DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 April 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; BAB IV ORGANISASI; BAB V POLA PENGELOI,,AAN BLUD; BAB VI TATA KERJA; BAB VII KEPEGAWAIAN; BAB VIII PENGANGGARAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan-
2.Dewan Perwakilan n*ry"t Daerah Kabupaten Katingan yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelen ggtra Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Katingan. 4. pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah- S. if"*"t, j"tit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada semria bidang dan jenis penyakit.
6.bir"ktgr Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direkhrr Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan. T. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsinya.
8.Xomite tUeaik "aaUf, kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua dan staf medik fungsional.

g.Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter Sgl yang bekerja pada instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada ketua Komite Medik.
1. 10.Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawatfbidan yang anggotanya terdiri dari perawat dan bidan.
2. 11.Sahran Pengawas Internal adalah Kelompok Pejabat Fungsional yang berfungsi melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan sumber daya Rumah sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan.
3. 12.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan flrgasnya berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit. Page 3 of 11
4. 13.Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amiyar Kasongan yang meliputi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang, Kelompok Jabatan l\rngsional, Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan dan Satuan Pengawas Internal'
5. 14.Badan Layanan Umum Daerah selanjutrya disingkat -BLUD, adalah Instansi ditirrgturrgan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa i.ri dijual tanpa mengutamakan mencari keuntrrngan dan dalam *"trtrt *., kegiatannya didasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. 15.Pola fengelolaan- Keuangan badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan neksiUititas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek- praktek bisnis yang sehat - unhrk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam - rangka memajukan kesejahteraart umum dan menterdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umuslnya.
7. 16.badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BpJS Kesehatan, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan k6usus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai NgSeri Sipil, Penerifua Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun ralqyat biasa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD dengan nama RSUD Mas Amsyar Kasongan. (21 RSUD dibenhrk dan ditetapkan dengan Kelas C.
(3)RSUD dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. " i+i pola Pengelolaan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Kepuhrsan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagran Pertama Kedudukan

Pasal 3

(1)RSUD merupakan kmbaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan. z iZi pSUO dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Direkhrr yang berada- di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (S) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Perahrran Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berh""il gurr" dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksan-akan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit. Page4ofL1 c. d. e. f. o b'

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi :

a.pelayanan medis;
b.pelayanan penunjang medis dan non medis; pelayanan asuhan kePerawatan; pelayanan rujukan medis, non medis dan lainnya; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan penelitian, pengemba.n'ga'n, dan pemasaran; pengelolaan ad*ini"trasi, keuangan, hukum dan kehumasan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi RSUD terdiri atas :

a.Direktur;
b.Bagian Kesekretariatan, terdiri atas:
1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Humas;
2. 2.Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
c.Bidang Pelayanan, terdiri atas:
1. 1.Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
2. 2.Seksi Keperawatan.
d.Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Rekam Medik terdiri atas:
1. 1.Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
2. 2.Seksi Rekam Medik.
e.Bidang Keuangan, terdiri atas :
1. 1.Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi;
2. 2.Seksi Verifikasi dan Anggaran.
f.Instalasi
g.Komite Medik
h.Komite Keperawatan
i.Staf Medik Fungsional
j.Satuan Pengawas Intern
k.K"lo*pok Jabatan l\rngsional lainnya sesuai kebutuhan. Bagan struktur organisasi dan tata kerja RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Bagran Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Kesekretariatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Masing-masing Sub-Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 6erada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagtan Kesekretariatan. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi lang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang. Ketentuan *"rrg.rr"i jenis dan jumlah jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan BuPati.

(1){21
(1)(21
(3)
(4)(s) Page 5 of L1 (21
(3)(41 (s)
(6)

Pasal 8

(1)Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD. Instalasi mempunyai tugas membanhr Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinyc'. - irrstatasi dipirnpin oleh seorang Kepala Instalasi dari pejabat fungsional di bidangnya. Kepala Instalasi ditetapkan oleh Direkttrr. fepata Instalasi bertanggung jawab kepada Direkhrr melalui Kepala Seksi dan Kepala Bidang masing-masing. pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan dan kemampuan RSUD. Bagran Ketiga Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Keperawatan dan Satuan Pengawas Internal Paragraf L Komite Medik dan Staf Medik F\rngsional

Pasal 9

(U Komite Medik dipimpin oleh Kehra Komite Medik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur- (21 Komite tUeait mempunyai tugas membantu Direkhrr dalam menJrusun Standar Pelayanan - Medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional, dan mengembangkan progra.m pelayanan-

(3)Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur. i+i Komite Medik dapat dibanhr oleh Panitia atau Kelompok Kerja Khusus untuk memperlancar tugas yang anggotanya terdiri atas Pejabat Medik Fungsional dan Tenaga Profesi lainnya yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 10

(1)Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningka-tan dgn pemulihan k"*Jh"tarr, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan, serta penelitian dan pengembangan. (21 b"t"* melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian. (g) Kelompok Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang kehra yang dipilih oleh anggota kelomPoknYa.
(4)Ketua kilompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Pasal 1L
(1)Komite Keperawatan dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direl<tur- (21 Komite Keperawatan mempunyai hrgas membantu Direktur men)rusun Standar kiperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan. Page 6 of 11
(3)
(4)
(5)Ketua Komite Keperawatan dipilih dari Pejabat Perawat F'ungsional' Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direkhrr' Komite Keperawatan dapat dibantu oleh Panitia atau Kelompok Kerja Khusus un-tuk *"*perlarrcar tugas yang anggotarrya terdiri atas Pejabat perawat Fungsional- dan Tenaga Profesi lainnya yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 12

(l) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2)batuan pengawas Internal bCrtugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan sumber daya RSUD.
(3)Kepala satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Direktur. t+i Saiuan Pengawas Internal dibenhrk dan ditetapkan oleh Direlitur.

Pasal 13

T\rgas pokok dan tungsi unit kerja di lingkungan RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan BuPati.

(1)BLUD dipimpin oteh Pimpinan BLUD. / (21 Pimpinan BLUD dijabat rangkap oleh Direkfin / igi fimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan BuPati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…