DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentangPemilihan Kepala Desa; :1.Pasal 18 Ayat(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-UndangNomor7DrtTahun 1956tentang Pembentukan DaerahOtonomKabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor 58,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor 1092);

3.Undang-UndangNomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Mengingat
4.Undang-Undang. . . 4.Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor 7,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 5495); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomorTahun 2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimana telahdiubahbeberapa kaliterakhir dengan Undang-UndangNomor9Tahun2015tentang Perubahan keduaatasUndang-UndangNomor23Tahun 2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2015Nomor258,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 6.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang PeraturanPelaksanaan Undang-UndangNomor6Tahun 2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2014Nomor123,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5539)sebagaimanatelahdiubah dengan PeraturanPemerintahNomor47 Tahun2015 tentangPerubahanAtasPeraturan PemerintahNomor43 Tahun2014tentangPeraturanPelaksanaan Undang- UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor157, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 5717); 7.PeraturanMenteriDalam NegeriNomor112Tahun2014 tentangPemilihan Kepala Desa(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun 2014Nomor2092); DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAH TENTANG PEMILIHANKEPALADESA. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuddengan: 1.DaerahadalahKabupatenKaro. 2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah DaerahdanDewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4.Bupati adalah BupatiKaro.
5.Dewan. .. -3 - 5.DewanPerwakilanRakyatDaerahKabupatenKaroyangselanjutnya disingkatDPRDadalah lembaga perwakilanrakyatdaerahyang berkedudukansebagaiunsurPenyclenggara PemerintahanDaerah. 6.Desaadalahkesatuan masyarakathukumyangmemilikibataswilayahyang berwenanguntukmcngaturdanmengurusurusanpemerintahan, kepentingan masyarakatsetempatberdasarkanprakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atauhaktradisionalyangdiakuiataudihormati dalam sistem pemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia. 7.PemerintahDesa adalahKepala Desadibantuperangkat Desasebagaiunsur penyelenggaraPemerintahan Desa. 8.BadanPermusyawaratanDesa yangselanjutnya disingkatBPDadalah lembagayang melaksanakanfungsipemerintahanyanganggotanya merupakanwakildari pendudukDesa berdasarkanketerwakilanwilayah dan ditetapkansecarademokratis. 9.MusyawarahDesaadalahmusyawarah yang diselenggarakanolehBPD khususuntukpemilihan KepalaDesaantarwaktu. 10.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyatdi desadalam rangkamemilihKepalaDesayangbersifatlangsung,umum,bebas,rahasia, jujur,danadil. 11.Kepala Desaadalah pejabat PemerintahDesa yang mempunyai wewenang, tugasdankewajibanuntukmenyelenggarakanrumahtanggaDesanyadan melaksanakantugasdari Pemerintah danPemerintahDaerah. 12.Panitia pemilihan KepalaDesatingkatdesayangselanjutnya disebutPanitia PemilihanadalahPanitiayangdibentukolehBPDuntukmenyelenggarakan proses PemilihanKepalaDesa. 13.Panitia pemilihanKepala Desatingkat Kabupatenyangselanjutnyadisebut PanitiaPemilihanKabupatenadalah panitiayangdibentuk Bupatipada tingkat Kabupaten dalammendukungpemilihanKepala Desa. 14.Calon Kepala DesaadalahbakalcalonKepalaDesayangditetapkanoleh panitia pemilihan sebagaicalonyangberhakdipilihmenjadiKepalaDesa. 15.CalonKepala Desaterpilihadalahcalon KepalaDesa yang memperolehsuara terbanyak dalam pelaksanaanpemilihan KepalaDesa. 16.PenjabatKepalaDesaadalahseorang pejabat yang diangkatolehpejabat yangberwenanguntukmelaksanakantugas,hak danwewenangserta kewajiban KepalaDesadalamkurun waktutertentu. 17.Panitia pemilihan KepalaDesadidesaadalah panitiayang dibentukBPD untukmelaksanakanpemilihanKepala Desa.
18.Pemilihadalah penduduk desa yang bersangkutan dantelah memenuhi persyaratan untuk menggunakanhak pilih dalam pemilihanKepala Desa. 19.DaftarPemilihSementarayangselanjutnya disebutDPSadalah daftar pemilihyangdisusunberdasarkandataDaftar PemilihTetapPemilihan Umumterakhir yang telah diperbaharui dandicek kembaliatas kebenarannyasertaditambah denganpemilihbaru.
20.DaftarPemilihTambahan adalah daftar pemilih yangdisusun berdasarkan usulan daripemilihkarena yang bersangkutanbelum terdaftardalam Daftar PemilihSementara. 21.DaftarPemilihTetap yangselanjutnya disingkatDPTadalah daftar pemilih yang telah ditetapkanoleh Panitia Pemilihansebagai dasar penentuan identitaspemilihdan jumlahpemilihdalam pemilihan Kepala Desa. 22.Kampanye adalahsuatukegiatan yang dilakukan Calon Kepala Desauntuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 23.Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkatTPS,adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 24.Hari adalah hari keija. BabII. . . BABII KEPALADESA Pasal 2

(1)KepalaDesabertugasmenyelenggarakanPemerintahanDesa, melaksanakanPembangunanDesa,pembinaankemasyarakatanDesa,dan pemberdayaan masyarakatDesa.
(2)Dalam melaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1),Kepala Desaberwenang: a.memimpin penyelenggaraanPemerintahanDesa; b.mengangkatdanmemberhentikanperangkatDesa; c.memegangkekuasaan pengelolaanKeuangan danAsetDesa; d.menetapkanPeraturanDesa; e.menetapkanAnggaran PendapatandanBelanjaDesa; f.membinakehidupan masyarakatDesa; g.membinaketenteramandanketertibanmasyarakatDesa; h.membinadan meningkatkanperekonomianDesaserta mengintegrasikannyaagar mencapai perekonomian skalaproduktif untuksebesar-besarnya kemakmuran masyarakatDesa; i.mengembangkansumber pendapatanDesa; j.mengusulkandanmenerimapelimpahansebagiankekayaannegara gunameningkatkan kesejahteraan masyarakatDesa; k.mengembangkankehidupansosialbudayamasyarakat Desa; l.memanfaatkan teknologitepatguna; m.mengkoordinasikanPembangunan Desasecara partisipatif; n.mewakiliDesa di dalam dan diluarpengadilanataumenunjukkuasa hukumuntukmewakilinyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
1. o.melaksanakan wewenang lain yangsesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksud pada ayat(1),Kepala Desa berhak: a.mengusulkanstrukturorganisasidantata keija PemeiintahDesa; b.mengajukanrancangandan menetapkan Peraturan Desa; c.menerimapenghasilantetap setiap bulan,tunjangan,danpenerimaan lainnya yangsah,serta mendapat jaminan kesehatan; d.mendapatkan pelindunganhukumataskebijakanyang dilaksanakan; dan e.memberikanmandat pelaksanaan tugas dankewajiban lainnya kepada perangkatDesa.
(4)Dalam melaksanakantugassebagaimana dimaksudpadaayat(1),Kepala Desa berkewajiban: a.memegang teguhdanmengamalkan Pancasila,melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945,serta mempertahankan dan memeliharakeutuhanNegaraKesatuan Republik Indonesia,dan BhinnekaTunggal Ika; b.meningkatkan kesejahteraan masyarakatDesa; c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d.menaati danmenegakkanperaturan perundang-undangan; e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f.melaksanakan prinsip tata PemerintahanDesa yang akuntabel, transparan,profesional, efektifdanefisien,bersih,serta bebas dari kolusi, korupsi,dannepotisme;
1. g.menjalin keija sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
2. h.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i .mengelola... i.mengelolaKeuangandanAsetDesa; j.melaksanakan urusanpemerintahanyangmenjadikewenanganDesa; k.menyelesaikanperselisihanmasyarakatdiDesa; l.mengembangkanperekonomianmasyarakatDesa; m.membinadanmelestarikannilai sosialbudaya masyarakatDesa; n.memberdayakanmasyarakatdanlembaga kemasyarakatandiDesa; o.mengembangkanpotensisumber daya alamdanmelestarikan lingkungan hidup;dan p.memberikaninformasikepada masyarakat Desa;

