DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II FUNGSI DAN KEANGGOTAAN BPD; BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG HAK DAN KEWAJIBAN BPD; BAB IV UNSUR PIMPINAN BPD; BAB V PEMILIHAN PIMPINAN BPD; BAB VI RAPAT BPD; BAB VII MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD; BAB VIII LARANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD; BAB IX PERESMIAN DAN TATA CARA SUMPAH/JANJI ANGGOTA BPD; BAB X INSENTIF BPD; BAB XI ASPIRASI MASYARAKAT; BAB XII RAPAT DAN TATA TERTIB; BAB XIII PENYIDIKAN; BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tata tertib dan tatacara musyawarah pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa;

b.menjaring calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaran Desa berakhir;
c.menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.

(2)Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
(3)Calon terpilih anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
(4)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah mufakat oleh panitia musyawarah pengisian anggota BPD.
(5)Hasil musyawarah mufakat yang telah menetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia musyawarah pengisiananggota BPD.
(6)Keputusan bupati tentang pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (5). Page 5 of 17

Pasal 5

Yang dapat diajukan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhineka Tunggal Ika;
c.tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau kegiatan- kegiatan organisasi terlarang lainnya;
d.berpendidikan paling rendah berijazah SLTP dan/atau sederajat;
e.berumur paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah dan usia maksimal 60 Tahun;
f.Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
g.sehat jasmani dan rohani;
h.berkelakuan baik, jujur dan adil;
i.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
j.tidak sedang dalam proses atau menjalani pidana pada pengadilan;
k.bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah;
l.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;dan
m.wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis musyawarah mufakat oleh panitia musyawarah pengisian anggota BPD.

Pasal 6

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan:

a.jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa sebanyak 5 orang anggota;
b.jumlah penduduk 2.001 jiwa sampai dengan 3.000 jiwa sebanyak 7 orang anggota;
c.jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa sebanyak 9 orang anggota.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Pasal 7

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 8

(1)Anggota BPD mempunyai hak : Page 6 of 17
1. a.mengajukan usul rancangan peraturan desa;
2. b.mengajukan pertanyaan;
3. c.menyampaikan usul dan / atau pendapat;
4. d.memilih dan dipilih;
5. e.memperoleh tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(2)Anggota BPD mempunyai kewajiban :
1. a.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahanakan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
2. b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. c.menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
4. d.memproses pemilihan kepala desa;
5. e.mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
6. f.menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
7. g.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 9

(1)Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas :
1. a.menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
2. b.mengayomi adat istiadat;
3. c.menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
4. d.melaksanakan kehidupandemokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :
1. a.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. b.mebahas dan menyepakatiRancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
3. c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
(3)Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Tata Tertib BPD.
(4)Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang :
1. a.menyusun tata tertib BPD;
2. b.membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
3. c.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
4. d.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
5. e.membentuk panitia pemilihan kepala desa;
6. f.menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB IV

UNSUR PIMPINAN BPD

Pasal 10

Unsur Pimpinan BPD terdiri dari :

a.Ketua;
b.Wakil ketua;
c.Sekretaris. Page 7 of 17

BAB V

PEMILIHAN PIMPINAN BPD

Pasal 11

(1)Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketuadibantu 1 (satu) orang Sekretaris.
(2)Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
(3)Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
(4)Dalam hal anggota tertua dan/atau anggota termuda berhalangan hadir, sebagai penggantinya adalah Anggota BPD yang tertua dan/atau anggota BPDtermuda diantara yang hadir dalam rapat tersebut.
(5)Tata cara pemilihan Pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB VI

RAPAT BPD

Pasal 12

(1)Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
(2)Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota BPD yang hadir.
(3)Dalam hal tertentu, rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
(4)Yang dimaksud dengan hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). adalah Rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.
(5)Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB VII

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 13

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut.

Pasal 14

(1)Anggota BPD diberhentikan sementara apabila :
1. a.menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan;
2. b.menjadi tersangka melakukan perbuatan asusila dan/atau melanggar Page 8 of 17 norma-norma kebiasaan/adat yang berkembang di desa.
(2)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan BPD.
(3)Selama anggota BPD dikenakan pemberhentian sementara, maka segala hak dan kewajibannya dicabut dan pekerjaan sehari-hari ditangani oleh anggota BPD lainnya sesuai hasil musyawarah anggota BPD.
(4)Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa anggota BPD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka pemberhentian sementara dicabut.

Pasal 15

Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa anggota BPD terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, sedang anggota BPD yang bersangkutan melakukan upaya banding dan/atau kasasi, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama dan upaya hukum dimaksud belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum, maka keputusan rapat BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…