Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2019
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL8; : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor toe2l; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286l,1' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor a4aQ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 3. 4. 5. 6.
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2OLS tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;
1O. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;
5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60571; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2OL8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); t4. 15. 16.
a J
2O. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2OO6 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 20A6 Nomor 34);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.
4
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurrrf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
pasal 8 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud daiam pasai i huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :
catatan atas Iaporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : tRp. 2.237.666.289,00) Rp. 135.026.243.1O9,0O Rp. Rp Rp Rp o,oo 135.OOO.OOO.OOO,00 139.504.396,OO
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Neraca Laporan arus kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas laporan keuangan; dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah
La:rrpiran }iapor*n keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal I ayat {2} adalatr ikhtisar Iaporan Keuangan Barlarr Usaha Milik Daera.tr/Perusahaan Daerall scbageir-uana i,ampiran VIII Peraturan Daerah ini.
Ketentuan lehih Ianjut mengsnai Fenjabaran Pertanggungiawaban Artggar:em Peudepatarr darr Eelar{a f}ar:r':rh ?ahtrrr Angganan ?Ol8 diatur dengan Peraturan BuBati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaLl diundanglran. fuar setiap ora:rg mengetalruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di temhsran Daerah Kabupaten Karo. Ditshpkffi di l(abarjahe Fada tanggal . *1,, nE,r*nu,t,,,Yt'l Diundangha:r di Kabanjahe pada tanggaf ..fi1..i9y,I.'.5--??.. SEKRETARIS DAE TEN KARO, PUREA I,EMEAEAI,I DJ*ERAH rEN I{ARO TAHUN 2019 NOMOR 0f {NC}RES FERATURAN DAERAH HAEUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA:{{ lVolzfir9l EUPATI HARO,
Membuka PDF…