DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karo

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL8; : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor toe2l; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286l,1' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor a4aQ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 3. 4. 5. 6.

7.Undang-Undang ...
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2OLS tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751; 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 19, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6%l;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2Al7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oall; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60571; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2OL8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); t4. 15. 16.
17.Peraturan.... a J
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 310);
18.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor A25);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2Al7 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor a50); 2O. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2OO6 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 20A6 Nomor 34);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor O5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2Ol8 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2O1B Nomor 01);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL8 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2Al8 Nomor 05); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan
(2)Laporan ... 4
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurrrf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 1.495.138.180.332,28
b.Belanja Rp L.397.789.814.252,00
c.Transfer Rp 5.138.8O6.790,O0 Surplus Rp 97.348.366.080,28
d.Pembiayaan Penerimaan Rp 255.061.979.754,21 Pengeluaran Rp 2.237.666.289,OO Pembiayaan netto Rp 252.82+.313.+65,2L

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp146.143.560.032,28 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pendapatan setelah Rp. 1.348.994.620.300,00 perrrbahan
2. 2.Realisasi Selisih (kurang)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp203.978.895.630,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pendapatan setelah Rp. 1.601.768.709.882,00 perubahan
2. 2.Realisasi Selisih (kurang)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 35O.122.455.662,28 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus/defisit setelah Rp. 252.774.089.582,00 perubahan
2. 2.Realisasi Selisih lebih Rp. 35O.122.455.662,28
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 50.223. 883,2 1 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan Rp. 255.011.755.871,00 pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Selisih
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah RpO0,0O dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran Rp. 2.237 .666.289,00 pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Selisih Rp. 2.237.666.289.O4 Rp. o,oo
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp50.223.883,21 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan Rp. 252.774.089.582,00 pembiayaan setelah perubahan Rp. 1.495.138.180.332.28 Rp. 146.143.560.O32,28 Rp. 1.397.789.814.252.OO Rp. 2A3.978.895.630,00 Rp. 97.348.366.080.28 Rp. 255.06I.979 .7 54.2r Rp. 50.223.883,21 (b) Realisasi ... pasal 8 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud daiam pasai i huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :
a.Saldo kas awal per l Januari Rp. 2S4.Bg2.Zgg.6At,2l tahun 2A78
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. SlT.gZB.ABZ.4g3,2g
c.Arus kas dari aktivitas investasi (Rp. 22o.6sa.s16.413,oo) aset non-keuangan
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan
e.An-rs kas dari aktivitas Transitoris
f.Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran
g.Saldo akhir setara Kas h" Saldo akhir kas lainnya
i.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018

Pasal 9

catatan atas Iaporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : tRp. 2.237.666.289,00) Rp. 135.026.243.1O9,0O Rp. Rp Rp Rp o,oo 135.OOO.OOO.OOO,00 139.504.396,OO

350.1 16.260.679,49 Laporan realisasi anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Neraca Laporan arus kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas laporan keuangan; dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran ...
i.tampiran IX .i, Lampiran X
k.Lampiran XI 1" Lampire* )ilI rur" LarnpAan XIII
n.i,ampiran XIV
o.Lampiran )fi/
p.La"tnpiran )fiII q" Larnpira* )ilIII r- Lampiran )fi/III
e.Lampiran XIX I Datte.r Pe*catatan U.mur Investa.si Daftar Piutang lfaerah Daftar Penyerta*.n Modal {Iavestasi} Daerah Daftai Rekapitrilasi Realisa*i Penambahan dan Penguran€ffn Aset Tetap Daerah Saftar Rckapitulasi. Aset Tetap Dsftar Rekapihrlasi Konstntksi Dalam Pekerjaan Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Daftar Dsna Cadangan Daerah Daftar l{eweiihan Jangka kr}d'ek Daftar Kewqiiban Jangka Panjang De.ftar Kegi"atan-Kegiatan Yang Belum Fisele$aika$ sanrpai Akhir Tahun dart Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Berikutnya

