DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karo

regulasi_utama

Ringkasan

Jenis Retribusi; Struktur dan besarnya tarif retribusi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2OI2 Tentang Retribusi Jasa Umum. Mengingat.. " b. c. d. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.undang-undang Nomor T Drt Tahun 1956 tentang Pemhentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14921; Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3Bl; Undang-Undang Nomor 2STahun 2AA9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 44Tahun 2OAg tentang Rumah sakit {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5A74; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); lL.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
12.Peraturan ... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
12.Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2AlT tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2Afi Nomor 73, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnr 60a1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 tahun 2An tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor O1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN : McnetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04 TAHUN 2A1,2 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum { Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2Al2 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 5 diubah, angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, angka 61 dan angka 62, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraall urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otcnomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Karo"
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralgrat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah"
5.Retribusi Daerah -vang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.Badan...
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, {irma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
8.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan' 9" Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang dimiliki Pemerintah Daerah.
11.Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Pelayanan Kesehatan Desa dan Fuskesmas Keliling yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
12.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan yang secara langsung diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh dan terintegrasi di wilayah kerja tertentu.
13.Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas Pembantu yang langsung memberikan pelayanan kesehatan tentang kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat di desa di wilayah keq'a tertentu.
14.Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat PUSLING adalah pelayanan kesehatan menggunakan mobil ambulan yang dimiliki dan bikuasai oleh pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit dan jenaaah'
15.Pos Kesehatan Desa adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada ibu dan anak kepada masyarakat di ke{a tertentu.
16.Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan konsultasi, medik , gtzt dan konsultasi lainnya.
17.Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan/ atau berhubungan dengan pelayanan medik/spesialistik"
18.Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan tenaga non medik dan keperawatan. 1,g. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk penegakan diagnosa dan/ atau terapi. 2A. Pelayanan -Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada pelaksanaan kegiatan keperawatan yang langsung diberikan aaU"* upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan **t ggurakan metodologi proses keperawatan melalui yang langsung desa di wilayah dalam bentuk tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
21.visited Doctor (kunjungan dokter) adalah pelaksanaan yang dilakukan dokter pada jam-jam tertentu kepada perencanaan, pemeriksaan pasien yang dirawat"
22.Dokter adalah dokter yang bertugas pada Pemerintah Daerah, baik dokter spesialis/umum/gigi/ dalam status Pegawai Negeri Sipil/PTT, pegaw'ai honor.
22.nAoU* Ambulan adalah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
24.Pengobatan...
24.Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan, oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnva yang ada hubungannya dengan kesehatan.
25.Perawatan adalah pengobatan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat* obatan, alat- alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minuman.
26.Peiayanan Rawat Jalan adalah peiayanan kepad"a pasien untuk observasi diagnosis, perobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tampa tinggal di ruang rawat inap.
27.Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I (pertama) adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di fasilitas kesehatan poliklinik pelayanan umum rumah sakit.
