DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan; Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor L69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 389O); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara ) 3. Page 1 of 1O Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

4.U"a*g.Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan ll"?"t" {Lembaran Negara Republik Indone-sia Tahui 2oo3 i.Io*or 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;
5.Un?ang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang perbeniah u""i Negara (Lembaran Negara Rep-ublik Indonesia Tahun ZOO+ Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6.Un-tlang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangu'r, ti.**gan Antara Pemerintah Pusat d+n pernerintahr* o*"i"ft (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah.un 2AA4 Nomor 126, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraaSSl;
7.Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 2All tentang pembeitukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, flmbafran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523ab
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot+ tentang Aparatir Sipif" Negcra (Lembaran Negara - Reprrblik hidonesia rarrun zdt+ Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549a1;

g.Untang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah* b^"t't' {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244' Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor55ST};
1. 10.Peraturan Pemerintah Nomor L6 Tahun L994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Slnil (Lembaran Negara Repu6ft Indonesia Tahun L994 Nomor 22' TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor $a7l; ll.PeraturanPemerintahNornorlooTahun2oootentang - - Pengangkatan Pegawai N-egeri Sifil {** Jabatan struktural (Lemblaran Negara Reprrblik Indonesia Tahun2OOONomorlg7,TambahanLembaranNegara RepubliklndonesiaNomor4ols}sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentaig Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1OO tEntang Pengangkatan Pegawai Negeri Sigil dalam Jabatan stirt<tuiat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aoa2 Nomor 33, Tambahan Lembararl Negara Republik Indonesia Nomor 4Bal; 12.PeraturanPernerintahNomor5STahun2oo5tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepirUtit Indonesia T-ahr.ln 2OO5 Nomor 14O, Tambahan l,embaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraSTS]};
2. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2aa7 tentang Pembaglan urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemeriitahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Ne.gara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor arc7l;
3. 14.Peraturan lemerintah Nornor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelengaraanPemerkrtahDaerah(LembaranNegara Reiubfik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165' Page 2 of 1O Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +74L1;
5. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
6. 17.Peraturan Daerah Kc.bupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Orgrimisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan PembaBglna4 Daetah Darr Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 6);
7. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun ?OLO tentang Perubahan .Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OOT tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OI4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetqjuan Elersama DET'I/AN PERWAKILAN RAI{TAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUP'ATEN KATINGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2OO8 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKIVIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN Pasal I tseberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kat$gan Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana4n psrnbangUnan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut :
9. 1.Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

{1) Dengan Perahrran Daerah ini dibentuk Iembaga Teknis Daerah dan Kantor di Kabupaten Katingan.

(2)Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dirnaksud pada ayat (L), terdiri dari : A. Inspektorat dan Badarr:

1.Inspektorat Kabupaten; 2, Badaa Perencanaan Pembangunan Daerah; Page 3 of 1O
3.Badan Lingkungan HiduP;
4.Badan Pernberd ayaaJr Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
5.Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;
6.Badan KePegawaian Daerah;
7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

g.Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
g.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSPI. B. Kantor :
1. 1.Kantor Satuan Polisi Parnong Praja dan Perlindungart MasYarakat.
2. 2.I(*iot Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
3. 2.Ketentuan Bab III Bagian Keempat Pasal 9, Pasal 1o dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagtan KeemPat BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH T\rgas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mernpunyai tugas melaksanakan pen)rusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perenca"rlaan pembangunan daerah'

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a.Perumusan kebijakan teknis pererrcanaan pembangunan daerah;
b.eengkoordinasian pen5rusunan perencanaan pembangunan daerah; c. pembinaan dan ielaksanaan perenc€m.aan pernAangunan daerah yang meliputi p6t t ""r"at tata ruang dan fi.*ik' -perencanaErn ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahte raa1l ril<yat, plmerintahan, penelitian pengembange'1 dan statistik;
d.Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan;
e.Pelaksanaan i*g"* lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinYa.

