DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran -Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 5) diubah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 1-69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a180); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 3. 4. Page I of 12 5. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendahara€ur. Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang perimb-angan Kiuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintJfr"tt Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor L26, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraaSSh Undang-undang Nomor t2 Tahun ?OLL tentang pembenfukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOLt illo*o, 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang ep*"tit Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zot+ Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\ Uniang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang pemerintahan 6aerah ( Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor5SST) sebagaimanatelahaiuuar,beberapakali'terakhir, dengin Undang_undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penEtapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2oL4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2ALs itlo*o, 24, timUatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 22' fairfafran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $a7l; ll.PeraturanPemerintahNomorlo0Tahun2o0o tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil d"1"7 Jabatanstrutturat(I,embaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2oooNomor|97,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Peme-rintah Nomor 13 Tahun 2oo2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sifil 94:* Jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2ooo2Nomor33,Tamba}ranLembaranNegara Republik Indonesia Nomor a1.94l; L2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan nT-t4 - (Lembaran Negara RepuUlik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O' tamuarran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

13.Peraturan 'Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelengaraarLPemerintahDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 7. 8. 9. 10. Page 2 of. L2 |4.PeraturanPemerintahNomor33Tahunzaa7 lentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerirtah, Peinerintahan Daerah Provinsi' dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran io{; Republik Indonesia Tahun 2OoT Nomor 82' Tambahan Lembaran Negara Nomor a7371; ls.PeraturanPemerintahNomor4lTahunzoa7tentang brgttti*"*i Perangkat Dae-rah (Lembaran Negara n"irrUfit IndonesiJTahun 2OOT Nomor 89' Tambahan trmUaran Negara Republik Indonesia Nomor a7aLl; l6.PeraturanDaerahKabupatenKatinganNomor3 Tahun2oostentangPembagianUrusanPemerintahan nil Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katiigan lrc*trt"tt Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 3); LT,PeraturanDaerahKabupatenKatinganNomorS Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatei fatingan (Lembaran Daerah kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 5); ls.Peraturantvtente-riDatamNegeriNomor56.Tahun 2OlO tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri n^t"*NegeriNomor5TTahun2oo7tentangPetunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; lg.PeraturanMenterin.t.*NegeriNomorlTalrun2ot4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN-RAKYAT NABNETT KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan:PERATURANDAERAHKABUPATENKATINGAN TENTANGPERUBAHANKEDUAATASPERATURAN DAERAHKABUPATENKATINGANNoMoRSTAHUN 2OO8 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran -Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 5) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan BAB IV Bagian pertama Dinas Pendidikan Paragraf 2 pasal 6 diubah, sefrirrgga keJeluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Dinas Pendidikan, terdiri dari :
1. a.KePala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; Page 3 of 12
  3. 3.Sub Bagian Pen5rusunan Program dan Pelaporan;
3. c.Bidang Plngembangan Standar Nasional Pendidikan, membawahkan :
  1. 1.Seksi Pengembangan Data;
  2. 2.Seksi Pengembangan Standar Mutu;
  3. 3.Seksi Pengembangan Standar Akses'
4. d.Bidang penaii*an Nonformal dan Informal membawahkan :
  1. 1.Seksi Pendidikan PenYetaraan;
  2. 2.Seksi Pendidikan Masyarakat dan Gender;
  3. 3.Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
5. e.Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
  1. 1.Seksi Sekolah Dasar;
  2. 2.Seksi Sekolah Menengah Pertama;
6. f.Bidang Pendidikan Menengah dan Luar Biasa, membawahkan :
  1. 1.Seksi Sekolah Menengah Atas - Luar Biasa;
  2. 2.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
7. g.Bidang Sarana dan Prasararla, membawahkan :
  1. 1.ssSeksi sarana dan Pras arana Pendidikan Anak usia Dini;
  2. 2.Seksi Sarana dan Prasaralla Pendidikan Dasar;
  3. 3.Seksi sarana dan Prasaralla Pendidikan Menengah-LB;
8. h.KelomPok Jabatan Fungsional;
9. i.Unit Pelaksana Teknis Dinas;
(2)Bagan strrt t r organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam ' ' laripiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Bagian Ketiga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika farigraf t plsal 10, pasal 11 dan pasal L2 diubah, sehingga keseluruh€urnya berbunyi sebagai berikut : tsagian Ketiga DINAS PERHUBUNGAN, TOUUNTKASI DAN INFORMATIKA Paraglaf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pof.of. membaritu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku'