28.Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah layartan kesehatan perorangan sebagai rujukan dan rawatjalan tingkat I dan dilakukan di poliklinik pelayanan spesialis rumah sakit pemerintah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
29.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitas medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan pasien tinggal diruang rawat inap.
30.Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
31.Penderitaadalah orarlgyang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan keseh atan.
32.Rawat Jalan adalah pengobatan perawatan tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah maupun Puskesmas.
33.Rawat Inap adatrah, pengobatan atau perawatan dengan menginap di di Rumah Sakit Umurn Daerah maupun Fuskesmas.
34.Rawat Darurat adalah pelayalan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
35.Rawat Intensif adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan serta tindakan secara terus menerus selama 24 {dua puluh empat} jam, mencakup ruang ICU dan ruang Perinatologi.
36.Pelayanan Rarn.at Sehari {One Dag Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, danlatau pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur kurang dari satu hari {lebih dari 6 jarn}.
37.Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnose terapi/pengobatan, pemuiihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
38.Tindakan Persalinan/Kebidanan dan Kandungan adalah tindakan yang dilakukan daiam upaya pertolongan persalinan danlatau yang berkenaan dengan tindakan kebidanan/ kandungan. 39 " Penunjang Diagnosik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
40.Rehabilitas Medisadalah pelayanan yang diberikan daiam bentuk pelayanan fisioteraphi, akupasionale, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologis.
41.Konsultasi...
41.Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
42.Obat dan Bahan habis pakai adalah obat/bahan kimialbahan alat kesehatan habis pakai/reagensialbahan radiologi, dan lain-lain yang digunakan untuk langsung dalam rangka observasi/ diagnosa/ tindakan / perawatan / rehabilitasi/ dan pelayanan kesehatan lainnya.
43.Akomodasi adalah peaggunaan fasilitas dengan / atau tanpa makan di rumah sakit umum daerah. 44 " Akomodasi Ruang Rawat Inap adalah penggunaan fasilitas peralatan dan ruangan rawat dan inap tanpa makan di rumah sakit.
45.Akomodasi Ruangan adalah pembangunan fasilitas peralatan dan ruangan pemeriksaan/tindakanlsebagai upaya pemeliharaan fasilitas peralatan dan/atau ruangan.
46.Bahan adalah bahan kimia obat untuk kesehatan,bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitas medis dan pelayanan kesehatan lainnya dapat disediakan rumah sakit. 47 . Perawatan Jenazah adalah kegiatan rr:.erawat jenazah yar,g dilakukan dirumah sakit umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan pemakaman.
48.Jasa Pelayanan adalah imbalal yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observa.si, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visited / kunj ungan, rehabilitasi medik dan pelayanan per.tzinan di bidang kesehatan.
49.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana bahan obat-obatan, kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
50.Kartu Sehat adalah kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
51.Pelayanan kelas III adalah pelayanan pada pasien rawat inap dengan jumlah tempat tidur 4 (empat) atau lebih dalam 1 (satu) ruangan.
52.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
53.Tempat Penampungan Sampah Sementara atau TPS adalah tempat untuk menarnpung sampah hasil pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan $ementara.
54.Pengangkutan sampah adalah pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.
55.Tempat Pengelolaan Akhir {TPA) adalah tempat untuk menalnpung, mengolah dan memusnahkan sampah.
56.Tinja adalah Limbah yang berasal dari buangan bioklgis atau kotoran manusia.
57.Dihapus ;
58.Dihapus ;
59.Dihapus ;
60.Dihapus ;
61.Dihapus;
62.Dihapus ;
63.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersiflat sementara.
64.Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalw, umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
65.Retribusi Peiayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
66.Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraarl tidak bermotor. 67.Pa.sar...
67.Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/peiataran, bangunan berbentuk losd., bale-bale dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah d,an khusus disediakan untuk pedagang.
68.Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
69.Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, losd, bale-bate dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
74.Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan. -
71.Losd adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan. -
72.Bale-bale adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang tidak berdinding keliiing, tidak berpintu dan mempunyai atap yang dipergunakan untuk berjualan.