Pasal 11

(1)Susunan organisasi Badan Perencanaan P'embangunan Daerah terdiri dari :
1. a.KePala Badan ;
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; 3.SubBagianPen3rusunanProgramdanPelaporan;
3. c.Bidang Anggaran, membawahkan :
  1. 1.Sub Bidang Alokasi dan Analisa Anggaran;
  2. 2.Sub Bidang Pengendalian Anggaran'
4. d.Bidang Ekonomi, membawahkarr :
  1. 1.Sui Bidang Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Energi; Page 4 of 1O
  2. 2.Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha;
5. e.Bidang Penelitian, Pengembangan membawahkan :
  1. 1.Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; 2.subBidangStatistit,EvaluasidanPelaporan;
6. f.Bidang Perenclnaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Ralryat, membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Sosial BudaYa;
  2. 2.Sub Bidang KesejahteraErn Rakyat;
7. g.Bidang Tata {uang,-s aranadan PrasarErna membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
  2. 2.Sub Bidang Sarana dan Prasaxana;
8. h.KelomPok Jabatan Fungsional : - (21}agan susunan ois*ri*.ui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran I sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'
  1. 3.Ketentuan Eab III Bagran Keempat Badan Pemberdayaan,Masyarakat dan Pemerintahan Desa Parigraf 2 pasal 17 diubah, sehingga berbunYi sebagai berikut :
(1)Badan PemberdayaarL Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:
1. a.Kepala Badan ;
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagran Umum dan KePegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub g"gr*tt Penyusunan Program dan Pelaporan;
3. c.Bidang periberd qriu,- Lembaga Masyarakat rnembawahkan:
  1. 1.Sub eiJ;g demberd ay^u, Kelembagaan Adat sosial dan BudaYa;
  2. 2.Sub rjiauog penyuluhan Bimbingan dan Pelatihan MasYarakat; d.Bidang-PemberdayaarlEkonomi,membawahkan: 1, Sub niJ""g iengemb "fi8rarl Usaha E-konomi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro;
  3. 2.Sub Bie;g peminfaatan sumber Daya Alam dan PeneraPan Teknologi;
4. e.Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan : L. Sub eia",,S Administrasi pemerintahan Desa dan Pengembangan Desa;
  1. 2.Sub-Bidang Sarana dan Kekayaan Desa;
5. f.KelomPok Jabatan Fungsional ; tZl iaeart-Sfiift rr Organisa"f g.d"t Pemberd ayaa'. Masyarakat dan Pemerintahan Desa tercantum dalam lampiran II sebagai bagran y**gtidakterpisahkandariPeraturanDaerahini. dan Statistik, Page 5 of 10
  1. 5.Ketentuan Bab III Bagian Ketujuh Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyr sebagai berikut : Bagran Ketujuh BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 27

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik' Pasa] 28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi : a. perumus"rl p""ii"pan kebijakan teknis dan pengk4iian di bidang Kesatrran Bangsa dan Politik; b. perumus.rr--ili.Ui3akan dan fasilitasi peningkatan sumber daya rnanusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; c. perumus"rr" p.;f;pr' t "tii.ti", dan pengtajian masalah strategis daerah;

d.Koordinasi penSrusunan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
e.Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
f.Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang Kesatuar-r Bangsa dan Politik;
g.Pelaksarraan a,g,! r"i" y*g diperintahkan oteh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinYa;
h.Pelaksan..r, t g*s lai--n yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinYa.

(1)Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
1. a.KePala Badan ;
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagran Umum dan KePegawaian;
  2. 2.Sub Bagan Keuangan;
  3. 3.Sub g"gr'm Penyusunan Program dan Pelaporan;
3. c.Bidang xeiahanan Ideologi Barrgsa, membawahkao:
  1. 1.Su6 nia"rrg wawasan Kebangsaan dan Pembamran;
  2. 2.Sub Bidan; Beh Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa;
4. d.Bidang Kewaspadaan, membawahkan :
  1. 1.Suf, Bidang penanganan Konflik dan Pengawasan orang Asing; nar{qan frini dan :lkam;
  2. 2.Sub "ftia"rrg Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intt
5. e.Bidang Politik dan Kemasyarakatan' membawahkan :
  1. 1.Sub Bidang Politik dan Pemilu;
  2. 2.Sub BidanE ormas dan Ketahanan Lembaga Masyarakat;
6. f.KelomPok Jabatan Fungsional ;
7. g.Unit pbtraksana Teknis Badan (UPTB)'
(2)Bagan su"urr"., organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran III sebagai bagran yang tidak terpisahkan del'ri Peraturan Daerah ini' Page 6 of 1O

