DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Tugas dan Kewenangan; 5. Perencanaan dan Pelaksanaan; 6. Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi; 7. Koordinasi dan Kerjasama; 8. Partisipasi Masyarakat; 9. Pembinaan; 10. Pendanaan; dan 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam responsif gender guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta menjamin hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b.bahwa perlu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender guna meningkatkan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Katingan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan gender;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convetion On The Elimination Of All Forms Of .lliscrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); ~
3. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180};
4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. 7.Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1741);
8. 8.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan ~ ., Nasional; r Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB II

ASAS, MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.keadilan;
c.partisipasi;
d.kesetaraan; dan e . non diskriminasi.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Pelaksanaan PUG bertujuan: Tujuan

Pasal 4

a.Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.Mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.Mewujudkan pengelolaan anggaran di daerah yang responsif gender; d . Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.
e.Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
f.Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di daerah. Ruang lingkup PUG meliputi:
a.tugas dan kewenangan;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

b.perencanaan dan pelaksanaan;
c.pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
d.partisipasi masyarakat; dan
e.pembinaan.

Pasal 6

Indikator PUG meliputi:

a.komitmen;
b.kebijakan;
c.kelembagaan;
d.sumber daya manusia dan anggaran;
e.data, sistem informasi dan bahan informasi;
f.metode dan tool; dan
g.peran serta Masyarakat.

BAB IV

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman i ~ tentang pelaksanaan PUG. (Y

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap Perangkat Daerah;
b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat , Kepala Desa dan Lurah;
c.menyusun program kerja setiap tahun;
d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
e.menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
f.bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
h.menyusun profil Gender Kabupaten;
1. 1.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; j . menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
k.menyusun RANDA PUG di Daerah; dan
1. 1.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di setiap Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berprespektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
(2)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 10

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)dapat menggunakan metode Gender Analisys Pathway atau metode analisis lain.
(2)Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah serta rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 11

(1)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2)Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…