DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III PENYELENGGARAAN; BAB IV TANGGUNG JAWAB; BAB V EVALUASI; BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB VII PEMBIAYAAN; BAB VIII SANKSI; BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikankejenjangpendidikantingkat menengah, perlu mengatur wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4TTahun2oostentangwajibBelajar,Pemerintah Daerahdapat

Menetapkan

menetapkankebijakandalam meningkatkan program wajib belqjar sampai ke jenjang Pendidikan menengah;

d.bafrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhurufa,hurufb,danhurufc' perlumenetapkanPeraturanDaerahtentangwqiib Belajar 12 (dua belas) Tahun' :1.Pasal 1'8ayat(6}Undang-UndangDasarNegara RePublik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-UndangNomor5Tahun2oo2tentang PembentukanKabupatenKatingan,Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah(LembaranNegaraRepu}liklndonesia Tahun dOoZ Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a180); S.Undang-UndangNomor20Tahun2003tentang SistemPendidikanNasional(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 78' TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor a3O1);
1. 4.Undang-Undang Nomor 30' Tahun 2OO4 tentang pemerint"fr*-5"erah (Lembaran Negara Republik Indonesia fatrun ZOO+ Nomor 125' Tambahan Lembaran n.g"t. Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana"telahbeberapakalidiubahterakhir ;;;g; utd"";- undan-g Nomor 12 Tahun 2008 tentang pe*Uit"" Kedua atas Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik -Indonesia Tahun ZbOg Nomor 5b, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48a41;
2. 5.Un?ang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Xiuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara iepublik rttJon""it Tahun 2OO4 Nomor L26' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
3. 6.Undang-Uttd.tg Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemb"it k*r, peraturan Perundang-Undangan frc*t"rt , Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor AZ, ta"mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523\;
4. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran NegarJRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerin-tah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah NomorlgTahun2oostentangStandarNasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 71);
5. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerirtah, peterintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82' TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor a737\;
g.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun-2o}9Nomor90'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a863);
1. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan lLeirua.ran Negara Republik -lndonesia Tahun2010Nomor2g,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) seiagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang PerubahanAtasPeraturanPemerintahNomorlT Tahun 2OlO tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran^ Negara neplUtt tndonesia Tahun 2010 Nomor Ll2l; DEWAN Menetapkan :
2. 11.Peraturan Daerah Kabupatel Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pgmlagrln Urusan ' Pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran O^"r"fr- f.U"paten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
3. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2OLg tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun2ols-2ol}(LembaranDaerahKabupaten Katingan Tahun 2OL3 Nomor 30)' Dengal Persetujuan Bersama PERWAKILAN RAI{YAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHKABUPATENKATINGANTENTANG WAJIB BEI,AJAR 12 TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratural Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan' 2. pemerint.r, oa"raft La**fr g,r;"ti dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelen ggma pemerintahan daerah'
3.bupati adalah BuPati Katingan

i.Dil;" perraiJ*an adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan'
s.Wajib nerajar ii 1o,r. Belas) Tahun .yang selanjutnya disebut Frogram Katingan Cerdas adalah ptogf'* pendiiit<an menengah yanq harus diikuti oleh pendud.uk Kabupaten Katingan atas tanggungiawab Pemerintah Daerah dan MasYarakat'
1. 6.Wajib Belajar aaaarr program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesii atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masYarakat' T. pendidikan ior*rr adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pJndidikan dasar, pendidikan menengah' dan pendidikan tinggr.
g.pendidik"r, ,oilrormal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yangdapatdilaksanaku.',"ecu',aterstrukturdanberjenjang.
g.pendidikan Dasar adalah :""j""g pendidikan pada julYt pendidikan formal yang melandasi jenjang p"naiaif.n menen*fr, YmB diselenggarakan pada satuan pendidikan- beibentuk sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau u"rt rr. ttin v*g sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan p""aia*an yang berbentuk Sekolah Menengah pertama dan Madrasah Tsanawiyah, aiau bentuk lain yang sederajat' 10. pendidikan rur""."g"tr adalah jlnjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan taniui""_p"Cidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah "A1iyah, Sekolah Menengah Kejuman' dan Madrasah Aliy"h Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat' ll.Sekolah Menengah Atas, yarLg selanjutnya disingJ<at SM+, adalah salah satu bentuk satuan pendidika; rormat yang *"t'yJlttggarakan pendidikan urnu.m pada jenjang pendidikan *"rr"rrgrtrEo"# unjutan dari sMP' MTs atau bentuk lain yang "raJ"j"i:"turi lanjutan dari hasil belajar yang diakui sarna atau setara SMP atau MTs'
1. 12.Madrasah "ilVJ, -vrl}g *"l"oj;t ril .disingkat MA, adalah salah satu bentuk ,.to} p"rraia-itan formal dalam binaan Menteri Agamayang menyelengg*"k; pendidikarl umum dengan kekhasan agama Islam pada jedangpendidikan*t"tttg*f'sebagai4j"*dariSMP'MTs'atau bentuk lain yang sederajat'"t"" i"":litan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs'
2. 13.Sekolah Menengah rejuruan-,-y*q selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk saflran - i"irJia"ir."l .l;rmal yang menyelenggarakan pendidik." 1.[fi;L gaaa :..ri:."J pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMp, MTs, atau U"rrtot j.lri i,,,.g sederqjat ,"t"; hnjutan dari hasil belqiar yang diakui s€una atau setara SMP atau MTs'
3. 14.Madrasah Aliyah Kejuruan, ,*U *"fay1$Vadisingkat I\ltAK' adalah salah satu bent"k-J"t anbendidikan Tormal-dalam binaan Menteri Agama y*rg menyeleng*"r"k;-pendidikan ke3uruandgngan kekhasan agama Islam pada jenjangpendidikan p""""g"ri sebagai lanjutan dafisMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat gta; hnjutJn dari- hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs' 15. program paLef c "aurrn p;;; pendidikan menengah jatur non formal yang setara SMA atau SMK'
4. 16.Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili di Kabupaten Katingan - - ;;g aiUrrttit"tt dengarr dokumen kependudukan'
5. 17.Masyarakat aaaurr -kelompok warfa Negara Indonesia nonpemerintah yang *"*p.rrry.i p"rt atian dan p"t** al:* bidang pendidikan' 1g. penyelenggara program Gib 'b.1"3", L2 (dua belas) tahun adalah pemerintatr daerah dan masyarakat'

Pasal 2

program Katingan Cerdas berfungsi mengUpayakan perluasan dan ;;;;;t"r" kesempatan memperoleh pendidikan'

Pasal 3

program Katingan cerdas_ bertujuan .t:Tb"tikan pendidikan bagi Penduduk .rrrti,t dapat mengembangkan potensi dirinya'

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi :

1.PeiyelJrrgg"r""t Program Katingan Cerda-s; .

i.t"t"gg,rtil"*"u p"rrf","t' ggata Program Katingan Cerdas;
1. 5.B""rT"si -pltat<s"""r,' Frogram Katingan Cerdas ;
2. 4.Ha}., kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Program Katingan Cerdas; dan
3. 5.PembiaYaan.

BAB III

PEI{YELENGGARAAN

Pasal 5

(1)ProgramKatinganCerdas.diselenggarakanpadajalurpendidikanformal ' ' dan-Pendidikan non formal'
(2)Program ratingan cerdas pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang pendidikEur mene"g"r, i""e meliputi sMA, MA, SMK, MAK atau -U"rit"ti lain Yang sederajat'
(3)program xaUrrgin C"ra!" gada j"lul pendidikan non formal dilaksanakan melalui progrri, paket C atau bentuk lain yang sederajat'

Pasal 6

(I)PenyelenggarapendidikanmenengahProgramKatinganCerdaswajib menjagakeberlangsunganpelaksanaanprogramyangberkualitasdan terjangkau.

(2)Pendidikan menengah Program Katingan cerdas wajib menerima peserta didik tanpa ai"f.ti*i"asi Jesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
(3)Penerimaan Peserta memPersyaratkan calon dasar. satuan Pendidikan menengah telah menYelesaikan Pendidikan didik Pada peserta didik

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tenaga kependidikan' dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan penyeienggara Frogram Katingan Cerdas.
(2)Ketentrran lebih lanjut mengenai pel:aminan oleh Pemerintah Daerah sebagarm""" ai*"t*ra p"a* iy*t (fi aiatur dengan Peraturan Bupati'

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan Program Katqgat Cerdas dilarang melakukan '-' ;;;;t "* ti.y" ,rtttuk pendidikan, meliputi :
1. a.eenYetenggaraarl Pendidikan;
2. b.Pembinaan Pendidikan;
3. c.Penunjang Pendidikan; dan/atau
4. d.BiaYa OPerasional lainnYa'
(2)Ketentuan f"Uit, lanjut -mengenai larangan pengenaan biaya untuk pendidikan ;;;.i#a dima[sud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

(1)Frogram Katingan cerdas adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(2)Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Katingan cerdas menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan'
(3)Da1am penyelen ggarnarL rtos1,1,, Katingan Cerdas Dinas pendidikan wajib melakukarr sosialisasi'

BAB V

EVALUASI

Pasal 10

(1)Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program ' Kadngan Cerdas secara berkala' (21 Evaluasi t",n.a"p perarcT"an Prograry Katingan Cerdas sebagaimana \-' ai*ut *.rd pada ry"i tfl paling sedikiJ meliputi :
1. a.tingkat pencapai"r, progrio wajib behjar 12 (dua belas) tahun;
2. t.p"tittr-iaan kr'riliulum pendidikan menengah;
3. c.irasil belajar peserta didik; dan
4. d.realisasi arlggaran'
(3)Atas dasar t.ff evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {21 Bupati melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
1. a.Ketercapaian Program Katingan Cerdas;
2. b.Kemajuan Program Katingan-Cerdas; dan
3. c.Hambatan periyelengg"r*in Program Katingan cerdas. .
(4)Ketentuan r"uit, ianjut-m."g"""ilpelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksua p"J" "V"t if ) ait"ttif."t dJngan Keputusan Bupati'

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…