DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penetapan Kawasan; Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum; Penggunaan Kawasan Penggembalaan Umum; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945; b. c. d. Mengingat : 1.

2.Undang-Undang. 2, undang-undang Nomor z Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi sumatera utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gs6 Nomor sg, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor rogzl;
3.undang-undang Nomor 26 Tahun zoar tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2aol Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a725|;
4.undang-undang Nomor 1g rahun zo0g tentang peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoag Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s0l5) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 41 Tahun zol4 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2aag tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a]4 Nomor 339, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O19);
5.undang-undang Nomor 23 Tahun 2a14 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zal4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor g rahun 2o1s tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun zor4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a]5 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 567gl;
6.Peraturan Pemerintah Nomor TB Tahun tgg2 tentang obat Hewan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \gg2 Nomor L29, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9s rahun 2an tentang Kesehatan Masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a12 Nornor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53s6);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4z rahun 2al4 tentang Pengendalian dan Penanggulangan penyakit Hewan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zol4 Nomor r.30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Sa3);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2afi tentang otoritas veteriner {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol7 Nomor 2o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
10.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115); Dengan Persetujuan. Dengan persetujuan Bersama DEWAN PER\{/AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGGEMBALAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Ralqyat Daerah menurut Azas otonomi dan Thgas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Karo"
5.Dewan Penvakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah l.embaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Kawasan Penggembalaan umum adalah rahan negara atau yang disediakan oleh Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
7.Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
8.Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselengarakan sebagai usaha sampingan.
9.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutanny a y atrrg terkait dengan pertanian.
10.Hijauan. .
10.Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disebut Hpr adalah pakan ya',g berasar dari bagian vegetatif tanaman yang dapat dimakan oleh ternak. 1 1. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disebut Tpr adalah tanaman penghasil Hpr yang sengaja dibudidayakan, baik rumput, legume maupun tanaman pallgan yang dipergunakan sebagai pakan ternak. 1'2. satuan Keq'a perangkat Daerah adalah Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Karo.
13.unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.unit Pelaksana Teknis Dina"s pengelolaan Kawasan Penggembalaan umum yang selanjutnya disingkat uprD Pengelolaan Kawasan penggembalaan umum adalah unit keq'a yang berkedudukan dibawah satuan Kerja perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Bidang peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Karo. 15' Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen kedalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
16.Kesehatan hewan adatah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
17.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Mbal-Mbal Nodi sebagai Kawasan Penggembalaan Umum. Mbal-Mbal Nodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Laubaleng dengan luas t 682 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

a.sebelah timur berbatasan dengan bukit deleng abu-abu, bukit Pekawaren Pa Sumpit dan Bukit Deleng pitu Dayang;

(1)(21
1. b.sebelah.
2. b.sebelah barat berbatasan dengan Bukit Deleng Pola dan Bukit Deleng Raja Wali;
3. c.sebelah utara berbatasan dengan Aluran Mbungki dan pintu gerbang {kerabangen} perjalangan Nodi; dan
4. d.sebelah selatan berbatasan dengan Daerah Kawasan Hutan Cadangan.
(3)Kawasan pengembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikelola oleh Pemerintah Daerah. (41 Kawasan pengembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berfungsi sebagai:
1. a.penghasil tumbuhan pakan;
2. b.tempat perkawinan alami, seleksi, dan pelayanall inseminasi buatan;
3. c.tempat pelayanan kesehatan hewan; dxr/ atau
4. d.tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.
(5)Ketentuan lebih taqjut mengenai lokasi peruntukan kawasan Penggembalaan umum berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN KA\I/ASAN PENGGEMBALAAN UMUM Bagran Kesatu Penghasil Tumbuhan Pakan

Pasal 3

(1)Tumbuhan Pakan yang dikembangkan dalam kawasan penggembalaan umum adalah HpT. (2| Pemanfaatan Thmbuhan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rotasi pertumbuhan rumput dan kapasitas tampung ternak.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tumbuhan pakan diatur dengan Peraturan Bupati. Bagran Kedua Tempat Perkawinan Alami, Seleksi, dan pelayanan Inseminasi Buatan

