DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PRINSIP PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB IV PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA; BAB VI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA; BAB VII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB VIII PEMBINAAN KEPALA DESA; BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES; BAB X SANKSI; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : perslapan; pencalonan; pemungutan suara; dan penetapan.

Pasal 4

(1)Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa antara lain :
1. a.BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
2. b.BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD terhitung 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa;
3. c.Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
4. d.BPD membuat laporan tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, terhitung 3O (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa;
5. e.Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APBD Kabupaten Katingan melalui Bagran Perbendaharaarl Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
6. f.Perencanaan Biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati sejak 3O hari setelah terbentuknya Panitia. Dan Bupati menyetujui anggaran biaya pemilihan yang diajukan oleh panitia sejak 30 hari pengajuan yang disampaikan oleh panitia sesuai dengan kemampuan keuangan APBD Kabupaten Katingan.
(2)Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
1. a.Ketua merangkap anggota;
2. b.Sekretaris merangkap anggota; Page 5 of 28
3. c.Anggota.
(3)Keanggotaar,, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah anggota BPD di Desa tersebut yaitu berjumlah 5 orang sampai dengan 9 orang dengan jumlah yang ganjil. (a) Fan-itia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
1. a.menerima pendaftararl bakal calon;
2. b.melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
3. c.menerima dan melakukan penelitian administrasi persyatatan bakal calon untuk diserahkan kepada panitia seleksi;
4. d.mengumumkan narna-narna calon yang berhak dipilih;
5. e.men5rusun dan menetapkan rencana biaya pemilihan;
6. f.melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
7. g.menetapkan undian tempat nomor duduk, tandalgambar bagi calon yang berhak diPilih;
8. h.menetapkan tata tertib kampanye sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan BuPati;
9. i.menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
10. j.mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
11. k.melaksanakan pemilihan;
  1. 1.membuat berita acara pemilihan dan menetapkan calon terpilih untuk selanjutnya dilaporkan kepada BPD;
12. m.melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi setiap kegiatan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.

Pasal 5

Anggota panitia pemilihan yar,rg berhalangan atau menjadi bakal calon fepala D-esa keanggotaannya diganti oleh BPD atas usul Ketua Panitia Pemilih.

Pasal 6

(1)Panitia mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembitan) hari, sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan jika dalam jangka waktu yang ditetapkan bakal calon tidak ada, maka panitia membuka kembali 2 kali pendaftaran, dan jika masih tetap tidak ada bakal calon yang mendaftarkan diri, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa ditangguhkan serta akan diikut sertakan pada jadwal pilkades gelombang berikutnya yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2)panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan pelaksanaa.n penjaringan dan penyaringan bakal calon dan melaksanakan penelitian kelengkapan periyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 2O (dua puluh) Hari; sejak pelaksanaan penutupan pengumuman bakal calon.
(3)Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) ora.ng calon. (41 Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan :
1. a.Warga Negara Republik Indnesia;
2. b.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Page 6 of 28
3. c.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka T\rnggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat; berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
5. j.tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. k.belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut;
  1. 1.berkelakukan baik ;
7. m.berbadan sehat: n bebas narkoba;
8. o.tidak pernah melanggar adat f terkena hukuman adat. Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannYa. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (41, apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan digugurkan.

Pasal 7

(1)Bagi Kepala Desa yang sudah purna bakti dapat mencalonkan sebagai Kepala Desa untuk yang kedua atau ketiga kalinya, harus mendapat keputusan pemberhentian dengan hormat dari Bupati dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a_vat (4).
(2)Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (L), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa. Ketua BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mengqjukan permohonan non aktif kepada Bupati melalui Camat dan bagi Anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mengajukan permohon€ur non aktif kepada Ketua BPD. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksana€Ln penetapan calon terpilih. T\rgas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Page 7 of28 e. f. o b' h. i. (s)
(6)
(3)(41 (s)
(6)
(7)Bagi PNS yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapat inn tertulis dari Pejabat pembina kepegawaian dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {4).
(8)Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. ,"JffiffilI.,,

