DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ktentuan Umum; Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan; Penggolongan Sampah; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban; Perizinan; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Lembaga Pengelola; Insentif dan Disinsentif; Kerjasama dan Kemitraan; Kompensasi; Pengembangan dan Penerapan Teknologi; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Penyelesaian Sengketa; Retribusi; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ktentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampa-h; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lernbaran Negara Repubilk Indonesia Nomor l}92l; Unelang-Unelang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengeloiaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a851); undang-undang Nomor' 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); undang-undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2414 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah kreberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2al5 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun zaw tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomoq 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'5679) ; 2. J. 4. 5.

6.Peraturan. " Peraturan Pemerintah Nomor B1 Tahun 2A12 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2An Nomor 1"88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor *a7l; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2L Tahun 20A6 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan {KSNP-SPP) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah {Berita Negara Nomor 27al; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2oll tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karo.
2.Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Karo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Karo.
6.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan samPah.
7.Pengelola Sampah adalah pihak yarrg melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/Swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sarripah. B. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses dam yang berbentuk Padat.
9.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 6. 7. 8. 9. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.
10.Sampah.
10.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari sisa kegiatan kawasan kcmersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12.Timbulan Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.
13.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses a1am.
15.Ternpat Penampungan Sementara yang selanjutn3'a disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. L6. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R {reduce, rel)se, recgctel yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan.
18.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan rnengembaiikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19.Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
20.Pengomposan adalah kegiatal pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
21.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.
22.Badan adalah sekumpulan orallg dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nalna dan dalam bentuk apa PUo, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetaP.
23.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sarnpah di tempat pemrosesan akhir sampah. 24- Retribusi.
24.Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pernerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
25.Lingkung€Ln adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupall dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lairtnya.
26.Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
27.lzin Pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
28.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulaan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
29.Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kery'a pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip elisiensi dan produktivitas.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penggolongan Sampah, Thgas, Welvenang, Hak dan Kewajiban , Pertzitan, Penyeienggaraan Pengelolaan Sampah, Lembaga Pengelola, Insentif dan Disinsentif, Keq'asama dan Kemitraan, Kompensasi, Peran Serta Masyarakat, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa, Retribusi, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Sanksi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.asas tanggung jawab;
b.asas berkelanjutan;
c.asas.
c.asas manfaau
d.asas keadilan;
e.asas kesadaran;
f.asas kebersamaan;
g.asas keselamatan;
h.asas keamanan; dan
i.asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan salnpah bertujuan untuk:

a.mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.meningkatkan kualitas lingkungan;
c.meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
d.menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

PENGGOLONGAN SAMPAH

Pasal 5

(1)Penggolongan Sampah berdasarkan sumbernya terdiri atas:
1. a.sampah Rumah Tangga;
2. b.sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
3. c.sampah Spesifik.
(2)Sampah Rumah Tangga sebagaima-na dimaksud pada ayat (1) huruf a berasai dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tida dan sampah spesifik.
(3)Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, danf atau fasilitas lainnya. (a) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf c meliputi:
1. a.sampah yarLg mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 6

(ii Penggoiongan Sampah berdasarkan jenisnya terdiri atas:

a.sampah Organik;
b.sampah. . .
b.sampah Anorganik; c" sampah Spesifik. t2) Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sampah yang mengalami perapukan dan bisa diproses ulang secara spesifik menjadi pupuk organik.

(3)sampah Anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sampah yang tidak mengalami proses pelapukan tetapi bisa didaur ulang menjadi bahan lain. (41 Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sampah yang tidak bisa diolah dengan teknologi sederhana akan tetapi memerlukan pengelolaan secara khusus dan menggunakan teknologi tinggr.

BAB IV

TUGAS DAN \A/EWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(U Pemerintah Daerah mempurryai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sarnpah yang baik dan berw'a'.vasan lingkungan di wilayah Kabupaten Karo.

(2)Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. b.melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
3. c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
4. d.melaksanakan pengelolaan sampah, memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. e.mendorong dan memfasilitasi pengembarlgan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7. g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan. . .
(2)
(3)(4| (s)
1. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norrna, standar, prosedur ditetapkan oleh pemerintah; skala kabupaten dan kriteria yarrg
2. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
3. d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu d,an/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
4. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 {dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
5. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
6. g.rnenyusun potensi pelayanarr sampah dan timbulan sampah. Penetapan lokasi tempat pengorahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Pengelolaan persampahan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan persampahan yaitu: a- pelayanan untuk wilayah perkotaan dilaksanakan dengan pengangkutan dan pemrosesan di TpA;
7. b.pelayanan untuk wilayah pedesaan dilaksanakan melalui pola pembinaan. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengendalian lingkungan hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.
8. a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah Daerah danf atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
9. b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
10. c.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
11. d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
12. e.memperoleh.
13. e.memperoleh pembinaan sampah secara baik dan agar dapat melaksanakan pengelolaan berwarvasan lingkungan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1)lcl setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pengelola kawasan pemukirnan, kawasan komersial, kali,asan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah serta pengelolaan air limbah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. setiap Rumah Tangga wajib menyediakan fasilitas pemitah sampah sebagai tempat penampungan sementara, yang ditempatkan dalam pekarangan masing-masing. setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan. setiap kendaraan bermotor selain kendaraan roda dua wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan. Alat angkut yang ditarik d.engan hewan w4jib menyediakan penampungan kotoran hewan penariknya dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik.

Pasal 11

setiap pengembang wajib menyediakan fasilitas pengelolaan sampah. Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat tl) harus bersifat ramah lingkungan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan, jenis, karakteristik dan timulan sampah.

Pasal 12

Produsen wajib mencantumkan label dan tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan danf ata:u produk yang dihasilkan danf atau beredar di daerah. Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat {1) yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Kewqjiban produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)(4t (s)
(6)
(1)
(2)
(1)(21 (s) BAB VI. . .
(1)setiap orang yang merakukan kegiatan usaha pengerolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (21 Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wqiib memiliki izin meliputi:
1. a.Pengangkutan;
2. b.Pengolahan; dan
3. c.Pemrosesan akhir.
(3)Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur dengan peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…