73.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
74.Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
75.Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uJi berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.
76.Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang dan orang.
77.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
78.Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi lebih dari S(delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
79.Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
80.Kendaraan Khusus setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau barang-barang khusus.
81.Uji Berkala adalah pengujian bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
82.Buku U1-i Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wqjib uji.
83.Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
84.Laik jaian adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.
85.Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
86.Kuburan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat memakamkan jenazah dengan tidak membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
87.A1at... -B-
87.Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai ba# pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
88.Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau pengukuran kuantitas atau penakaran.
89.Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
90.Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran,penakaran atau penimbangan.
91.Alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
92.Tempat usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan,industri, produksi, usaJra jasa, penyimpanan- penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan- kegiatan tersebut.
93.Menera ialah ha1 menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukarulya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
94.Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertuiis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
95.Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
96.Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Waiib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
97.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagr Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
98.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaram. yang ditunjuk oleh Bupati.
99.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 1OO. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
101.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ata.u denda.
102.Pemeriksaan...
102.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kew4jiban retribusi daerah dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
103.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakanyang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: BAEI II RETRIBUSI JASA UMUM Bagran Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan;
c.Dihapus;
d.Retribusi Pelayanan Pemakaman;
e.Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jaian umum;
f.Retribusi Pelayanan Pasar;
g.Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor;
h.Refibusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus; dan
i.Retribusi pelayanan Teraf Tera Ulang.
1. 3.Ketentuan Pasal 8 huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebagai berikut : A. PUSKESMAS TARIF UNIT RAIA/AT JALAN DI PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PERAWATAN PER KUNJUNGAN JASA Rp - Bahan habis pakai termasuk obat 5.000,- - Jasa dokter 5.000,- Jasa Perawat/ Paramedis 2.50O,- Jasa Fuskesmas 2.500,- TARIF... .10 - TARIF UNIT RAWAT INAP PER HARI TARIF UNIT RAWAT JALAN DI PUSKESMAS PEMBANTU / POSKESDES / POLINDES PER KUNJUNGAN TARIF PELAYANAN KEHAMILAN, PERSAUNAN DAN BAYI DI PUSKESMAS PER TINDAKAN TARIF PELAYANAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN BAYI DI PUSKESMAS PEMBANTU / POSKESDES I POLINDES PER TINDAKAN JASA Rp - Bahan habis pakai termasuk obat 10.000,- - Jasa dokter 50.000,- - Jasa Perawat/ Paramedis 30.000,- - Jasa Puskesmas i0.000,- - o>rygen per liter per menit 65,- JASA Rp - Bahan habis pakai termasuk obat 5.000,- - Jasa dokter {iika adal 5.000,- - Jasa PerawatlBidan 2.500,- - Jasa Puskesmas 2.500,- Jenis Tindakan Jasa Fuskes mas {Rp} Barang Habis Pakai Temasuk Obat {Rp} Jasa Pelayanan Total {Rp) Dokter (Rp) Bidan (Rp) - Persalinan Normal 5.OO0,- 25.000,- 320.O00,- 250.000,- 600.000,-, - Persalinan Abnormal 5.000,- 25.000,- 400.o00- 320.000,- 750.000,- - Tindakan Paska Persalinan 2.500,- 20.ooo,- 85.O00,- 62.500,- 175.O00,- - Pra Rujukan Komplikasi Kebidanan 2.500,- 20.000,- 55.000- 47.500,- 125.000- - Pemeriksaan ANC 2.500,- 5.000,- 42.500,- 50.000,- - Pemeriksaan PNC 2.500,- 5.000,- 17.500,- 25"000,- Jenis Tindakan Jasa Puskesmas {RP} Barang Habis Pakai Termasuk Obat {Rp) Jasa Bidan (Rp) Total (Rp) - PersalinanNormal 5.000,- 20.000,- 575.OO0,- 600.000,- - Pemeriksaan ANC 2.500,- 5.OOO,- 42.5A4,- 50.000,- - Pemeriksaan PNC 2.500,- 5.OOO,- 17.500,- 25.000,- TARIF... TARIF PELAYANAN KB DI PUSKESMAS PER TINDAKAN TARIF PELAYANAN KB DI PUSKESMAS PEMBANTU/ POSKESDES/ POLINDES PER TINDAKAN TARIF PELAYANAN IMUNISASI PER TINDAKAN TARIF UGD PER TINDAKAN Jenis Tindakan Jasa Puskesmas {Rp} Barang habis Pakai Temasuk Obat {Rp} Jasa Pelayanan Totaf (Rp) Dokter {Rp) Bidan {Rp} - Pemasangan atau Pencabutan Inplant dan IUD 2.500,- 5.000,- 55.000,- 37"500,- 100.00o, - Suntik 2.500,- 5.000,- 7.500,- 15.000,- - Penanganan Komplikasi 2.500,- 5.000,- 70"000,- 47.500,- 125.OO0,- - Pelayanan KB MOP/Vasektomi 5.000,- 20.ooo,- 200.000,- 125.000,- 350.000,- Jenis Tindakan Jasa Puskesmas (RP} Barang Habis Pakai Termasuk Obat (Rpl Jasa Bidan {Rp} Total (Rp) - Pemasangan atau Pencabutan Inplant dan IUD 25.000,- 5.000,- 92.5000,- 100.000,- - Suntik 2.500.- 5.000,- 7.500,- 15.000,- Jenis Tindakan Jasa Puske smas {Rp} Barang Habis Pakai Temasu k Obat (Rol Jasa Pelavanan Total (Rp) Dokter {Rp) Perawat /Bidan {Rp} - Vaksinasi Rabies per Paket 2"500,- 350.000,- 20.000,- 1O.0OO,- 382.500,- Jenis Tindakan Jasa Puskes mas fRol Barang Habis Pakai Temasuk Obat lRoi Jasa Pelavanan Total (Rp) Dokter {Rp) Perawat /Bidan (np) Tindakan Ringan (1-10 Jahitan) 2.500,- 5.OOO,- 25.000, 15.000,- 47.500,- - Tindakan Sedang >10 Jahitan 2.500,- 5.OOO,- 25.OO0,- (ditambah Rp 5.000 per jahitan) 15-O00,- {ditambah Rp 2.500 per jahitan) 47-500,- TARIF... TARIF PELAYANAN MEDIK RINGAN PER TINDAKAN TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI PER TINDAKAN TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK PER TINDAKAN Jenis Tindakan Jasa Puskes mas (Ro) Barang Habis Pakai Temasuk Obat tRo) Jasa Peiayanan Total (Rp) Dokter (Rp) Perawat /Bidan (np) - Insisi (Abses) 2.500,- 5.000,- 10.000, 5.000,- 22.504,- - Insisi hordiulum 2.500,- 5.000.- 20.000.- 5.000,- 32.500,- - Sirkumsisi 2.s00.- 5.000.- 50.000,- 15.000,- 72.54O.- - Tindik daun telinea 2.500,- 5.000,- 20.000,- s.000, 32.500,- - Spulins serumen 2.500,- 5.000.- 20.ooo,- 5.OO0.- 32.500.- Jenis Tindakan Jasa Puskes mas (Rp) Barang Habis Pakai Temasuk Obat fRn) Jasa Pelavanan Total (Rp) Dokter Bp) Peraw at (Rp) - Pembersihan karang eisi 2.500,- 5.000,- 15.000,- 2.500,- 25.000,- - Radans zusi dan mulut 2.500.- 5.000.- 5.000.- 2.500.- 15.000.- - Penambalan amaleam 2.500"- 5.OOO.- 5.000,- 2.500,- 15.000,- - Penambaian komposit 2.500.- 5.OOO.- 5.OOO.- 2.500,- 15.000,- - Pencabutan gigi dewasa 2.500,- 5.000,- 10.000,- 2.500,- 20.000,- - Pencabutan sisi anak 2.500.- 5.000,- 5.000.- 2.500.- 15.000,- Pencabutan gigi tertanam 2.500,- 5.000,- 10.000,- 2.500,- 20.000,- Pengobatan abses tanpa insisi 2.500,- 5.000,- 5.000,- 2.500,- 15.000,- Pengobatan abses dengan insisi dan drainase 2.500,- 5.000,- 5.000,- 2.500,- 15.000,- Jenis Pemeriksaan Jasa Sarana Jasa Dokter Jasa Perawat Total (Rp) - EKG 5.OO0,- 5.000.- 2.500.- 12.500,- - USG 5.000.- 5.000.- 2.500.- 12.500,- TARIF... TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PER TINDAKAN TARIF PELAYANAN GIZI TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PER TINDAKAN Jenis Pemeriksaan Ba-Ilan Habis Pakai {Rp} Jasa Petugas Total (Rp) - Pemeriksaan darah HB 1.000.- 2.500"- 3.500.- - Menghitung iumlah erytrocit 1.000,- 2.500.- 3.500.- - Menshituns iumlah lecocid 1.000.- 2.500.- 3.500.- Menghitung sel trombosit 1.000,- 2.s00.- 3.500.- - Laiu endap darah 1.000.- 2.500.- 3.500.- - Kadar Gula Darah 2.soo.- 7.500,- 10.000,- Golongan Darah 1.OOO.- 2.500,- 3.500,- Widal 1.000,- 2.500,- 3.500,- - Malaria 1.000,- 2.500,- 3.500.- - Pemeriksaan Urine Rutin 1.000.- 2.500.- 3.500,- - Protein Urea 1.000.- 2.500.- 3.500,- - Tes Kehamilan 1.000.- 2.500,- 3.500,- - Pemeriksaan Penyakit Kelamin 1.O00,- 2.500,- 3.500,- - Pemeriksaan IVA 2.500,- 22.544.- 25.000.- - Pemeriksaan Sputum/ Dahak 1.000.- 2.500.- 3.500.- - Pemeriksaan Fecesltinia 1.000,- 2.s00.- 3.500,- Jenis Pelayanan Jasa Petugas (Rp) Bahan Hahis Pakai (Rn) Total (Rp) Konsultasi 2.500, 2.500,- 2.500, Rawat Inap per hari untuk Gizi buruk 00, o0,- 00, Jenis Tindakan Jasa Fuskes mas fRnl Jasa Dokter (Rp) Jasa Petugas Pendampin s fRt:l Total (Rp) - Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah/ Mahasiswa 2.500,- 5.000,- 2.500,- 10.000,- - Pemeriksaan Kesehatan Umum 2.500,- 5.000,- 2.500,- 10.000,- - Pemeriksaan Kesehatan Karvawan 2.500,- 5.000,- 2.500,- 10.000,- TARIF VISUM ET REPERTUM PER TINDAKAN Jenis Tindakan Jasa Fuskes mas (Rol Jasa Dokter {Rp) Jasa Petugas Pendampi ns fRol Total (Rp) - Orans hidun 2.500,- 5.000.- 2.500,- 10.ooo.- - Orans mati 2.500,- 20.000,- s.000,- 27 .500,- TARIF... Jenis Tindakan Jasa Puskesmas {Rol Bahan Habis Pakai {Ro} Jasa Petugas fRnl Total (Rp) - Formalin 2.500.- 15.000,- 150.000,- 167.500.- 4. 5. 6. TARIF PENYUNTIKAN FORMALIN PER TINDAKAN TARIF PUSKESMAS KELILING B. RUMAH SAKIT UMUM Besaran Tarif Kelas III Pasal 15 dihapus;