Pasal 4

(1)Seleksi adalah pemilihan betina/calon induk yang produktif atau 1ayak. t2l Pelayanan Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat Inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting. {3} Pelayanan. . .
(3)Pelayanan seleksi, dan pelayanan Inseminasi Buatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan seleksi, dan Pelayanan Inseminasi Buatan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pelayanan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal vaksinasi, pengobatan dan surueilance. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Kesehatan Hewan diatur dengan Peraturan Bupati. Bagran Keempat Tempat atau objek Penelitian dan pengembangan Teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 6

(1)Tempat atau objek penelirian dikelota untuk penelitian peternakan dan kesehatan hewan, studi banding dan sarana pendidikan bidang peternakan dan kesehatan hewan. {21 Ketentuan lebih lanjut mengenai rempat atau objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV

PENGGUNA KAWASAN PENGGEMBALAAN UMUM

Pasal 7

(1)Pengguna kawasan penggembalaan umum adalah:
1. a.perorangal4 dan
2. b.kelompok tani komoditi. t2l setiap pengguna kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengguna kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diatur dengan Peraturan Bupad.
(1)Setiap pengguna kawasan penggembalaan umum berhak:
1. a.berbudidaya ternak di kawasan penggembalaan umum;
2. b.menggunakan. . .
3. b.menggunakan fasilitas kawasan penggembalaan umum yang terdiri dari:
  1. 1.tumbuhan pakan;
  2. 2.tempat perkawinan alami, seleksi, dan pelayanan inseminasi buatan; dan
  3. 3.tempat pelayanan kesehatan hewan. (21 setiap pengguna kawasan penggembalaan umum berkewajiban: a-. memenuhi persyaratan sebagai pengguna kawasan Penggembalaan Umum;
4. b.mematuhi ketentuan peternakan di kawasalr penggembalaan umum;
5. c.membayar Retribusi sesuai dengan Peraturan perundang* Undangan;
6. d.menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan di kawasan penggembalaan umum; dan
7. e.melaporkan kegiatan dan usaha peternakan kepada pejabatlinstansi yang berwenang dalam rangka pembinaan, pengawasan dan perlindungan hukum.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

Pengguna kawasan penggembalaan umum dilarang:

a.membangun f,asilitas apapun yang bertentangan dengan fungsi kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {4};
b.mengubah atau mengalihfungsikan kawasan penggembalaan umum yang bertentangan dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat{4).

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2J Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkunga"n Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Penyidik. . .
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang teq'adi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang teq'adi;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang teq'adi;
5. e.melakukan penggeled a},an untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan/atau
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang teq'adi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanrtya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

(1)Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat {U adalah pelanggaran.
(4)BAEI IX.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap oremg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo. Ditetapkan di Kabanjahe pada tanggal 2O Mei 2O2l BUPATI KARO, ttd CORY SRIWATY SEBAYANG Diundangkan di Kabanjahe pada tanggal 21 Mei 2A2l SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, ttd KAMPERAS TERKELIN PURBA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2A2T NOMOR 03 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA: {4-s2/2a2\ ai dengan aslinya HUKUM DAN HAM RAH KAB. KARO, ffi-a puneA, sH 200502 2 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2021 TENTANG PEI{YEDIAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN PENGGEMBAT,AAN UMUM I. UMUM Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OOg tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2A14 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum, Pemerintah Daerah yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budidaya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum. Tanah Mbal-Mbal Nodi yang terletak di desa Mbat-Mbal Petarum merupakan lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Penggembalaan sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Karo Nomor 6/Iil/ L973 tentang Penetapan Mbal-Mbal Nodi yang terletak di Kecamatan Mardinding sebagai Perjalangan Umum dan dipertegas kembali melalui Keputusan Bupati Karo Nomor 52A/444/Pertanian/2Ol} tentang Penetapan Luas Tanah Penggembalaan Umum Nodi Desa Mbal-Mbal Petarum Kecamatan Laubaleng. Dengan telah ditetapkannya Mbal-Mbal Petarum sebagai kawasan penggembalaan umum, maka Pemerintah Daerah harus mernpertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan, oleh karena itu untuk mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan serta fungsi kawasan penggembalaan tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…