Pasal 11

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi : a. perumus"" f,.uij"r."" teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; p;;g"*prlan dan pengolahan data, pen,rusunan program bidang Pertiubungan, Komunikasi dan Informatika; Koordinasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang b. c. Lalu Lintas Angkutan Jalan;

d.Koordinasi, p"?g**."r.r, dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
e.Koordinasi, pJrrgr*u.*u,* L* evaluasi pelaksanaan tugas bidang Komunikasi dan Informatika;
f.Koordinasi, pengawasan dan dukungan fasilitas Bandar Udara' Page 4 of t2 Paragral2 Susunan 0rganisasi

Pasal 12

(1)Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
1. a.KePaIa Dinas;
2. b.Sekretariat membawahkan;
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Pen5rusunan Program dan Pelaporan' c.BidangLaluLintasAngkutanJalan'membawahkan: 1.set<siPengendalianl,atuLintasJalandanPerparkiran;
  4. 2.Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  5. 3.Seksi Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan- d.BidangLaluLintasAngkutanPerairan,membawahkan:
  6. 1.Seksi Pengendalian Latu Lintas Angkutan sungai, Danau dan PenYeberangan;
  7. 2.Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhan;
  8. 3.Seksi Perencanaan [,alu Lintas Angkutan Perairan;
3. e.Bidang udara, Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
  1. 1.Seksi Udara, Komunikasi Publik;
  2. 2.Seksi Telekomunikasi dan Media Massa;
4. f.KelomPok Jabatan Fungsional;
5. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas' (21 E"g* strutctur organisasi Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yangtidakterpisahkandariPeraturanDaerahini.
  1. 3.Ketentuan Bagran Keempat Dinas Pekerjaan Umum Paragraf 1 pasal 13, pasal t+" aan pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Baglan KeemPat DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 13

Dinas Pekerjaan umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan umum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan. Pasal L4 Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi :

a.Merumuskan Kebij "k"' p"trt i"naan dan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Permukiman;
b.Pelaks alaaarlurusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
c.Mengelola barang milik Daerah atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab;
d.Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
e.eenlampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran, Pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati' Page 5 of L2

(1)Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekret atiat membawahkan;
  1. 1.Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan'
  3. 3.Sub Bagian Pen5rusunan Program dan Pelaporan;
3. c.Bidang Pengairan, membawahkan:
  1. 1.Seksi PerencanaanTeknis;
  2. 2.Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
  3. 3.Seksi Pengamanan Sumber Daya Air'
4. d.Bidang Bina Marga, membawahkan :
  1. 1.Seksi PerencanaanTeknis;
  2. 2.Seksi Jalan;
  3. 3.Seksi Jembatan;
5. e.Bidang CiPta Karya, membawahkan:
  1. 1.Seksi Perencanaan Teknis;
  2. 2.Seksi Tata Bangunan dan Permukiman;
  3. 3.Seksi PLP dan Air Bersih'
6. f.Bidang Tata Ruang, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pembinaan Tata Ruang dan Jasa Kontruksi;
  2. 2.Seksi Pengendalian dan Penataan Ruang'
7. g.KelomPok Jabatan Fungsional; fr. Ut it Pelaksana Teknis Dinas'
(2)Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan umum tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketenhran Bagtan Kelima Dinas Pertambangan dan Energi Paragraf 2 pasal-18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf.2 Susunan Organisasi

Pasal 18

(1)Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari i
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
  2. 2.Sub Bagran Keuangan; 3.Subn"s,"''Pen5rusunanProgramdan-Pelaporan
3. c.Bidang Oe6togi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
  1. 1.Seksi Geologi dan Tata Lingkungan;
  2. 2.Seksi Sumber DaYa Mineral;
4. d.Bidang Bina Usaha i f"tt *bangan Um,m, Migas, Listrik dan Energi membawahkan :
  1. 1.Seksi Bina usaha Perijinan Pertambangan umum dan Migas;
  2. 2.Seksi Bina Usaha Listrik dan Energi;
5. e.Bidang Pembinaan dan Pengawasan, membawahkan :
  1. 1.Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan umum, Mineral, Migas, Listrik dan Energi;
  2. 2.Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan dan K3;
6. f.KelomPok Jabatan Fungsional ; Page 6 of 12
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas'
(2)Eagan Str-*ttur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi tercantum dalam i"ampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

5.Ketentuan Bagian Ketujuh Dinas sosial, Tenaga Kgrja dan Transmigrasi Piragraf 2 pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragral 2 Susunan Organisasi