Pasal 16

dihapus;

Pasal 17

dihapus; Jenis Layanan Jasa Para Medis {np) BBM {Rp) Jasa Supir (Rp)

1.Rujukan pasien

a.Dalam kota
b.Luar kota 2.AAA /krn 50.0o0/km 2.OAO lkm 25.000/km 2.OAO /km
1. 2.Membawa Jenazah
a.Dalam kota
b.Luar kota 5O.000lkm 2.000/km 25.000/km a.000/km No Jenis Pelayanan/ Ruangan Besar Tarif {Rp} Jasa RS/ Hari Jasa/Kunjungan Jasa/Hari Total dokter Spesialis Total dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Umum Perawat Perawat cizi Adm Makanan I Ruang Pasca Persalinan Partus Spontan - Ada Bayi 25.OO0 27.AOO 24.OOO 3.OOO 6.OOO 24.OOO 10q.o00 - Tanpa Bayi 20.ooo 27.OOO 12.OOO 3.OOO 6.OO0 24.OOO 92.OOO Post Operasi - Ada Bayi 25.O00 27.OAA 15.OO0 24.O00 3.OOO 6.OOO 24.OOO 109.OOO 97.OOO - Tanpa Bayi 20.ooo 27.OOA l5.ooo 12.OOO 3.000 6.OOO 24.AOO 92.O00 a0.ooo o Ruang Anak lA.OOO 27.OAO t5.ooo 12.O00 3.OOO 6.O00 24.OOO 90.o00 78.000 J Ruaog Bangsal Bedah 18.OOO 27_AOA 15.OOO 12.OOO 3.OOO 6.OOO 24.OOO 90.ooo 78.O00 4 Ruang Bangsal Non Bedah 18.OOO 27.OOO 15.OOO 12.000 3.OOO 6.OO0 24.000 so.ooo 7a.ooo APOTIK No Jenis Pelayanan/Ruangan Besar Tarif {Rp) Jasa Petugas Aootik Jasa Adm Total Jumlah 1 Pasien Rawat Inap Kelas III/orane/hari 3.OOO 3.000
1. 7.Pasal ... _15_
2. 7.Pasal 18 dihapus;
3. 8.Pasal 19 dihapus;
4. 9.Pasal 2O dihapus;
5. 10.Pasal 21 dihapus;
6. 11.Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo. Pasa] II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo Ditetapkan di Kabanjahe padatanggal 21 September 2018 BUPATI KARO, Diundangkan di Kabanjahe pada tanggal 21 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, KAMPERAS LEMBA NOREG KABUPATEN KARO TAHUN 2OL8 NOMOR 63 TURAN DAERAH KABUPA?EN KARO, N BRAHMANA PROVINSI SUMA?ERAUTARA:( s ltw lzotal

