2} Bakal ealon ... (2\
(3)(U (2|
(1)(21
(3)
(4)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD. Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BpD berakhir. Pasal 1 1 Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BpD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (U, panitia pengisian rnenyelenggarakan pemilihan langsung caJon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BpD ditetapkan melalui proses rnusyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih. Caion anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diatur dalam Peraturan Bupati"

Pasal 12

Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 {tr.rjuh} hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia. Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 {tujuh} hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 13

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

a.bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1,945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
c.berusia paling rendah 20 {dua puluh} tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau seder4jat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demnkrads;
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
i.berbadan sehat dan bebas narkoba. Bagran Kedua ... (U

Isi peraturan

Teks127PDFHirarki

Memuat teks peraturan…