DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENYELENGGARAAN KATINGAN SEHAT; BAB III KERJASAMA; BAB IV PEMBIAYAAN; BAB v KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, I{abupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara b. c. d. Mengingat : 1. 2. Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan ,/ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389); v

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$afl; Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44561'' Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OOgNomorl44,Ta;arrbahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20 1 1 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtL Nomor 116' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang pembentukan Peraturan Perundang-und'angan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lt Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53721; peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara nepunmlndonesiaTahun2005Nomorl40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578)i peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun 2OOT nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; Peraturan Presiden Nomor L2 Tahun 2Al3 tentang JaminanKesehatan(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2ol3 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nomor t2 Tahun 2OLg tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 255); Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008tentangPembagianUrusanPemerintahanyang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 1a0O); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABTIPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN Menetapkan i MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat'
2.Daerah adalah Kabupaten Katingan' 3. pemerintah Daerah adalah Bupati d.an unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah'
4.Bupati adalah BuPati Katingan'
5.Jaminan Kesehatan Daeratr yang selanjutnya disebut Katingan Sehat adalahasuransikesehatanberupaperlindunganyangdiberikan Pemerintah Kabupaten Katingan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu agar memperoleh hak atas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayarran kesehatan Pemerintah Daerah atau fasilitas kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan'
6.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, pr"r"rrtif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. 7. peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah penduduk yang tidak termasuk Penerima Bantuan Iuran atau Penduduk miskin dan tidak mampu di Kabupaten Katingan yang belum memiliki jaminan kesehatan lain dan r' terdaftar dalam data kepesertaan Jamkesda' t2. 13. S.KartuPesertaadalahkartuyangdikeluarkanolehBadanPenyelenggara Jarninan Sosiat Kesehatan'

g.Badan Penyelen ggaraJaminan sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial' 10. penduduk adalah semu. or*g yaflg berdomisili di wilayah Kabupaten Katingan yang dibuktikan aerrg;r, k"pemilikan dokumen kependudukan' ll.Pendudukmiskinadalahorangyangsalnasekalitidakmempunyai sumbermatapencahariand,an/ataumempunyaisumbermata pencahari.r, t"t*pi tidak mempunJrai kemampuarl memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau 12. penduduk tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah' yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinva dan keluarganya' l3.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyangselanjutnyadisingkat APBDada]ahAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupaten Katingan Pa sal2 Katingan Sehat diselenggarakan berdasarkan asas :
a.kemanusiaan;
b.manfaat; dan
c.keadilan sosial bagi seluruh masyarakat' Katingan Sehat bertujuan kebutuhan kesehatan Yang keluarganYa.

Pasal 3

untukmemberikanjaminanterpenuhinya layak bagr setiap Peserta danlatau anggota

Pasal 4

ManfaatKatingansehatbersifatpelayananperseoranganberupapelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang diperlukan serta manfaat akomodasi rawat inap sesuai dengan ketentuan Peratrrran Perundang-undangan'

BAB II

PENyE ToffiffiIGAN sEHAr

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan sistem jaminan kesehatan Penduduk di Daerah melalui program Katingan Sehat'
(2)program Katingan sehat sebafaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukrrngpelayanankesehatanpadaprogramJaminanKesehatan, Nasional yang dilaksanakan melalui BPJS Kesehatan' :

Pasal 6

(1)Sasaran Peserta Katingan sehat yaitu Penduduk miskin dan tidak mampu di Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan'
(2)Setiap peserta berhak mendapatkan Kartu Peserta dan pelayanan kesehatan secara berjenjang'
(3)Setiap peserta wajib memiliki dan membawa Kartu Peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan'
(4)Ketentuan teu*r hnjut mengenai penetapan Peserta Katingan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)(2\
(3)
(1)(21 Penetapan Peserta Katingan Sehat sebagaimana ayat $) diserahkan kepada BPJS Kesehatan' BPJS Kesehatan mendaftarkan Peserta Katingan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Kesehatan Pasar g dimaksud dalam Pasal 6 Sehat pertama kali Pada ditetapkan oleh BPJS
(1)t2) Fasilitas Kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan' Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.puskesmas pembantu atau yang setara;
2. b.puskesmas atau yang setara; dan/atau
3. c.ldinik pertama atau Yang setara; Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bemPa:
4. a.Klinik utama atau yaurlg setara; dan/atau
5. b.Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan;