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.undang-undang Nomor T Drt Tahun 1956 tentang Pemhentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14921; Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3Bl; Undang-Undang Nomor 2STahun 2AA9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 44Tahun 2OAg tentang Rumah sakit {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5A74; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); lL.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
12.Peraturan ... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
12.Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2AlT tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2Afi Nomor 73, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnr 60a1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 tahun 2An tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor O1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN : McnetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04 TAHUN 2A1,2 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum { Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2Al2 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 5 diubah, angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, angka 61 dan angka 62, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraall urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otcnomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Karo"
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralgrat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah"
5.Retribusi Daerah -vang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.Badan...
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, {irma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
8.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan' 9" Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang dimiliki Pemerintah Daerah.
11.Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Pelayanan Kesehatan Desa dan Fuskesmas Keliling yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
12.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan yang secara langsung diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh dan terintegrasi di wilayah kerja tertentu.
13.Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas Pembantu yang langsung memberikan pelayanan kesehatan tentang kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat di desa di wilayah keq'a tertentu.
14.Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat PUSLING adalah pelayanan kesehatan menggunakan mobil ambulan yang dimiliki dan bikuasai oleh pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit dan jenaaah'
15.Pos Kesehatan Desa adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada ibu dan anak kepada masyarakat di ke{a tertentu.
16.Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan konsultasi, medik , gtzt dan konsultasi lainnya.
17.Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan/ atau berhubungan dengan pelayanan medik/spesialistik"
18.Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan tenaga non medik dan keperawatan. 1,g. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk penegakan diagnosa dan/ atau terapi. 2A. Pelayanan -Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada pelaksanaan kegiatan keperawatan yang langsung diberikan aaU"* upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan **t ggurakan metodologi proses keperawatan melalui yang langsung desa di wilayah dalam bentuk tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
21.visited Doctor (kunjungan dokter) adalah pelaksanaan yang dilakukan dokter pada jam-jam tertentu kepada perencanaan, pemeriksaan pasien yang dirawat"
22.Dokter adalah dokter yang bertugas pada Pemerintah Daerah, baik dokter spesialis/umum/gigi/ dalam status Pegawai Negeri Sipil/PTT, pegaw'ai honor.
22.nAoU* Ambulan adalah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
24.Pengobatan...
24.Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan, oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnva yang ada hubungannya dengan kesehatan.
25.Perawatan adalah pengobatan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat* obatan, alat- alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minuman.
26.Peiayanan Rawat Jalan adalah peiayanan kepad"a pasien untuk observasi diagnosis, perobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tampa tinggal di ruang rawat inap.
27.Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I (pertama) adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di fasilitas kesehatan poliklinik pelayanan umum rumah sakit.
28.Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah layartan kesehatan perorangan sebagai rujukan dan rawatjalan tingkat I dan dilakukan di poliklinik pelayanan spesialis rumah sakit pemerintah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
29.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitas medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan pasien tinggal diruang rawat inap.
30.Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
31.Penderitaadalah orarlgyang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan keseh atan.
32.Rawat Jalan adalah pengobatan perawatan tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah maupun Puskesmas.
33.Rawat Inap adatrah, pengobatan atau perawatan dengan menginap di di Rumah Sakit Umurn Daerah maupun Fuskesmas.
34.Rawat Darurat adalah pelayalan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
35.Rawat Intensif adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan serta tindakan secara terus menerus selama 24 {dua puluh empat} jam, mencakup ruang ICU dan ruang Perinatologi.
36.Pelayanan Rarn.at Sehari {One Dag Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, danlatau pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur kurang dari satu hari {lebih dari 6 jarn}.
37.Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnose terapi/pengobatan, pemuiihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
38.Tindakan Persalinan/Kebidanan dan Kandungan adalah tindakan yang dilakukan daiam upaya pertolongan persalinan danlatau yang berkenaan dengan tindakan kebidanan/ kandungan. 39 " Penunjang Diagnosik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
40.Rehabilitas Medisadalah pelayanan yang diberikan daiam bentuk pelayanan fisioteraphi, akupasionale, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologis.
41.Konsultasi...
41.Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
42.Obat dan Bahan habis pakai adalah obat/bahan kimialbahan alat kesehatan habis pakai/reagensialbahan radiologi, dan lain-lain yang digunakan untuk langsung dalam rangka observasi/ diagnosa/ tindakan / perawatan / rehabilitasi/ dan pelayanan kesehatan lainnya.
43.Akomodasi adalah peaggunaan fasilitas dengan / atau tanpa makan di rumah sakit umum daerah. 44 " Akomodasi Ruang Rawat Inap adalah penggunaan fasilitas peralatan dan ruangan rawat dan inap tanpa makan di rumah sakit.
45.Akomodasi Ruangan adalah pembangunan fasilitas peralatan dan ruangan pemeriksaan/tindakanlsebagai upaya pemeliharaan fasilitas peralatan dan/atau ruangan.
46.Bahan adalah bahan kimia obat untuk kesehatan,bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitas medis dan pelayanan kesehatan lainnya dapat disediakan rumah sakit. 47 . Perawatan Jenazah adalah kegiatan rr:.erawat jenazah yar,g dilakukan dirumah sakit umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan pemakaman.
48.Jasa Pelayanan adalah imbalal yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observa.si, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visited / kunj ungan, rehabilitasi medik dan pelayanan per.tzinan di bidang kesehatan.
49.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana bahan obat-obatan, kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
50.Kartu Sehat adalah kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
51.Pelayanan kelas III adalah pelayanan pada pasien rawat inap dengan jumlah tempat tidur 4 (empat) atau lebih dalam 1 (satu) ruangan.
52.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
53.Tempat Penampungan Sampah Sementara atau TPS adalah tempat untuk menarnpung sampah hasil pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan $ementara.
54.Pengangkutan sampah adalah pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.
55.Tempat Pengelolaan Akhir {TPA) adalah tempat untuk menalnpung, mengolah dan memusnahkan sampah.
56.Tinja adalah Limbah yang berasal dari buangan bioklgis atau kotoran manusia.
57.Dihapus ;
58.Dihapus ;
59.Dihapus ;
60.Dihapus ;
61.Dihapus;
62.Dihapus ;
63.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersiflat sementara.
64.Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalw, umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
65.Retribusi Peiayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
66.Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraarl tidak bermotor. 67.Pa.sar...
67.Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/peiataran, bangunan berbentuk losd., bale-bale dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah d,an khusus disediakan untuk pedagang.
68.Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
69.Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, losd, bale-bate dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
74.Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan. -
71.Losd adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan. -
72.Bale-bale adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang tidak berdinding keliiing, tidak berpintu dan mempunyai atap yang dipergunakan untuk berjualan.
73.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
74.Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
75.Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uJi berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.
76.Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang dan orang.
77.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
78.Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi lebih dari S(delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
79.Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
80.Kendaraan Khusus setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau barang-barang khusus.
81.Uji Berkala adalah pengujian bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
82.Buku U1-i Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wqjib uji.
83.Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
84.Laik jaian adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.
85.Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
86.Kuburan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat memakamkan jenazah dengan tidak membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
87.A1at... -B-
87.Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai ba# pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
88.Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau pengukuran kuantitas atau penakaran.
89.Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
90.Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran,penakaran atau penimbangan.
91.Alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
92.Tempat usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan,industri, produksi, usaJra jasa, penyimpanan- penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan- kegiatan tersebut.
93.Menera ialah ha1 menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukarulya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
94.Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertuiis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
95.Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
96.Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Waiib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
97.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagr Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
98.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaram. yang ditunjuk oleh Bupati.
99.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 1OO. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
101.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ata.u denda.
102.Pemeriksaan...
102.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kew4jiban retribusi daerah dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
103.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakanyang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: BAEI II RETRIBUSI JASA UMUM Bagran Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan;
c.Dihapus;
d.Retribusi Pelayanan Pemakaman;
e.Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jaian umum;
f.Retribusi Pelayanan Pasar;
g.Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor;
h.Refibusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus; dan
i.Retribusi pelayanan Teraf Tera Ulang.
1. 3.Ketentuan Pasal 8 huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Pasal 16