Pasal 11

La:rrpiran }iapor*n keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal I ayat {2} adalatr ikhtisar Iaporan Keuangan Barlarr Usaha Milik Daera.tr/Perusahaan Daerall scbageir-uana i,ampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lehih Ianjut mengsnai Fenjabaran Pertanggungiawaban Artggar:em Peudepatarr darr Eelar{a f}ar:r':rh ?ahtrrr Angganan ?Ol8 diatur dengan Peraturan BuBati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaLl diundanglran. fuar setiap ora:rg mengetalruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di temhsran Daerah Kabupaten Karo. Ditshpkffi di l(abarjahe Fada tanggal . *1,, nE,r*nu,t,,,Yt'l Diundangha:r di Kabanjahe pada tanggaf ..fi1..i9y,I.'.5--??.. SEKRETARIS DAE TEN KARO, PUREA I,EMEAEAI,I DJ*ERAH rEN I{ARO TAHUN 2019 NOMOR 0f {NC}RES FERATURAN DAERAH HAEUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA:{{ lVolzfir9l EUPATI HARO,

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

7.Undang-Undang ...
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2OLS tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751; 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 19, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6%l;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2Al7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oall; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60571; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2OL8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); t4. 15. 16.
17.Peraturan.... a J
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 310);
18.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor A25);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2Al7 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor a50); 2O. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2OO6 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 20A6 Nomor 34);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor O5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2Ol8 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2O1B Nomor 01);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL8 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2Al8 Nomor 05); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan
(2)Laporan ... 4
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurrrf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 1.495.138.180.332,28
b.Belanja Rp L.397.789.814.252,00
c.Transfer Rp 5.138.8O6.790,O0 Surplus Rp 97.348.366.080,28
d.Pembiayaan Penerimaan Rp 255.061.979.754,21 Pengeluaran Rp 2.237.666.289,OO Pembiayaan netto Rp 252.82+.313.+65,2L

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp146.143.560.032,28 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pendapatan setelah Rp. 1.348.994.620.300,00 perrrbahan
2. 2.Realisasi Selisih (kurang)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp203.978.895.630,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pendapatan setelah Rp. 1.601.768.709.882,00 perubahan
2. 2.Realisasi Selisih (kurang)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 35O.122.455.662,28 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus/defisit setelah Rp. 252.774.089.582,00 perubahan
2. 2.Realisasi Selisih lebih Rp. 35O.122.455.662,28
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 50.223. 883,2 1 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan Rp. 255.011.755.871,00 pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Selisih
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah RpO0,0O dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran Rp. 2.237 .666.289,00 pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Selisih Rp. 2.237.666.289.O4 Rp. o,oo
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp50.223.883,21 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan Rp. 252.774.089.582,00 pembiayaan setelah perubahan Rp. 1.495.138.180.332.28 Rp. 146.143.560.O32,28 Rp. 1.397.789.814.252.OO Rp. 2A3.978.895.630,00 Rp. 97.348.366.080.28 Rp. 255.06I.979 .7 54.2r Rp. 50.223.883,21 (b) Realisasi ... pasal 8 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud daiam pasai i huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :
a.Saldo kas awal per l Januari Rp. 2S4.Bg2.Zgg.6At,2l tahun 2A78
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. SlT.gZB.ABZ.4g3,2g
c.Arus kas dari aktivitas investasi (Rp. 22o.6sa.s16.413,oo) aset non-keuangan
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan
e.An-rs kas dari aktivitas Transitoris
f.Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran
g.Saldo akhir setara Kas h" Saldo akhir kas lainnya
i.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018

Pasal 9

catatan atas Iaporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

350.1 16.260.679,49 Laporan realisasi anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Neraca Laporan arus kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas laporan keuangan; dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran ...
i.tampiran IX .i, Lampiran X
k.Lampiran XI 1" Lampire* )ilI rur" LarnpAan XIII
n.i,ampiran XIV
o.Lampiran )fi/
p.La"tnpiran )fiII q" Larnpira* )ilIII r- Lampiran )fi/III
e.Lampiran XIX I Datte.r Pe*catatan U.mur Investa.si Daftar Piutang lfaerah Daftar Penyerta*.n Modal {Iavestasi} Daerah Daftai Rekapitrilasi Realisa*i Penambahan dan Penguran€ffn Aset Tetap Daerah Saftar Rckapitulasi. Aset Tetap Dsftar Rekapihrlasi Konstntksi Dalam Pekerjaan Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Daftar Dsna Cadangan Daerah Daftar l{eweiihan Jangka kr}d'ek Daftar Kewqiiban Jangka Panjang De.ftar Kegi"atan-Kegiatan Yang Belum Fisele$aika$ sanrpai Akhir Tahun dart Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Berikutnya

Pasal 11

Pasal 12

Ketentuan lehih Ianjut mengsnai Fenjabaran Pertanggungiawaban Artggar:em Peudepatarr darr Eelar{a f}ar:r':rh ?ahtrrr Angganan ?Ol8 diatur dengan Peraturan BuBati.