Pasal 3

Dalam melaksanakantugas,kewenangan,hak,dankewajibansebagaimana dimaksuddalamPasal2,Kepala Desa wajib: a.menyampaikanlaporanpenyelenggaraan PemerintahanDesasetiap akhir tahunanggarankepadaBupati; b.menyampaikanlaporanpenyelenggaraan Pemerintahan Desapada akhir masajabatankepada Bupati; c.memberikanlaporan keteranganpenyelenggaraanpemerintahansecara tertuliskepadaBPDsetiap akhirtahunanggaran;dan d.memberikandan/ataumenyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahansecaratertuliskepadamasyarakatDesasetiap akhirtahun anggaran.

Pasal 4

(1)KepalaDesa yangtidak melaksanakankewajiban sebagaimana dimaksud dalamPasal 2ayat(4)danPasal3dikenaisanksiadministratifberupa teguran lisan dan/atauteguran tertulis.
(2)Dalamhalsanksiadministratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1)tidak dilaksanakan,dilakukan tindakan pemberhentiansementaradan dapat dilanjutkandenganpemberhentian.

Pasal 5

Kepala Desadilarang: a.merugikan kepentingan umum; b.membuatkeputusanyang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan/ataugolongantertentu; c.menyalahgunakan wewenang,tugas,hak,dan/ataukewajibannya; d.melakukan tindakan diskriminatifterhadapwargadan/ataugolongan masyarakat tertentu; e.melakukan tindakan meresahkansekelompokmasyarakatDesa; f.melakukan kolusi,korupsi,dan nepotisme,menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihaklain yangdapat memengaruhi keputusan atau tindakanyang akan dilakukannya; g.menjadi penguruspartaipolitik; h.menjadi anggotadan/ataupengurus organisasi terlarang; i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atauanggotaBPD,anggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,Dewan PerwakilanDaerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiatauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota,dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; j.ikut serta dan/atauterlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k.melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1.meninggalkan.. . l.meninggalkantugasselama30(tigapuluh)harikeijaberturut-turuttanpa alasanyangjelasdantidakdapatdipertanggungjawabkan; m.berdomisilidiluarDesatempattugas.

Pasal 6

(1)Kepala DesayangmelanggarlarangansebagaimanadimaksuddalamPasal \5dikenai sanksiadministratifberupa teguranlisan dan/atauteguran tertulis.
(2)Dalamhal sanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)tidak dilaksanakan,dilakukan tindakanpemberhentiansementaradandapat dilanjutkandenganpemberhentian. BABIII PEMILIHAN KEPALADESA Pasal 7
(1)Pemilihan KepalaDesadilakukansecaraserentak.
(2)Pemilihan KepalaDesasecaraserentaksebagaimana dimaksud padaayat(1) dapatdilaksanakan bergelombang palingbanyak3(tiga)kalidalam jangka waktu6(enam)tahun.
(3)PemilihanKepala Desasebagaimanadimaksudpada ayat(2)dilakukan denganintervalwaktupalinglama2(dua)tahun.

Pasal 8

(1)Bupatimembentuk Panitia PemilihanKabupaten.
(2)PanitiaPemilihanKabupaten sebagaimana dimaksud padaayat(1) mempunyaitugasmeliputi: a.merencanakan,mengkoordinasikandan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaanpemilihan; b.melakukan bimbingan telcnispelaksanaanpemilihan Kepala Desa terhadappanitia pemilihan Kepala Desatingkat desa; c.menetapkanjumlahsuratsuaradankotaksuara; d.memfasilitasi pencetakansuratsuara dan pembuatan kotak suaraserta perlengkapanpemilihan lainnya; e.menyampaikansurat suara dankotak suaradanperlengkapan pemilihanlainnyakepada panitia pemilihan; f.memfasilitasipenyelesaian permasalahanpemilihan Kepala Desa; g.melakukan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pemilihan;dan h.melaksanakan tugas danwewenang lain yangditetapkan dengan keputusanBupati. BABIV PELAKSANAAN a.Persiapan; b.Pencalonan; c.Pemungutan suara;dan d.Penetapan. - 7- Umum Pasal 10 PersiapanpemilihandiDesasebagaimanadimaksuddalam Pasal9huruf a, terdiriataskegiatan: a.pemberitahuanBPDkepadaKepalaDesatentangakhirmasa jabatanyang disampaikan6(enam)bulansebelum berakhirmasajabatan; b.pembentukanpanitiapemilihanolehBPDditetapkandalamjangkawaktu 10 (sepuluh)harisetelahpemberitahuan akhirmasajabatan; c.laporan akhirmasajabatanKepalaDesa kepada Bupatidisampaikandalam jangkawaktu30(tigapuluh)harisetelah pemberitahuanakhirmasa jabatan; d.perencanaan biaya pemilihandiajukanoleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangkawaktu30(tigapuluh)harisetelahterbentuknyapanitia pemilihan;dan e.persetujuan biayapemilihandariBupatidalam jangka waktu 30(tiga puluh) HarisejakdiajukanolehpanitiaPemilihan.

