Pertanggungfawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan realisasi anggaran; b. Neraca; c. Laporan arus kas; dan d. Catatan atas laporan keuangan
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintsh Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seiuas- luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L943; pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajianyangwajarataslaporarrkeuangan,sepertikewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya' BAB II PERTANGGUNGJAWABAN Pa*eJ 2 {1} Pertanggungfawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. I"aporan realisasi anggaran; b. Neraca; c. Laporan arus kas; dan d. Catatan atas laPoran keuangan {2} Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (i} ditampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah I perusahaan daerah'
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggararr 2OL3 sebagai berikut : 769.757.502.254,70 803.522.577.O73,OO {33"771..O74.818,3O) c. Penerimaan Pembiayaan 23A'928'5LO'247 '52 PengeluaranPembiayaan - 2'5OO'OOO'OOO'OO PembiayaanNeto22S'428'5tA'?47'52
Uraian laporan realisasi aflggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 sebagai berikut : (U Selisih anggaran dengan realisasi 'pendapatan sejumlah Rp. 13.323.348.532,3o dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran PendaPatan setelah a. Pendapatan b. Belanja Surplus/Defisit perubahan b. Realisasi Rp. 783.A74.850.787,00 Rp. 769.75L.502.254,74 Selisih lebih / {kurang} Rp. 13.323.348'532'30 a. Jumlah aset Rp' 2'990'532'983'283'36 b. Jumlah kewajiban RP' O'OO c. Jumlah ekuitas dana Rp' 2'q90'532'983'283'36
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2OL3 Sebagai berikut : a. Satdo kas awal per 1 Januari tahun 20t3 Rp. 230.693.1,2A.254,52 b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 262.316.885.481,70 c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan d. Anrs kas dari aktivitas pembiayaan e. Arus kas dari alrtivitas non- anggaran Rp. 1296.A87.960.300,00) Rp. {2.500.000.000,00} Rp. 0,OO f. Saldo kas akhir Per 31 Desember talrun 2013 RP' L94'664'225'929'22
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal t huruf d tahun anggararl 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan'
1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimarla dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Perafl.rran Daerah ini' 2. I-ampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 alrat (1) terdiri dari : a. Lampiran I : Laporan realisasi anggararL Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggarafl menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I.7 Lampiran I.8 Lampiran I.9 L,ampiran I.1O Lampiran I.11 b. Lampiran II c. Lampiran III d. Lampiran IV Rekapitulasi realisasi aflgg:arane belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengeiolaan keuangan negara; Da-ftar piutang daerah; Draftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi Penambahan dan pengurangan aset tetaP daerah; Daftar realisasi Penambahan dan pengurangan aset lainnYa; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun darr dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah ;dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan dapat dilihat dibuku tersendiri.
Lanpiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari : a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini berupa LAKIP. b" Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.
Bupati Katingan menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelalsanaan APBD.
KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 perattrran Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan' Agarsetiap0rangmengetahui*ya,memerintahkanpengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabuPaten Katingan Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 23 Juni ?,O1-4 Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 23 Juni 2014 JAINUDIN SAPRI LEMBARAN DAERAH I{ABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014NOMOR Plt, SEKRETARIS DAERAH
Membuka PDF…