DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karo

regulasi_utama

Ringkasan

Objek Pajak Hiburan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara nepuutit< Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lA94;
3.Undang-Undang Nomor l" Tahun 2OO4 tentang Perbendahal?an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor i, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
5.Und"ang-Undang Nomor 28 Tahun 2aa9 tentang Paiak Daerah dan Ritribusi baerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1-30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2414 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
7.Peiaturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor L14, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan.
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2079 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A$ Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Ped.oman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 201.2 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor Al, Tambahan Irmbaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor O3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor O3 Tahun 2A1.2 tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2Ol2 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 0U diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 16 ayat {2} huruf g diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: tontonan {ilm; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);

j.pertandingan olahraga. (U t?l
1. 2.Ketentuan.
2. 2.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf h diubah, sehingga Pasa] 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.tontonan film sebesar 1O7o (sepuluh persen);
2. b.pagelaran kesenian, *u*ik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh Persen);
3. c.kontes kecaatikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 2oo/o {dua puluh persen);
4. d.pameran 107o (sePuluh Persen);
5. e.karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen);
6. f.diskotik dan klab malam sebesar 45"/a (empat puluh lima persen);
7. g.sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 1oolo {sepuluh persen};
8. h.pet*ainan bilyar dan bowling 10Yo {sepuluh persen);
9. i.pr,"ua. kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan 107o (sepuluh Persen);
10. j.panti plj;t, refieksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran {fitness center) sebesar 1O% {sepuluh persen}; dan
11. k.pertandingan olahraga 10Yo (sepuluh persen)' (21 KeJenian raf,yat/tradisional aitenatcan tarif pajak hiburan sebesar 57o (Lima Persen).
  1. 3.Ketentuan Pasal 70 dihaPus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndallgan Peraturan D-aerah ini dengan pere-patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo' Ditetapkan di Kabanjahe pada tanggal 69ewMr 2Pl9 Diundangkan di Kabanjahe padatanggal 6 2019 SEKRETARI KABUPATEN KARO, KAMPE N PURBA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 20t9 NoMoR .0?. KARO, PROVINSI SUMATERA NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN UTARA: {6 / 179 /2at9l LE TERKELIN BRAHMANA

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara nepuutit< Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lA94;
3.Undang-Undang Nomor l" Tahun 2OO4 tentang Perbendahal?an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor i, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
5.Und"ang-Undang Nomor 28 Tahun 2aa9 tentang Paiak Daerah dan Ritribusi baerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1-30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2414 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
7.Peiaturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor L14, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan.
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2079 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A$ Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Ped.oman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 201.2 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor Al, Tambahan Irmbaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor O3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor O3 Tahun 2A1.2 tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2Ol2 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 0U diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 16 ayat {2} huruf g diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

j.pertandingan olahraga. (U t?l
1. 2.Ketentuan.
2. 2.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf h diubah, sehingga Pasa] 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.tontonan film sebesar 1O7o (sepuluh persen);
2. b.pagelaran kesenian, *u*ik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh Persen);
3. c.kontes kecaatikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 2oo/o {dua puluh persen);
4. d.pameran 107o (sePuluh Persen);
5. e.karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen);
6. f.diskotik dan klab malam sebesar 45"/a (empat puluh lima persen);
7. g.sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 1oolo {sepuluh persen};
8. h.pet*ainan bilyar dan bowling 10Yo {sepuluh persen);
9. i.pr,"ua. kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan 107o (sepuluh Persen);
10. j.panti plj;t, refieksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran {fitness center) sebesar 1O% {sepuluh persen}; dan
11. k.pertandingan olahraga 10Yo (sepuluh persen)' (21 KeJenian raf,yat/tradisional aitenatcan tarif pajak hiburan sebesar 57o (Lima Persen).
  1. 3.Ketentuan Pasal 70 dihaPus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndallgan Peraturan D-aerah ini dengan pere-patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo' Ditetapkan di Kabanjahe pada tanggal 69ewMr 2Pl9 Diundangkan di Kabanjahe padatanggal 6 2019 SEKRETARI KABUPATEN KARO, KAMPE N PURBA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 20t9 NoMoR .0?. KARO, PROVINSI SUMATERA NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN UTARA: {6 / 179 /2at9l LE TERKELIN BRAHMANA