Pasal 9

Pelayanan kesehatan bagi Peserta Katingan Sehat dilaksanakan sesuai kebutuhan medis dimulai dari Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar. Dalam hat Peserta Katingan Sehat memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus merrrjuk ke pasititas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan perahrran perundang- undangan. Ketentuan mengenai mekanisme pelayanan kesehatan bagt Peserta' 7 Katingan Sehat diatur dengan Peraturan Bupati'

BAB III

KERJASAMA

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan Katingan Sehat, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain' Kerja sarna s"bagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Nota KesepahamarrdandilanjutkandenganPerjanjianKerjasama. Besaran Itrran Peserta Katingan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)sama dengan besaran Iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan
(2)
(1)
(2)Pasal L3 peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ditetapkan di Kasongan pada tanggal AN, Peraturan Katingan. 'I BUPATI YANTENGLIE Diundangkan di pada tanggal j.-. i ,. i SEKRET, KABUP, KA' NIK DEMUS I I }AN i"{Uffi LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 201'4 NOMOR "'
(1)(2t

Pasal 10

Dalam penyelenggaraEm Katingan sehat, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain' Kerja s€una seuagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Nota Kesepahaman dan dilarrjutkan d engan Perj anjian Kerj asama'

(1)Iuran Peserta Katingan Sehat dibayar oleh Pemerintah Daerah yang bersumberdariAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah.
(2)Besaran Iuran Peserta Katingan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sama dengan besaran Iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran yang ditetapkan ol"h p"*erintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan'

Pasal 13

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan' Ditetapkan di Kasongan pada tanggal , z"\ -n^ %\ BUP , AHMAD YANTENGLIE Diundangkan pada tanggal,?-X' X -'7.o1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR "iIO PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR...TAHUN2014 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH I. UMUM Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan raftyat, kemudian dalam Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh ralryat. Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), d.an ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945- Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang tersebut menentukan beberapa jenis prograrn jaminan sosial bagr masyarakat, namun dari sisi kepesertaan program jaminan sosial tersebut baru mencakup sebagian masyarakat, sedangkan sebagian masyarakat lainnya belum memperoleh jaminan sosial yang memadai. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menentukan program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa badan penyelenggara secara bertaha.p agar dapat menjangkau kepesertaan yang iebih luas, serta memberikan manfaat yang lebih baik bagi setiaP Peserta' Melalui pelaksanaan program jaminan sosial yang semakin luas, diharapkan seluruh penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yanglayak, termasuk mereka yang tergolong miskin dan tidak mampu. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menentukan bahwa, "Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial". Kemudian dalam Pasal L7 ayat (4) ditentukan bahwa, uluran program jaminan sosial bagi miskin dan orang yang tidak manrpu dibayar oleh Pemerintah". Selama ini program Pemerintah melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat sudah sebagian banyak melindungi kesehatan Penduduknya. Namun demikian masih ada sebagian kecil Penduduk yang bertempat tinggal di Daerah belum menjadi peserta program Jamkesmas atau asuransi kesehatan lainnya. Oleh karena itu sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendukung program Pemerintah untuk menjamin Penduduknya yang miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan apapun dengan mengikutsertakannya ke dalam program Jaminan Kesehatan Daerah' Hal ini sesuai dengan Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2ot3 tentang Jaminan Kesehatan, menyatakan bahwa Penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelen gget-:a Jaminan Sosial kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten' II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…