Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 9 Tahun 2019
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Ringkasan
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
1092);
[ SALINAN l BUPATIKARO PROVINS! SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARO, Menimbang Mengingat
1092);
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-UnG!ang Hukuni Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
tentang Republik Lembaran
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-UnG!ang Hukuni Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
tentang Republik Lembaran
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2013 ten tang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04) diubah sebagai berikut:
BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2013 ten tang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04) diubah sebagai berikut:
BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1 7. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
1 7. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
( 1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Bagian Kelima Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
( 1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: (Jumla Indeks variabe! RP MT = l . b l x Tarif Retribusi Juma Variate RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Bagian Kelima Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
( 1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: (Jumla lndeks V ariabel) RP MT = l . b l x Tarif Retribusi Juma Variate RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo. Ditetapkan di Kabanjahe pada tanggal 6 Desember 2019 ... BUPATI KARO, ttd TERKELIN BRAHMANA Diundangkan di Kabanjahe pada tanggal 6 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, ttd KAMPERAS TERKELIN PURBA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 09 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINS! SUMATERA UTARA: (8/181/2019) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM sERETA"IT PAE&AH «AB. ARO. MONICA�!QA PURBA, SH NIP. 19730529 200502 2 001
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen