DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWENANGAN DAN PRiNSIP BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI BAB IV BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI BAB V JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL BAR VI TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI BAB IX JANGKA WAKTU BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

1.Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor fi921;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor SB, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Q Tahun 2A22 tentang Cipta Keq'a menjadi Undang-undang {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O2S Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor B Tahun 2A23 tentang provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2423 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 686a1;
6.Peraturan. . . 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah {Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun zA21 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah {Lembaran Negara Republik Iadonesia Tahun ?OZt Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 6619); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: MCNCtApKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal L Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Maksud dibentukn-va Peraturan Daerah ini adalah untuk mervujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam rangka Pemberian lnsentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
(2)Tujuan dibentuknya Peratu::an l)aerah ini adaiah untuk:
1. a.mendorong pertumbuhan lnvestasi di Daerah;
2. b.meningkatkan perturnbuhan ekonomi Daerah;
3. c.menciptakan lapangan ker.la;
4. d.meningkatkan kernampuan dan da-lra saing Daerah;
5. e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
6. f.mervujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan dan prinsip;
b.kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi;
c.bentuk Peml:erian insentif dan Kemudahan Investasi;
d.jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
e.tata cara Pemberian lnsentif dan Kemudahan lnvestasi;
f.hak, kervqjiban, dan tanggung jawaLr Masyarakat clanfatau investor;
g.peiaporan clan evaluasi;
h.jangka waktu; dan
i.pembinaan dal pengawasan. 4

BAB II

KEWENANGAN DAN PRiNSIP

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Peml:erian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan berclasarkan prinsip sebagai berikut:
1. a.kepastian hukum;
2. b.kesetaraan;
3. c.transparansi;
4. d.akuntabilitas; dan
5. e.efektif dan efisien.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDA}{AN iNVESTASI

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat:
b.menyerap tenaga kerja lokal; c" menggunakan sebagian besar sumber bahan baku lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan peiayanan putrlik;
e.memberikan kontribusi daiam peningkatan produk domestik regionai bruto;
f.Lrerwar,vasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunaninfrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melakukan kegiatan penelitian, pengemtrangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
i.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan progra.m prioritas nasional danlatau daerah:
n.berorientasi ekspor; danlatau
o.berada di daerah terpencil atau daerah tertinggal.

BAB IV

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, kering€Lnan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. b.pengurangan. . . 5
3. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
4. c.bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
5. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, danlatau koperasi di Daerah; dan/atau
6. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah. l2l Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
7. a.penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
8. b.penyediaan sarana dan prasarana;
9. c.fasilita.si penyediaan lahan atau lokasi;
10. d.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
11. e.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
12. f.kemudahan Investasi langsung konstruksi;
13. g.kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang*undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
14. h.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
15. i.kemudahan proses serti{ikasi dan standarisaei sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
16. j.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
17. k.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
18. l.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Pemberian Insentif danlatau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat {2} ditetapkan berdasarkan skala prioritas penanaman modal daerah,

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberian Insentif danfatau Kemudahan Investasi berdasarkan skala prioritas penanaman modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha atau kegiatan penan€Lma:r modal yang meqjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan daerah.
(2)Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
1. a.pariwisata dan kebudayaan;
2. b.pertanian, perkebunan, dan peternakan;
3. c.pa-ngar dan perikanan;
4. d.industri pengolahan;
5. e.infrastruktur. . . 6
6. e.infrastruktur;
7. f.energi; dan
8. g.jasa.
(3)Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersSraratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha y'ang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; danfatau
8. h.usahalairrrrya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jenis usaha atau kegiatan penanaman rnndal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adaiah jenis usaha yang berlokasi di Daerah dengan mempertimbangkan potensi daerah. BAR VI TATA CARA PEMBERiAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

(1)Pemberial Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara Masyarakat dan/atau Investor mengdukan permohonan secara tertuiis kepada Bupati. (21 Permohonan selragaimana dirnaksud pada ayat {1} untuk Masyarakat dan/atau lnvestor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi: a.. profil perusahaan;
1. b.lingkup usaha; dan
2. c.bentuk Insentif dan/atau Kemudahan ),ang dimohonkan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada qyar {1} untuk Mas3rarakat dan/atau Investor y6n* akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
1. a.lingkup usaha;
2. b.kinerja manajemen;
3. c.perkembangan usaha; dan
4. d.bentuk insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 10

Ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan a5rat

(3)dikecualikan bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi cukup dengan menliampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 11

(1)Bupati membentuk rim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian insentif danlatau Kemudahan Investasi dengan Keputusan Bupati. {2) Verifikasi. . . I {2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanamarl modal.

Pasal 12

(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 a]rat (1) meiaksanakan proses verifikasi kepada Masyarakat dan/atau Investor didasarkan pada:
1. a.kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
2. b.jenis usaha sebagaimana dimaksud daiam Pasal 8.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {li menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan yang akan d iberikan kepada Masyarakat dan I atau Investor.
(3)Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat t2t didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Masyarakat danfatau investor"
(4)Bupati menetapkan Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh lnsentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi Tim.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…