Pasal 11

(1)Pembentukanpanitiapemilihan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 huruf b disampaikansecaratertulisolehBPDkepada BupatimelaluiCamat.
(2)PanitiaPemilihansebagaimana dimaksud pada ayat(1)terdiri dari unsur Perangkat Desa,Lembaga KemasyarakatanDesa,dantokohmasyarakat Desa.
(3)LembagaKemasyarakatanDesasebagaimana dimaksudpadaayat(2)antara lain Pemberdayaan KesejahteraanKeluarga, KarangTaruna, Pos Pelayanan Terpadu,Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,PerwakilanKelompokTani danKelompokPerajin.
(4)TokohMasyarakatDesasebagaimana dimaksudpada ayat(2)adalahTokoh Keagamaan,TokohAdat, TokohPendidikan,Perwakilan Dusun,danTokoh Masyarakat lainnya.
(5)JumlahKeanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling sedikit5(lima)orangdanpaling banyak11(sebelas)orang dengan jumlahgasal.
(6)Keanggotaan PanitiaPemilihansebagaimana dimaksud pada ayat(5) mewakiliunsur sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
(7)Ketentuan lebihlanjutmengenai PelaksanaanPemilihan Kepala Desadiatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Panitia pemilihan mempunyaitugas: a.merencanakan,mengkoordinasikan,menyelenggarakan,mengawasi dan mengendalikansemuatahapanpelaksanaan pemilihan; b.merencanakandanmengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat; c.melakukanpendaftaran dan penetapanpemilih; d.mengadakan penjaringan danpenyaringan bakal calon;

e.menetapkancalon yang telah memenuhipersyaratan; f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; g.menetapkan tatacarapelaksanaan kampanye; h.memfasilitasi.. . h.memfasilitasipenyediaanperalatan,perlengkapandan tempat pemungutan suara; i.melaksanakanpemungutansuara; j.menetapkanhasilrekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasilpemilihan; k.menetapkancalonKepala Desa terpilih;dan
l.melakukanevaluasidan pelaporan pelaksanaanpemilihan. Paragraf2 PenetapanPemilih Pasal 13

(1)Pemilih yangmenggunakanhakpilih,harusterdaftarsebagaipemilih.
(2)Pemilihsebagaimanadimaksudpada ayat(1)harusmemenuhisyarat: a.pendudukDesayangpada haripemungutansuarapemilihan Kepala Desasudahberumur17(tujuhbelas)tahun atausudah/pemahmenikah ditetapkansebagaipemilih;
1. b.nyata-nyata tidaksedang terganggujiwa/ingatannya; c.tidaksedangdicabuthakpilihnyaberdasarkan putusanpengadilanyang telah memperolehkekuatan hukum tetap;dan d.berdomisilididesasekurang-kurangnya6(enam)bulan sebelum disahkannyadaftarpemilihsementarayangdibuktikan denganKartu Tanda Pendudukatau suratketerangan penduduk.
(3)Pemilih yangmemenuhisyaratsebagaimana dimaksud pada ayat(2) dikelompokkanmenurutwilayah/tempattinggalmasing-masing.
(4)Pemilih yangtelah terdaftar dalamdaftarpemilihtemyata tidaklagi memenuhisyarat sebagaimanadimaksudpada ayat(2),tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