dihapus;

Pasal 17

dihapus; Jenis Layanan Jasa Para Medis {np) BBM {Rp) Jasa Supir (Rp)

1.Rujukan pasien

a.Dalam kota
b.Luar kota 2.AAA /krn 50.0o0/km 2.OAO lkm 25.000/km 2.OAO /km
1. 2.Membawa Jenazah
a.Dalam kota
b.Luar kota 5O.000lkm 2.000/km 25.000/km a.000/km No Jenis Pelayanan/ Ruangan Besar Tarif {Rp} Jasa RS/ Hari Jasa/Kunjungan Jasa/Hari Total dokter Spesialis Total dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Umum Perawat Perawat cizi Adm Makanan I Ruang Pasca Persalinan Partus Spontan - Ada Bayi 25.OO0 27.AOO 24.OOO 3.OOO 6.OOO 24.OOO 10q.o00 - Tanpa Bayi 20.ooo 27.OOO 12.OOO 3.OOO 6.OO0 24.OOO 92.OOO Post Operasi - Ada Bayi 25.O00 27.OAA 15.OO0 24.O00 3.OOO 6.OOO 24.OOO 109.OOO 97.OOO - Tanpa Bayi 20.ooo 27.OOA l5.ooo 12.OOO 3.000 6.OOO 24.AOO 92.O00 a0.ooo o Ruang Anak lA.OOO 27.OAO t5.ooo 12.O00 3.OOO 6.O00 24.OOO 90.o00 78.000 J Ruaog Bangsal Bedah 18.OOO 27_AOA 15.OOO 12.OOO 3.OOO 6.OOO 24.OOO 90.ooo 78.O00 4 Ruang Bangsal Non Bedah 18.OOO 27.OOO 15.OOO 12.000 3.OOO 6.OO0 24.000 so.ooo 7a.ooo APOTIK No Jenis Pelayanan/Ruangan Besar Tarif {Rp) Jasa Petugas Aootik Jasa Adm Total Jumlah 1 Pasien Rawat Inap Kelas III/orane/hari 3.OOO 3.000
1. 7.Pasal ... _15_
2. 7.Pasal 18 dihapus;
3. 8.Pasal 19 dihapus;
4. 9.Pasal 2O dihapus;
5. 10.Pasal 21 dihapus;
6. 11.Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut: