DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

a. hak korban; b. kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab; c. kelembagaan; d. standar pelayanan minimal; e. rumah perlindungan sosial; f. pelaporan; g. pembinaan dan pengawasan; h. peran serta masyarakat; dan i. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Keija Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 466);
15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
17.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3.Bupati adalah Bupati Katingan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5.Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
6.Perempuan adalah manusia dewasa beijenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang ada dalam kandungan.
8.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang teijadi di depan umum dan atau dalam kehidupan pribadi.
9.Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas dan merendahkan martabat anak.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

10.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, mental seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau kehidupan pribadi.
11.Korban kekerasan perempuan dan anak adalah perseorangan atau kelompok, yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan sebagai akibat dari kekerasan dan atau ancaman kekerasan.
12.Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan segala rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah teijadi kekerasan terhadap perempuan.
13.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14.Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah teijadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
15.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga/organisasi/instansi penyedia layanan pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlatih atau mempunyai keahlian sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya dalam melakukan pendampingan pada korban kekerasan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.
16.Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
17.Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
18.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping dan/atau aparat hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
19.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis kerja fungsional sebagai penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan diskriminasi dan masalah lainnya.
20.Standar Oprerasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah- langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari penanganan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulihan/ layanan psikologis, mediasi sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial.
21.Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM adalah tolak ukur kineija pelayanan UPTD PPA dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulihan/layanan psikologis, mediasi sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial.
22.Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas :

a.penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

b.keadilan dan kesetaraan gender;
c.non diskriminasi;
d.kepentingan terbaik bagi korban;
e.kearifan lokal;
f.hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
g.penghargaan terhadap pendapat korban; dan
h.kepastian hukum. Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan bertujuan :
a.mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b.melindungi perempuan dan anak serta memberikan pelayanan kepada perempuan dan Anak korban kekerasan; dan
c.pemberdayaan perempuan dan Anak korban kekerasan. Ruang lingkup Pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi:
a.hak korban;
b.kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab;
c.kelembagaan;
d.standar pelayanan minimal;
e.rumah perlindungan sosial;
f.pelaporan;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.peran serta masyarakat; dan
i.pendanaan. Setiap Perempuan dan Anak korban kekerasan berhak :
a.untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
b.untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah Perlindungan dari Pengadilan;
c.mendapatkan pemulihan pelayanan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan;
d.mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
e.mendapatkan pendampingan oleh pendamping dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan pelayanan bimbingan rohani. Anak korban kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga mendapatkan hak-hak khusus sebagai berikut:
a.penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
b.untuk pendidikan, kesehatan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung; dan
c.mendapatkan perlindungan yang sama berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, disabilitas, kelahiran atau status lain.

Pasal 4

BAB III HAK KORBAN

BAB III

HAK KORBAN

Pasal 6

BAB IV KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

BAB IV

KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
(2)Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menjamin hak perempuan dan anak tanpa diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan;
2. b.melaksanakan kebijakan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. c.menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
4. d.memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
5. e.mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
6. f.membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
7. g.peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang memberikan pelayanan/ pendampingan bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak;
8. h.melakukan keijasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. i.melakukan tindakan preventive dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak.
(3)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pelayanan, pencegahan, pendampingan, pemulihan dan pemantauan terhadap korban kekerasan.
(2)Partisipasi masyarakat dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk :
1. a.mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
2. b.memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang;
3. c.memberikan pertolongan darurat; dan
4. d.memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 9

(1)UPTD PPA yang telah terbentuk dapat mewadahi lembaga/unit keija yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti rumah aman, rumah perlindungan sosial Anak, rumah perlindungan trauma center, rumah perlindungan sosial wanita, rumah singgah dan lain-lain kegiatan pelayanan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Bentuk pelayanan yang dilaksanakan UPTD PPA meliputi :
1. a.penanganan pengaduan;
2. b.rehabilitasi kesehatan;
3. c.rehabilitasi sosial;
4. d.bantuan hukum;
5. e.pemulihan/layanan psikologis;
6. f.mediasi; dan
7. g.pemulangan dan reintegrasi sosial.
(3)Pemberian layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan SPM.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 10

(1)SPM dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan menjamin Perempuan dan Anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.
(2)SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan :
1. a.penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. b.rehabilitasi kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
3. c.rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
4. d.bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
5. e.pemulihan/ layanan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
6. f.mediasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
7. g.pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 11

(1)SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) memiliki indikator kineija meliputi :
1. a.cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPTD PPA;
2. b.cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan di Rumah Sakit;
3. c.cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan di dalam UPTD PPA;
4. d.cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan di dalam UPTD PPA;
5. e.cakupan layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
6. f.cakupan layanan pemulihan/ layanan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
7. g.cakupan layanan mediasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
8. h.cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
9. i.cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
(2)Penetapan indikator kineija SPM UPTD PPA bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target minimal yang harus dicapai.

BAB VII

RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 12

( 1 ) ( 2) Pemerintah Daerah wajib membentuk Rumah Perlindungan Sosial dan atau Rumah Aman. Rumah Perlindungan Sosial dan atau Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin dalam pelaksanaan pelayanan UPTD PPA. . 1 r

(3)Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan rumah perlindungan sosial dan atau Rumah Aman milik masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…