(1)Daftarpemilihdimutakhirkandandivalidasisesuai data pendudukdidesa.
(2)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dilakukankarena: a.memenuhisyarat usiapemilih,yangsampai denganharidantanggal pemungutansuara pemilihansudahberumur 17(tujuhbelas)tahun; b.belumberumur17(tujuhbelas)tahun,tetapi sudah/pemahmenikah; c.telah meninggaldunia; d.pindahdomisilikedesalain;atau e.belum terdaftar.
(3)Berdasarkandaftarpemilihsebagaimanadimaksud pada ayat(1),Panitia pemilihan menyusundan menetapkan daftarpemilihsementara.

Pasal 15

(1)Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(3), diumumkan olehpanitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2)Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksudpada ayat(1)selama3 (tiga)hari.

Pasal 16

(1)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(2), pemilih atauanggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan /atauidentitas lainnya.
(2)Selain...
(2)Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
1. a.pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
2. b.pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
3. c.pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
4. d.pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
(3)Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

( 1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.

(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
(3)Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-UndangNomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Mengingat
4.Undang-Undang. . . 4.Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor 7,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 5495); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomorTahun 2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimana telahdiubahbeberapa kaliterakhir dengan Undang-UndangNomor9Tahun2015tentang Perubahan keduaatasUndang-UndangNomor23Tahun 2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2015Nomor258,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 6.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang PeraturanPelaksanaan Undang-UndangNomor6Tahun 2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2014Nomor123,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5539)sebagaimanatelahdiubah dengan PeraturanPemerintahNomor47 Tahun2015 tentangPerubahanAtasPeraturan PemerintahNomor43 Tahun2014tentangPeraturanPelaksanaan Undang- UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor157, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 5717); 7.PeraturanMenteriDalam NegeriNomor112Tahun2014 tentangPemilihan Kepala Desa(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun 2014Nomor2092); DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAH TENTANG PEMILIHANKEPALADESA. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuddengan: 1.DaerahadalahKabupatenKaro. 2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah DaerahdanDewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4.Bupati adalah BupatiKaro.
5.Dewan. .. -3 - 5.DewanPerwakilanRakyatDaerahKabupatenKaroyangselanjutnya disingkatDPRDadalah lembaga perwakilanrakyatdaerahyang berkedudukansebagaiunsurPenyclenggara PemerintahanDaerah. 6.Desaadalahkesatuan masyarakathukumyangmemilikibataswilayahyang berwenanguntukmcngaturdanmengurusurusanpemerintahan, kepentingan masyarakatsetempatberdasarkanprakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atauhaktradisionalyangdiakuiataudihormati dalam sistem pemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia. 7.PemerintahDesa adalahKepala Desadibantuperangkat Desasebagaiunsur penyelenggaraPemerintahan Desa. 8.BadanPermusyawaratanDesa yangselanjutnya disingkatBPDadalah lembagayang melaksanakanfungsipemerintahanyanganggotanya merupakanwakildari pendudukDesa berdasarkanketerwakilanwilayah dan ditetapkansecarademokratis. 9.MusyawarahDesaadalahmusyawarah yang diselenggarakanolehBPD khususuntukpemilihan KepalaDesaantarwaktu. 10.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyatdi desadalam rangkamemilihKepalaDesayangbersifatlangsung,umum,bebas,rahasia, jujur,danadil. 11.Kepala Desaadalah pejabat PemerintahDesa yang mempunyai wewenang, tugasdankewajibanuntukmenyelenggarakanrumahtanggaDesanyadan melaksanakantugasdari Pemerintah danPemerintahDaerah. 12.Panitia pemilihan KepalaDesatingkatdesayangselanjutnya disebutPanitia PemilihanadalahPanitiayangdibentukolehBPDuntukmenyelenggarakan proses PemilihanKepalaDesa. 13.Panitia pemilihanKepala Desatingkat Kabupatenyangselanjutnyadisebut PanitiaPemilihanKabupatenadalah panitiayangdibentuk Bupatipada tingkat Kabupaten dalammendukungpemilihanKepala Desa. 14.Calon Kepala DesaadalahbakalcalonKepalaDesayangditetapkanoleh panitia pemilihan sebagaicalonyangberhakdipilihmenjadiKepalaDesa. 15.CalonKepala Desaterpilihadalahcalon KepalaDesa yang memperolehsuara terbanyak dalam pelaksanaanpemilihan KepalaDesa. 16.PenjabatKepalaDesaadalahseorang pejabat yang diangkatolehpejabat yangberwenanguntukmelaksanakantugas,hak danwewenangserta kewajiban KepalaDesadalamkurun waktutertentu. 17.Panitia pemilihan KepalaDesadidesaadalah panitiayang dibentukBPD untukmelaksanakanpemilihanKepala Desa.
18.Pemilihadalah penduduk desa yang bersangkutan dantelah memenuhi persyaratan untuk menggunakanhak pilih dalam pemilihanKepala Desa. 19.DaftarPemilihSementarayangselanjutnya disebutDPSadalah daftar pemilihyangdisusunberdasarkandataDaftar PemilihTetapPemilihan Umumterakhir yang telah diperbaharui dandicek kembaliatas kebenarannyasertaditambah denganpemilihbaru.
20.DaftarPemilihTambahan adalah daftar pemilih yangdisusun berdasarkan usulan daripemilihkarena yang bersangkutanbelum terdaftardalam Daftar PemilihSementara. 21.DaftarPemilihTetap yangselanjutnya disingkatDPTadalah daftar pemilih yang telah ditetapkanoleh Panitia Pemilihansebagai dasar penentuan identitaspemilihdan jumlahpemilihdalam pemilihan Kepala Desa. 22.Kampanye adalahsuatukegiatan yang dilakukan Calon Kepala Desauntuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 23.Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkatTPS,adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 24.Hari adalah hari keija. BabII. . . BABII KEPALADESA Pasal 2

