DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Katingan

regulasi_utama

Ringkasan

Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L974 Nomor Ss,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun t999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor L69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelen ggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Page I of25 Menimbang ; a. Mengingat : 1. b. c. o Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2oo7 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 3 L Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zool Nomor !g4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a151);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OOZ tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2oa2 Nomor 1.8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6.Undang-undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286\;
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

g.undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOol;
g.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuan gan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tastbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2A06 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967\; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun z9lt Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AV tentang pemerint ahan Daerah (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 10. 11. 12. 13. Page 2 of25 t4. 15. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3l,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44581 sebagaimana telah diubaah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa6 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a652\; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272l; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578 ); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609il sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20A6 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a855); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737\; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a890l; Peraturan Pemerintah Nomor 5 3 Tahun zOtO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pembagian Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3); 16. L7. 18. 19. 20. Page 3 of 25 2L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaarl Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
1. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oa6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OL7 tentang Penrbahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2oa7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. 25.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2OOT tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadaP Bendahara; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAICTAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH' 1. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut ar,as otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; Z. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelen ggffa Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan;
5. 3.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewqiiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-Undangan;
6. 4.Daerah adalah Kabupaten Katingan;
7. 5.Bupati adalah BuPati Katingan; Page 4 of25 6. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah; satuan Kerja Perangkat Daerah, yadrLg selanjutnya disingkat sKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Teknis lain; Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Katingan; Badan usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah Badan usaha Milik Daerah Kabupaten Katingan; Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusall,nya terdapat kekurangan pembendaharaan yang merugikan daerah, yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian; Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah menderita kerugian; Tuntutan perbendaharaarL dan Ttrntutan Ganti Rugr yang selanjutnya 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. dan pihak manaPun Yang merugikan keuangan dan barang daerah; Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah; Uang adalah bagian dari kek aya€ln daerah yang berupa uang kartal dan uang giral; Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang disingkat TPTGR adalah suatu bagi bendahara atau Pegawai proses tuntutan melalui TP dan TGR bukan bendahara, Pejabat lainnYa bergerak malrpun tidak yang meruPakan satuan atau ditimbang termasuk seJenls;
8. 16.Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur hewan dan tumbuh trrmbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya; Kekurangan Perbendaharaan adatah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhkan terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk; Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan batang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak disengaja; Page 5 of 25 19. 20. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas narna daerah, menerima, menyimpan dan membayxf menyerahkan uang atau surat bet}:e-r:ga atau barang- barang daerah; Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menalnpung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada lank yang ditetapkan; Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan pertrndang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara iainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi : (a) Pegawai Negeri Sipii; (b) Pegawai Kontrak; (c) Pegawai pada BUMD (Pegawai Perusahaan Daerah). Ahli Waris adalah orang yang kedudukannya menggantikan pewaris atas suatu warisan, baik terhadap hak maupun kewajiban untuk seluruhnya maupun sebagian;
9. 23.Pengampu disebut juga sebagai curator adalah orang orang yang ditunjuk atas keputusan I ketetapan pengadilan untuk melakukan pengampuan;
10. 24.Pejabat yang benrenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keteranganf menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secafa hukum dapat dipertanggungjawabkan; Pejabat lainnya meliputi pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, pegawai negeri bukan bendahara;
11. 26.Pihak manapun adalah pihak yang mer-ugikan keuangan daerah termasuk pihak ketiga, selain bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya;
12. 27.Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, narnun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak pertan ggun gj awabannya; membuat perhitungan dan Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan I atau pengelola barang dari tanggUngiawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya; Penghentian adatah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah yang menurut hukum menjadi tanggUng jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh 21. 25. 22. 28. 29. Page 6of25 31. 30. pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku; Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya; Banding adalah upaya Bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat lainnya, dan atau Pihak manapun yang mencari keadilan kepada Gubernur atas ketidakpuasan yang bersangkutan terhadap keputusan pembebanan yang sudah ditetapkan; Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Bend ahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat lainnya dan atau Pihak manapun dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kenrgian daerah; Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang terbukti menimbulkan kerugian daerah; Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya di singkat SKTJM adalah Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud dalam jangka waktu maksimal 4O (empat puluh) hari sejak ditandatangani; Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan 32. Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah;
13. 36.Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPK-RI, adalah Badan Pemeriksaan Keuangan 37. Republik Indonesia, sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; Asuransi Barang Daerah adalah Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang dipertanggungkan pada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati, bertugas membantu Bupati dalam penyeiesaian kerugian daerah. Bagin Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.T\.rntutan Perbendaharaan; dan
b.Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang milik Daerah. 33. 38. 34. 35. Page 7 of25 a. b. c.

BAB II

PEMBERLAKUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 3

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugr yang diberlakukan terhadap Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain, dan pihak manapun baik langsung maupun tidak langsung yang mertrgikan Daerah.

BAB III

INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain : Hasil pemeriks aan aparat pengawasan fungsional; Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan iangsung; Hasil verifikasi dari pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada badan usaha milik daerah; dan Informasi dari media massa dan media elektronik.

Pasal 5

(1)Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kenrgian bagi Daerah wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahuinya kejadian. (2| Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib segera menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah, selanjutnya apabila terbukti terjadi kerugian daerah, ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan.
(3)Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kertrgian daerah yang pasti.

Pasal 6

(1)Setelah kerugian daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang terbukti melanggar hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
(2)Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat iainnya. d. Page 8 of25
(2)
(3)

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 7

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, wajib segera diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

(U Pengenaan gantr kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengenaan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan atas usulan Majelis Pertimbangan. Tata cara Pengenaan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Keputusan tuntutan perbendaharaan dikeluarkan oleh Bupati dan pelaksanaallnya dilakukan oleh Maj elis Pertimbangan'
(2)Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dilaksanakan dengan cara:
1. a.Upaya Damai;
2. b.Tuntutan Perbendaharaan Biasa;
3. c.Tlrntutan Perbendaharaan Khusus; dan
4. d.Pencatatan.

Pasal 10

Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara/ahli waris/pengampu, baik melalui pembayaran tunai atau angsuran. Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pasal 11

Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM. Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling Lalrrbat 2 {dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerr.rgian daerah.

(1)
(2)
(1)\2\ Page 9 of 25
(3)(41 \21
(3)Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi surat kuasa Pemotongan, jaminan barang beserta surat kuasa pemilikan yang sah, dan surat kuasa menjual. Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayar.rn angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5)Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjuaian barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.
(6)Pelaksanaan keputusan tuntutan perbendaharaan (eksekusi) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 12

(1)Tuntutan perbendaharaarT. biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat {2}huruf b, dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh bendahara yang bersangkutan kepada Bupati sesuai dengan SKTJM" Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam kepengurusannya, kecuali apababila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut. Apabila dalam pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap bendahara terbukti bahwa kekurangan perbendaharaan tersebut dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalaha rlflya.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…