6.Diantara Bagian Ketujuh dan Bagran Kesemjoilan ditambahkan satu bagran yuihi Bagian -Kedelapan, diantarl Pasal 29 dan Pasal 3O disfsipkan 3 (tig"I Pasal yaitu Pasal 29 A, Pasal 29 B dan Pasal 29 C sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagtan KedelaPan IAN BADAN KETAHANAN PAN-GAN DAN PEI,AKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN ;.. perumusun tUilakan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluh* p.riuoian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan rencana straiegis yang ditetapkan pemerintah daerah;

b.Pemberian duf<ungan atas perencanaart, pembinaan dan pengendalian tcefij iyr' teknis dibidang ketahanan pangan dan petaksanapeny_uhrhar_rpertanian,peri-kanandankchutanan;
c.Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian tetnis dibidang ketersediaan, kerawanan dan distribusi Pangan;
d.Perumusan, perencanaan, pembinaan,- koordinasi dan pengendalian teknis dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
e.Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pitat salla penJruluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
f.i'enyelen ggataanurusan kesekretariatan;
g.Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;-
h.Pelaksanaan tuga* t itt yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinYa;

(1)Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pertanian, PJrikanan dan Kehutanan terdiri dari :
1. a.Kepala Badan
2. b.Sekretariat membawahkan;
  1. 1.Sub Bagran Umum dan KePegawaian
  2. 2.Sub Bagran Keuangan-
  3. 3.Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan'
3. c.Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Ketersediaan Pangan; Page 7 of 1O Dalam menYelenggarakan Pelaksana Pen5ruluhan
  2. 2.Sub Bidang Distribusi Pangan'
4. d.tsidang Konsulmsi dan KeamgIflan Pangan membawahkan :
  1. 1.Sub Bidang Konsumsi Pangan;
  2. 2.Sub Bidang Keamanan Pangan' e.BidangProgramadanPenyelenggaraanPenyuluhan membawahkan :
  3. 1.Sub Bidang Programa Pen5ruluhan;-
  4. 2.Sub Bidan! Penyelenggaraan SDM Penyuluhan'
5. f.Bidang Kelembagaan d# Pengembangan SDM Aparatur dan Petani membaw'ahkan :
  1. 1.Sub Bidang Metodologi Penyuluhan;
  2. 2.Sub Bidang Teknologi Penyuluh4n'
6. g.KetomPok Jabatan Fungsional; ff. ut it pltatcsana Teknis Badan (UPTB)' --
(2)Bagan S;;;; organisasi Badan' Ketahanan Pangan dan pelaksana -eenyuluhin Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum datam lampiran IV sebagai bagian yang tidaliterpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

7.Ketentuan Bab III Bagian Kesembilan Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagran Kesembilan BADANPENANAMANMODALDANPELAYANANTERPADU SATU PINTU (PTSP} P,aragraf 1 T\rgas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Badan Penanaman Modal dan Pelayalan -telnadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Katingan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan *""Vif""ggarakan urusar] pemJrintahan dibidang pelayanan administrasi perizinan, layanan informasi dal pengadr'ran masyarakat serta penanaman modal yang meliputi promosi-dan kerjasama investasi' potensi arn p"ng"*bangan Investasi dan melaksanakan ketatausahaan Badan.

Pasal 31

untuk melaksanakan tugas Badan Penanaman Moda] dan Pelayanan lerpadu Satu Pintu (PTSP) mempunyai fungsi :. ". 'M"**,rskan tetijat"n teknis, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang ai*.ttt r.urt atau dilimpahkan oleh Bupati Ka Lrrgan sesuai ;;"g; frti3at""" Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaktr;

b.Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi perijinan; "- u"rrlt pkan retribusi dlerah dibidang periiinan usaha;
d.Menyelenggarakan layanan Inform^*i p.ttittan, informasi teknologi dan pengaduan masYarakat;
e.Menyelenggarakan pelayanan dan administrasi penanaman modal meliputi kerjasama investasi, potensi dan pengembangan investasi serta promosi dalam dan luar negeri;
f.Menyelenggarakan urusan t<JtataUf<sartaall, kerumahtanggaan, pertingkapan, kepegawaian dan keuangan Badan' Page 8 of 1O