(1)KepalaDesabertugasmenyelenggarakanPemerintahanDesa, melaksanakanPembangunanDesa,pembinaankemasyarakatanDesa,dan pemberdayaan masyarakatDesa.
(2)Dalam melaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1),Kepala Desaberwenang: a.memimpin penyelenggaraanPemerintahanDesa; b.mengangkatdanmemberhentikanperangkatDesa; c.memegangkekuasaan pengelolaanKeuangan danAsetDesa; d.menetapkanPeraturanDesa; e.menetapkanAnggaran PendapatandanBelanjaDesa; f.membinakehidupan masyarakatDesa; g.membinaketenteramandanketertibanmasyarakatDesa; h.membinadan meningkatkanperekonomianDesaserta mengintegrasikannyaagar mencapai perekonomian skalaproduktif untuksebesar-besarnya kemakmuran masyarakatDesa; i.mengembangkansumber pendapatanDesa; j.mengusulkandanmenerimapelimpahansebagiankekayaannegara gunameningkatkan kesejahteraan masyarakatDesa; k.mengembangkankehidupansosialbudayamasyarakat Desa; l.memanfaatkan teknologitepatguna; m.mengkoordinasikanPembangunan Desasecara partisipatif; n.mewakiliDesa di dalam dan diluarpengadilanataumenunjukkuasa hukumuntukmewakilinyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
1. o.melaksanakan wewenang lain yangsesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksud pada ayat(1),Kepala Desa berhak: a.mengusulkanstrukturorganisasidantata keija PemeiintahDesa; b.mengajukanrancangandan menetapkan Peraturan Desa; c.menerimapenghasilantetap setiap bulan,tunjangan,danpenerimaan lainnya yangsah,serta mendapat jaminan kesehatan; d.mendapatkan pelindunganhukumataskebijakanyang dilaksanakan; dan e.memberikanmandat pelaksanaan tugas dankewajiban lainnya kepada perangkatDesa.
(4)Dalam melaksanakantugassebagaimana dimaksudpadaayat(1),Kepala Desa berkewajiban: a.memegang teguhdanmengamalkan Pancasila,melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945,serta mempertahankan dan memeliharakeutuhanNegaraKesatuan Republik Indonesia,dan BhinnekaTunggal Ika; b.meningkatkan kesejahteraan masyarakatDesa; c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d.menaati danmenegakkanperaturan perundang-undangan; e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f.melaksanakan prinsip tata PemerintahanDesa yang akuntabel, transparan,profesional, efektifdanefisien,bersih,serta bebas dari kolusi, korupsi,dannepotisme;
1. g.menjalin keija sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
2. h.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i .mengelola... i.mengelolaKeuangandanAsetDesa; j.melaksanakan urusanpemerintahanyangmenjadikewenanganDesa; k.menyelesaikanperselisihanmasyarakatdiDesa; l.mengembangkanperekonomianmasyarakatDesa; m.membinadanmelestarikannilai sosialbudaya masyarakatDesa; n.memberdayakanmasyarakatdanlembaga kemasyarakatandiDesa; o.mengembangkanpotensisumber daya alamdanmelestarikan lingkungan hidup;dan p.memberikaninformasikepada masyarakat Desa;

