DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

a. pembinaan dan pengembangan keolahragaan; b. tenaga keolahragaan; c. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; d. penyediaan dan pengelolaan; e. prasarana dan sarana; f. penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga; g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; h. keolahragaan; i. hak dan kewajiban masyarakat; j. partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; k. koordinasi dan kerja sama; l. Pendanaan; dan m. sistem informasi keolahragaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta untuk memajukan penyelenggaraan olahraga, perlu ada pedoman mengenai pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); \
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersam a DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2.Bupati adalah Bupati Katingan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Katingan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Katingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan dan Pembinaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Katingan.
6.Keolahragaan adalah aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan dan evaluasi.
7.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
9.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
10.Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
11.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
12.Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan prilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
13.Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
14.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
15.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga meliputi guru olahraga, pelatih, instruktur atau pemandu, wasit, dan juri.
16.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
17.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
18.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
19.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
20.Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.
21.Olahraga Aparatur Sipil Negara adalah olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
22.Kesehatan Olahraga adalah salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, terukur, dan teratur untuk meningkatkan derajat kesehatan.
23.Kebugaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.
24.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
25.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
26.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang, termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
27.Sarana Olahraga adalah peralatan dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
28.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 29.1nduk Organisasi Olahraga Daerah adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan Organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga di daerah.
30.Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga (single event).
31.Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan /atau perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
32.Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
33.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
34.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
35.Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
36.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTek keolahragaan adalah pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan. Penyelenggaraan keolahragaan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan keolahragaan adalah untuk:

a.mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional;
b.meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat olahraga;
c.melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga; dan
d.memantapkan day a saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:

a.pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
b.tenaga keolahragaan;
c.pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
d.penyediaan dan pengelolaan;
e.prasarana dan sarana;
f.penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga;
g.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
h.keolahragaan;
i.hak dan kewajiban masyarakat;
j.partisipasi masyarakat dan pelaku usaha;
k.koordinasi dan kerja sama;
l.Pendanaan; dan
m.sistem informasi keolahragaan.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan, meliputi :

a.olahraga pendidikan;
b.olahraga prestasi;
c.olahraga rekreasi;
d.olahraga disabilitas; dan
e.olahraga aparatur sipil negara.

Pasal 6

(1)Olahraga pendidikan diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk :
1. a.Membentuk karakter;
2. b.Memberikan Pengetahuan dasar berolahraga;
3. c.Meningkatkan deraj at kebugaran dan kesehatan;
4. d.menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.
(3)Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
(4)Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional sebagai bagian dari aktifitas pembelajaran melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi olahraga pendidikan pada satuan pendidikan berupa:
1. a.pengadaan dan bantuan prasarana serta sarana olahraga; dan
2. b.pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dengan memperhatikan potensi kemampuan, minat dan bakat pelajar dan mahasiswa, secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan melalui sentra pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa.
(2)Sentra pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai potensi olahraga Daerah melalui :
1. a.sekolah khusus olahraga; dan
2. b.pusat pembinaan dan latihan pelajar dan mahasiswa daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat Daerah serta bangsa.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.peningkatan kemampuan, potensi dan prestasi olahragawan; dan
2. b.peningkatan dedikasi dan loyalitas olahragawan terhadap Daerah.
(1)Induk organisasi olahraga Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tanggung jawab induk organisasi olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
2. b.pengkoordinasian olahraga prestasi yang dilaksanakan oleh induk cabang olahraga Daerah;
3. c.pem berdayaan perkum pulan olahraga;
4. d.pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
5. e.penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan

Pasal 8

Bagian Ketiga Olahraga Prestasi

Pasal 9

Paragraf 2 Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 10

berkelanjutan.

Pasal 11

Pembinaan dan pengembangan olahraga memprioritaskan olahragawan muda hasil binaan pada sentra pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa, sentra pembinaan olahraga terpadu, serta sentra pembinaan olahraga yang dikembangkan oleh induk cabang olahraga Daerah.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…