Pasal 32

(l)Susunanorganisasi-!1$anPenanamanModaldanPelayanan terpadu Satu Pintu {PTSP} terdiri dari :

a.Kepala Badan ;
b.Sekretariat, membawahkan :
1. 1.Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
2. 2.Sub Bagian Keuangan;
3. 3.Sub Bagian Pen5rusunan Frogram dan Pelaporan; c.BidangperizinaldanPenetapqtL,membawahkan:
4. 1.Sub Bidang Administrasi Pedzinan;
5. 2.Sub Bidaqg PqnetaPan;
d.Bidang ;at;]| irrfo.or"."i, p.tornuu, Informasi Teknologi dan PengaEuan Masyarakat, membawahkan : l.Sub Bidang -rehyanan Informasi P'erizinan, Teknologr dan Pendaftaran;
1. 2.Sub Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat dan PelaPoran.
e.Bidang Penanaman Modal, membawahkan : l.SubBidangPromosidanKerjasamalnvestasi;
1. 2.Sub Bidan[ rotensi dan pengembanga.n Investasi. (z) repala Badan "'a*"n jabatan struktural eselon IIb, sekretaris ' 'adilah :"U"t " struktural eselon IIIa, Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb, Kepala sub Bagian, Kepala Sub -giA.at g ad.atah jabatan struktural eselon IVa'

(3)Bagan- Sr*unL Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpaau satu Pintu (PTSP) tercantrE4 dalarn lanrpiran v ""f"g"i bagi; V,6,stiaaf< terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

8.Diantara Bagian Kesembilan dan Bagian Kesepuluh ditambahkan satu Uagian"Vaitu Bagian Kesembilan A, diantara Pasal 32 dgft pasal sa aisisipkan 3 tue€) Pasal yaitu Falal 32 A, Fasal 32 B dan iasal g2 C ="hittgg" berbunyi sebagai berikut : Bagtan Kesembilan A SATUAN POLISI PAMONG P"NEM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a.Felaksanr"t t "Ui3akan penegakan Peraturan Daerah danlatau Peraturan BuPati;
b.Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
c.Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
d.Pelaksanaan koordinasi penegafan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dengan unsur-unsur penegak hukum lainnya; Page 9 of 10
e.Pengawasan terhadap masyarakat' aparr:atur atau badan hukum wajibmematuhidanmenaatipenegakanPeraturanDaerah dan/ atau Peraturan BuPati; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinYa' Patagtal 2 Susunan Organisasi Pasal 32 C

(1)Susunan organisasi satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
1. a.Kepala Kantor;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi-Seksi, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Penegakan Peraturan Daerah LainnYa;
  2. 2.Seksi Pengemtangan Kapasitas Personil;
  3. 3.Seksi Saranadan Prasarafla;
  4. 4.Seksi Perlindungan MasYarakat;
4. d.KelomPok Jabatan Fungsional' {2} Kepala Kantor jabatan struktural eselon III.a, Kasubbag Tata Usaha dan Kepja Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV'a
(3)BaganSusunanOrganisasiSatuanPolisiPamongPrajadan perlind.ungan Masyarakat tercantum dalam lampiran vI sebagai bagian yang tidak ierpisahkan dari Peraturan Daerah ini' Pasal II
(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan y;; berkaitan langsung dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan mlsih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan derigan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
(2)padl saat Peratrrran Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini wajib mendasarkan dan *..ry"*raikanpengaturannyapadaPeraturanDaerahini;
(3)peraturan Daerah iri mulai U"it.t, pada tanggal diundangkan' Agar setiap- orang dapat mengetahuinya' memerintahkan pJngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatartnya i"lam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan' Daerah dan Produk Hukum Diundangkan di Kasongan pada tanggal,1 -rz - zo\s *WS DAERAH KABUPATEN KATINGAN, NIKODEMUS LEMBARANDAERAHKABUPATENKATINGANTAHUN2oISNoMoRSq Nofeeo PsEpA'.\L/"o\s Page 1O of 1O H. AHMAD YANTENGLIE

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…