Pasal 3

Pasal 4

(1)KepalaDesa yangtidak melaksanakankewajiban sebagaimana dimaksud dalamPasal 2ayat(4)danPasal3dikenaisanksiadministratifberupa teguran lisan dan/atauteguran tertulis.
(2)Dalamhalsanksiadministratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1)tidak dilaksanakan,dilakukan tindakan pemberhentiansementaradan dapat dilanjutkandenganpemberhentian.

Pasal 5

1.meninggalkan.. . l.meninggalkantugasselama30(tigapuluh)harikeijaberturut-turuttanpa alasanyangjelasdantidakdapatdipertanggungjawabkan; m.berdomisilidiluarDesatempattugas.

Pasal 6

(1)Kepala DesayangmelanggarlarangansebagaimanadimaksuddalamPasal \5dikenai sanksiadministratifberupa teguranlisan dan/atauteguran tertulis.
(2)Dalamhal sanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)tidak dilaksanakan,dilakukan tindakanpemberhentiansementaradandapat dilanjutkandenganpemberhentian. BABIII PEMILIHAN KEPALADESA Pasal 7
(1)Pemilihan KepalaDesadilakukansecaraserentak.
(2)Pemilihan KepalaDesasecaraserentaksebagaimana dimaksud padaayat(1) dapatdilaksanakan bergelombang palingbanyak3(tiga)kalidalam jangka waktu6(enam)tahun.
(3)PemilihanKepala Desasebagaimanadimaksudpada ayat(2)dilakukan denganintervalwaktupalinglama2(dua)tahun.

Pasal 8

(1)Bupatimembentuk Panitia PemilihanKabupaten.
(2)PanitiaPemilihanKabupaten sebagaimana dimaksud padaayat(1) mempunyaitugasmeliputi: a.merencanakan,mengkoordinasikandan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaanpemilihan; b.melakukan bimbingan telcnispelaksanaanpemilihan Kepala Desa terhadappanitia pemilihan Kepala Desatingkat desa; c.menetapkanjumlahsuratsuaradankotaksuara; d.memfasilitasi pencetakansuratsuara dan pembuatan kotak suaraserta perlengkapanpemilihan lainnya; e.menyampaikansurat suara dankotak suaradanperlengkapan pemilihanlainnyakepada panitia pemilihan; f.memfasilitasipenyelesaian permasalahanpemilihan Kepala Desa; g.melakukan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pemilihan;dan h.melaksanakan tugas danwewenang lain yangditetapkan dengan keputusanBupati. BABIV PELAKSANAAN a.Persiapan; b.Pencalonan; c.Pemungutan suara;dan d.Penetapan. - 7- Umum Pasal 10 PersiapanpemilihandiDesasebagaimanadimaksuddalam Pasal9huruf a, terdiriataskegiatan: a.pemberitahuanBPDkepadaKepalaDesatentangakhirmasa jabatanyang disampaikan6(enam)bulansebelum berakhirmasajabatan; b.pembentukanpanitiapemilihanolehBPDditetapkandalamjangkawaktu 10 (sepuluh)harisetelahpemberitahuan akhirmasajabatan; c.laporan akhirmasajabatanKepalaDesa kepada Bupatidisampaikandalam jangkawaktu30(tigapuluh)harisetelah pemberitahuanakhirmasa jabatan; d.perencanaan biaya pemilihandiajukanoleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangkawaktu30(tigapuluh)harisetelahterbentuknyapanitia pemilihan;dan e.persetujuan biayapemilihandariBupatidalam jangka waktu 30(tiga puluh) HarisejakdiajukanolehpanitiaPemilihan.

