DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN; BAB IV PERENCANAAN; BAB V PENGEMBANGAN KONSEP DASAR; BAB VI PENETAPAN KLA; BAB VII PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII PENGANGGARAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin dan melindung anak dan hak-Menimbang: Mengingat 1. b. haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak; bahwa upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dengan membuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggara€m Kabupaten Layak Anak; bahwa unttrk meqiamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui Kabupaten Layak Anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratrrran Daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kabupaten Layak Anak; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun L979 tentang Kesejahteraan Anak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31a3); Undang-Undang Nomor 20 Tahun L999 tentang Pengesalwn ruO Canuenlion Nomor 138 Conrernilq Minimum Agefor Admi.ssionto Em4iogment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja) (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 56, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835); Undang-Undang Nomor 39 Tahun L999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Iembara-n Negara Republik Indonesia Nomor 3886); d. 2. 3. 4. Page 1 of 19

5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20OO tentang Pengesahan II: Conuention Nomor 782 Concerning The Prohibitionan and Immediate Action for The Elemination ofi?w Worth Formsof Child Labour (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39all; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235],, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2At4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AO4 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4419); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a967);
10.undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OA9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63); 1 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2An Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2Ol2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 6. 7. 8. 9. Page 2 of 19 beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e|;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OAT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Repubtik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L99l;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 3);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2OlL tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2}ll Nomor 4);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2O1l tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2}ll Nomor 4);
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Pelaksalaan Perlindungan Anak;
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomorl l Tahun 2OI1 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Indikator Kabupaten I Kota Layak Anak;
22.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2OLL tenta.ng Panduan Pengembangan Kabupaten I Kota Layak Anak;
23.Peraturan Menteri Negara Pemberdayatrn Perempuan dal Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupate n I If.:ota Layak Anak; 24.Keputrrsan Presiden Nomor 59Tahun 2OO2 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak; Page 3 of 19
25.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2OA2 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (RANPESKA); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN DAN BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN: MenetAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati Katingan dan Perangkat Daerah sebagai penyelen g€iara Pemerintah Daerah. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan- Bupati adalah Bupati Katingan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan. BPPAKB adalah Badan Pemberdayaarr Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan. KLA selanjutnya disebut Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan Kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, prograrn dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan- Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Page 4 of 19 16. 14. 15. 18. 19. 20.

(1)(21 kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. perencanaan Berperspektif Hak Anak adalah perencanaan yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan anak. GugUs T\rgas Kabupaten Layak Anak selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah wadah yang terkoordinasi dengan beranggotakan dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, or€rng tua dan anak serta perwakilan dari gugus tugas kabupaten yang ditunjuk dan ditetapkan untuk dikembangkan sebagai kabupaten layak anak serta masyarakat. Analisis Perlindungan Hak Anak adalah analisis untuk mengidentifikasi sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang dinikmati anak, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan prograrn satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 {lima) tahun. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 {satu) tahun. Anggaran Berperspektif Pengarusutamaan Hak Anak adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk terpenuhinya hak-hak anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan Stakeholder dalam men1rusun strategi pengintegrasian hak-hak anak dalam pengembangall KLA melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaraTr-, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan KLA dimaksud. Penyelenggaraan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, beraklak mulia, dan sejahtera- t7. Page 5 of 19

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

Pasal 3

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e.perlindungan khusus.

Pasal 4

Strategi Pengembangan KLA berupa pengintegrasian hak anak dalam:

a.setiap proses pen)rusunafl kebijakal, program, dan kegiatan pembangunan;
b.setiap tahapan pembanguraarl, mulai dari perencanaan, penganggarara, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi-

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Setiap SKPD men5rusun perencanaan pengembangan kabupaten layak anak, berdasarkan pada kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif perlindungan hak anak yang dituangkan dalam Renstra dan Renja sesuai dengan RPJMD. {21 Perencanaan perlindungan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis perlindungan hak anak, dalam pen5rusunannya dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggr atau pihak lain yang berkompeten. Pasa] 6 Perencanaan perlindungan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh BPPAKB dan BAPPEDA Kabupaten Katingan.

BAB V

PENGEMBANGAN KONSEP DASAR

Pasal 7

Pengembangan KLA memuat:

a.konsep dasar;
b.tahapan pengembangan;
c.indikator;dan
d.peran Pemerintah KabuPaten.

Pasal 8

Konsep dasar KLA sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, meliputi:

a.pengertian KLA;
b.tujuan KLA;
c.strategi KLA; dan
d.peran para pihak. Page 6 of 19

Pasal 9

Tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,meliPuti:

a.tahapan PersiaPan;
b.tahapan Perencanaan;
c.tahapan Penganggaran;
d.tahapan pelaksanaan;dan
e.tahapan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

(1)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a, meliputi:
1. a.membangun kesepakatan antar SKPD, organisasi sosial, organisasi profesi, -perusahaan swasta dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA;
2. b.membentuk Gugus Tugas KLA dan tim sekretariat Gugus T\rgas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
3. c.membentuk tim seleksi penentuan wilayah KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah selaku koordinator Penanggungiawab Gugus Tugas KLA;
4. d.membentuk tim Pen1rusun petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan KLA;
5. e.meningkatkan kapasitas SKPD dan stakeholders; dan
6. f.mengumpulkan data anak. {2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a, dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama {MoU}-

Pasal 11

Tahapan Perencanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b, membuat rencana kerja dan rencana aksi daerah dengan menerapkan strate gi penyelenggaraan pengembangan kabupaten layak anak. Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal t huruf d, melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…