Pasal 8

(1)Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(2)Apabila calon yang berhak dipilih sesuai dengan persyaratan terdapat lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia dapat melakukan seleksi untuk menentukan calon yang berhak dipilih.
(3)seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, diatur oleh panitia Pemilihan atas persetujuan BPD.
(4)Pengaturan Panitia dalam seleksi yang dimaksud adalah pembuatan surat permohonan kepada camat perihal pembentukan Panitia Seleksi dan pelaksanaan seleksi.
(5)Apabila sampai batas akhir pendaftaran bakal calon Kepala Desa hanya ada 1 (satu) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa maka Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), masih tetap hanya ada 1 (satu) orang bakal calon yang mendaftarkan diri, maka akan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.
(6)calon T\rnggal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (s) dapat dilaksanakan pemilihan sesuai jadwat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
(7)Tata cara dan mekanisme pemilihan calon T\rnggal akan diatur dengan Peraturan Bupati.
(8)Apabila pelaksanaan pemilihan calon tunggal hasil perolehan suara lebih dari 50% maka Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala desa terpilih, jika hasilnya kurang dari 5oo/o maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa akan ditangguhkan dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)camat membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan camat.
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat daerah tingkat Kecamatan dan unsur Muspika yang keanggotaannya terdiri atas Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
(3)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengujian bakaf calon baik dari segi pengetahuan, administrasi maupun kepemimpinan; pelaksanaan secara tekhnis tentang seleksi diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati; Page 8 of 28
(1)
1. b.menyerahkan hasil seleksi kepada panitia pemilihan.
(4)calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 10

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa setempat dengan syarat-syarat :

a.terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dan bertempat tinggal secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTp yang sah;
b.sudah berrrmur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah nikah pada saat hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
c.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan alasan apapun, hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun. untuk pelaksanaan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat dibagi dalam beberapa kelompok petugas pendaftaran dengan pembagian wilayah pendaftaran tiap RT atau RW. Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama. Daftar hak pilih disusun dalam kelompok hak pilih di setiap RT dan disusun berdasarkan urutan abjad. Setelah batas waktu pendaftaran selesai, daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan diumumkan di papan pengumuman yang terbuka di masing-masing RT sehingga masyarakat mengetahui, untuk mendapat koreksi atas keberatan / penambahan. Waktu pengumuman tersebut sekurang-kurangnya selama I (satu) minggu dan dipasang di tempat strategis di masing-masing RT dan diumumka.n agar warga masyarakat mengetahui daftar hak pilih. Atas keberatan daftar hak pilih dapat langsung menyampaikannya kepada Panitia dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan Panitia Pemilihan membuat Berita Acara perbaikan atau tambah. Keberatan yang disampaikan setelah berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (71, tidak dapat diterima oleh Panitia Pemilihan. Dalam hal ketidaksengajaan Panitia Pemilihan, seseorang terdaftar Page 9 of 28 (21

(1)
(2)
(3)l4l (s)
(6)(71
(8)(e) lebih dari satu maka hak pilih tersebut tetap memiliki satu suara.
(10)Dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setiap calon Kepala Desa wajib memperbanyak daftar hak pilih yang telah tersusun di tiap RT untuk selanjutnya melaksanakan penelitian daftar hak pilih. (lU Daftar hak pilih yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (1O), selanjutnya disahkan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat pengesahan dengan dihadiri calon Kepala Desa serta turut mengesahkan dengan menandatangani daftar hak pilih di tiap RT dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Pengesahan Hak Pilih. {12) Daftar hak pilih yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1L), bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.

Pasal 12

(1)Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil dipilih menjadi Kepala Desa. (21 Panitia Pemilihan menetapkan waktu kampanye selama 3 (tiga) hari dan berbagai ketentuan lainnya untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
(3)Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat. (41 Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.
(5)Panitia Pemilihan melakukan undian urutan tanda gambar/foto/simbol paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan Berita Acara.
(6)Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilh dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
(7)Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
(8)Panitia Pemilihan dapat memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih karena melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan, teguran atau pencabutan statusyang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilh setelah mendengar alasan-alasan, bukti-bukti dan saksi- saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaaan.
(9)Pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan atas persetujuan BPD.
(10)Dalam hal terjadi pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (9), yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka dibuka kembali pendafLaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat3. Page 1O of28

Pasal 13

Masa kampanye berakhir atau disebut dengan masa tenang selama 3 (tisa) hari sebelum pemungutan suara dimulai dan semua tanda gambar /foto/simbol serta alat yang dipergunakan untuk kampanye harus sudah dibersihkan/dicabut.

Pasal 14

(1)sekurang-kurangnya 7 (tqiuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan n€rma-nama calon, waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat menurut cara dan kebiasaan masyarakat setempat.
(2)Panitia Pemilihan Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap netral.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…