Pasal 24

(1)Dinas sosial, Tenaga ]Keqadan Transmigrasi terdiri dari :
1. a.KePala Dinas ;
2. b.Sekretariat membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; 3.SubBagianPen5rusunanProgramdanPelaporan. c.BidangKesejahteraxlsosial,membawahkan:
  3. 1.Seksi Pemberdayaarl Sosial;
  4. 2.Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
  5. 3.Seksi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial'
3. d.Bidang Ketenagakeiaart membawahkan :
  1. 1.Seksi Perencanaan, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
  2. 2.Seksi Pelatihan, Peningkatan Produktivitas dan Pemagangan Tenaga Kerja;
  3. 3.Seksi-p"ribirr*"r, dan pengawasan Tenaga Kerja.
4. e.Bidang Ketransmigrasian, membawahkan: l.SeksiPenyiapanPermukimandanPenempatan;
  1. 2.Seksi Femberd ayaa1, Masyarakat dan Fasilitasi PerPindahan;
  2. 3.Seksi Peningkatan Mutu dan Ketrampilan'
5. f.KelomPok Jabatan Fungsional;
6. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas'
(2)p,iga,- Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan ' 'trirsmigrasi tercantum dalam lampiran v sebagai bagtan yang tidak terpisafrkan dari Peraturan Daerah ini'

6.Ketentuan Bagran Kedelapan Dinas Perindustrian, Perdagangan' Koperasi dan uMru Paragraf 2 pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragtaf 2 SusuffiOrganisasi

(1)Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM terdiri dari:
1. a.KePala Dinas ;
2. b.Sekretariat membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; 3'subBagianPen5rusunanProgramdanPelaporan.
3. c.Bidang Industri, membawahkan:
  1. 1.Seksi Agro Industri
  2. 2.Seksi Aneka Industri
  3. 3.Seksi Iklim Usaha dan Kerjasarna Industri Page 7 of 12
4. d.Bidang Perdagangan, membawahkan :
  1. 1.Seksi Perdagangan Dalam Negeri
  2. 2.Seksi Perlindungan Konsumen'
  3. 3.Seksi Promosi dan Inovasi Perdagangan'
5. e.Bidang Koperasi dan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), membawahkan:
  1. 1.Seksi Pembinaan UMKM;
  2. 2.Seksi Bina Usaha KoPerasi;
  3. 3.Seksi Bina Kelembagaan Koperasi'
6. f.KelomPok Jabatan Fungsional;
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas'
(2)Blgan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan ' ' Kofierasi dan UMKM tercantum dalam lampiran VI sebagai bagran v,r}stidakterpisahkandariPeraturanDaerahini.

7.Ketentuan Bagian Kesembilan Dinas Kehutanan Paragfaf 1 pasal 28' Pasal 29 danp"asar 3o diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagran Kesembilan DINAS KEHUTANAN

Pasal 28

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan;

Pasal 29

Dinas Kehutanan mempunYai fungsi : Perumusan kebij akan teknis dibidang kehutanan; perencanaan d; pelaksanaan program pembangunan bidang kehutanan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan; r""goirainasian dan pembinaan tugas bidang kehutanan- yang mellputi bina pengelollan kawasan hutan, pemanfaatan hutan, pl"d"*"""" rrit"i, penanggulangan bencana hutan, pelestarian iariperlindungan hutan, serta perijinan usaha kehutanan; p""g!"a*u, dr11 evaluasi pelaksanaan tugas bidang kehutanan; pelJksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas; pelaksanaan tugi.s lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinYa. Pe-r:agraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 30

(1)Dinas Kehutanan membawahkan :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagran Umum dan KePegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; 3.Subg"grr,,PenyusunanProgramdanPelaporan'
3. c.Bidang Peiataan dan Pemanfaatan Hutan membawahkan:
  1. 1.Seksi Penataan Kawasan;
  2. 2.Seksi Pemanfaatan Hutan'
4. d.Bidang Pengusahaan Hutan membawahkan:
  1. 1.Selisi Produksi dan Punglrtan Kehutanan; a. b. c. d. e. f. o b' Page 8 of L2
  2. 2.Seksi Pere<iaran l"egaiiras rlasii Hrris'n:
5. e.Bidang Keamanan Hutan membawahkan:
  1. 1.Seksi Keamanan dan Perundang-Undangan;
  2. 2.Seksi Konservasi Hutan;
6. f.Bidang Bina Hutan membawahkan:
  1. 1.Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan;
  2. 2.Seksi Pembinaan Hutan dan Reklamasi;
7. g.KelomPok Jabatan Fungsional;
8. h.Unit Pelaksana Teknis Dinas' (21 Bagan Struktur organisasi Dinas Kehutanan tercantum dalam lampiran VII seUJgai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  1. 8.Ketentuan Bagian Kesepuluh Dinas Pertanian Paragraf I pasal 31' pasal z2 danPlsal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan urusan daerah dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan;

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…