DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III KEDUDUKAN; BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI; BAB V ORGANISASI; BAB VI ESELONERING UNSUR PELAKSANA; BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VIII TATA KERJA; BAB IX KEPEGAWAIAN; BAB X PEMBIAYAAN; BAB XI KETENTUAN LAIN -LAIN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan' iBffiIHYt."%fiS5, r^^fT^,if'H.rl BISffi PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Bencana Daerah Kabupaten Katingan.
(2)BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Peanggulangan memiliki Klasifikasi A.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)BPBD dipimpin Kepala Badan secara rangkap (ex-oflicio) dljabat oleh Sekretaris Daeratr.
(2)Kepala BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI

Pasal 4

(1)BPBD mempunyai tugas :
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
3. c.melr5ruSun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. d.men]rusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. e.melaporkan penyelenggaraan penanggula.ngan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. f.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dal barang;
7. g.mempertalrggungiawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
8. h.melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai fungsi :
1. a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh-

BAB V

ORGANISASI Bagran Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Unsur Pengarah; dan Page 5 of 13
3. c.Unsur Pelaksana.
(2)Blagan susunan organisasi BPBD tercantum dalam lampiran sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagran Kedua Kepala BPBD

Pasal 6

(1)Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
(2)ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Kepala BPBD diahrr dengan Peraturan BuPati. Bagran Ketiga Unsur Pengarah

Pasal 7

(1)Unsur pengarah penanggulangan bencana merupakan unsur non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD; (21 Unsur pengarah merupakan bagran dari BPBD dalam perufiIusan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi penanggulangan bencana daerah.

Pasal 8

(1)Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana-
(2)Unsur pengarah mempunyai fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan penanggulanan bencana daerah;
2. b.Pemantauan; dan
3. c.Evaluasi dalam penyelenggaraa.n penanggulangan bencana daerah.

Pasal 9

Susunan unsur pengarah terdiri dari :

a.Ketua; dan
b.Anggota

Pasal 10

(1)Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD-
(2)Ketua unsur pengarah mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8- Pasal L1
(1)Anggota unsur pengarah berjumlah 11 (sebelas) orang, terdiri dari :
1. a.6 (enam) orang anggota unsrrr pengarah dari pejabat Pemerintah Daerah; dan
2. b.5 (lima) orang anggota unsur pengarah dari masyarakat professional.
(2)Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

1.Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
2.Dinas Kesehatan; Page 6 of 13
3.Dinas Pekerjaan Umum;
4.Dinas Perhubungan;
5.Badan Kesahran Bangsa dan Politik;
6.TNI dan POLRI.

(3)Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ait"t"pt rt oleh Bupati berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (Iit and proper test) oleh DPRD.

Pasal 12

Tata cara penetapan anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati- Bagran KeemPat unsur PJ]ffi3" BPBD

(1)Unsur pelaksana merupakan Lrnsur struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
(2)Unsur pelaksana, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi :
1. a.Pengkoordinasian penanggulangan bencana;
2. b.Pengomandoan penanggulangan bencana; dan
3. c.Pelaksanaart penanggulangan bencana.

Pasal 14

Fungsi koordinasi sebagaim€rna dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf (a) merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, danlatau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…