Pasal 11

(1)Pembentukanpanitiapemilihan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 huruf b disampaikansecaratertulisolehBPDkepada BupatimelaluiCamat.
(2)PanitiaPemilihansebagaimana dimaksud pada ayat(1)terdiri dari unsur Perangkat Desa,Lembaga KemasyarakatanDesa,dantokohmasyarakat Desa.
(3)LembagaKemasyarakatanDesasebagaimana dimaksudpadaayat(2)antara lain Pemberdayaan KesejahteraanKeluarga, KarangTaruna, Pos Pelayanan Terpadu,Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,PerwakilanKelompokTani danKelompokPerajin.
(4)TokohMasyarakatDesasebagaimana dimaksudpada ayat(2)adalahTokoh Keagamaan,TokohAdat, TokohPendidikan,Perwakilan Dusun,danTokoh Masyarakat lainnya.
(5)JumlahKeanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling sedikit5(lima)orangdanpaling banyak11(sebelas)orang dengan jumlahgasal.
(6)Keanggotaan PanitiaPemilihansebagaimana dimaksud pada ayat(5) mewakiliunsur sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
(7)Ketentuan lebihlanjutmengenai PelaksanaanPemilihan Kepala Desadiatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

e.menetapkancalon yang telah memenuhipersyaratan; f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; g.menetapkan tatacarapelaksanaan kampanye; h.memfasilitasi.. . h.memfasilitasipenyediaanperalatan,perlengkapandan tempat pemungutan suara; i.melaksanakanpemungutansuara; j.menetapkanhasilrekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasilpemilihan; k.menetapkancalonKepala Desa terpilih;dan
l.melakukanevaluasidan pelaporan pelaksanaanpemilihan. Paragraf2 PenetapanPemilih Pasal 13

(1)Pemilih yangmenggunakanhakpilih,harusterdaftarsebagaipemilih.
(2)Pemilihsebagaimanadimaksudpada ayat(1)harusmemenuhisyarat: a.pendudukDesayangpada haripemungutansuarapemilihan Kepala Desasudahberumur17(tujuhbelas)tahun atausudah/pemahmenikah ditetapkansebagaipemilih;
1. b.nyata-nyata tidaksedang terganggujiwa/ingatannya; c.tidaksedangdicabuthakpilihnyaberdasarkan putusanpengadilanyang telah memperolehkekuatan hukum tetap;dan d.berdomisilididesasekurang-kurangnya6(enam)bulan sebelum disahkannyadaftarpemilihsementarayangdibuktikan denganKartu Tanda Pendudukatau suratketerangan penduduk.
(3)Pemilih yangmemenuhisyaratsebagaimana dimaksud pada ayat(2) dikelompokkanmenurutwilayah/tempattinggalmasing-masing.
(4)Pemilih yangtelah terdaftar dalamdaftarpemilihtemyata tidaklagi memenuhisyarat sebagaimanadimaksudpada ayat(2),tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

(1)Daftarpemilihdimutakhirkandandivalidasisesuai data pendudukdidesa.
(2)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dilakukankarena: a.memenuhisyarat usiapemilih,yangsampai denganharidantanggal pemungutansuara pemilihansudahberumur 17(tujuhbelas)tahun; b.belumberumur17(tujuhbelas)tahun,tetapi sudah/pemahmenikah; c.telah meninggaldunia; d.pindahdomisilikedesalain;atau e.belum terdaftar.
(3)Berdasarkandaftarpemilihsebagaimanadimaksud pada ayat(1),Panitia pemilihan menyusundan menetapkan daftarpemilihsementara.

Pasal 15

(1)Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(3), diumumkan olehpanitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2)Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksudpada ayat(1)selama3 (tiga)hari.

Pasal 16

(1)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(2), pemilih atauanggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan /atauidentitas lainnya.
(2)Selain...
(2)Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
1. a.pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
2. b.pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
3. c.pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
4. d.pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
(3)Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

( 1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.

(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
(3)Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.