DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

a. penyelenggaraan bantuan hukum; b. hak dan kewajiban; c. tata cara pemberian bantuan hukum; d. penyaluran dana bantuan hukum; e. pelaporan; f. larangan dan sanksi administratif; g. pendanaan; dan h. pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG P E N Y E L E N G G A R A A N BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKATMISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Katingan.
4.Unit keija yang membidangi hukum adalah satuan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah. 1
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7.Pelaksana Bantuan Hukum adalah advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar dalam pemberi bantuan hukum.
8.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
10.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pemyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
14.Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
15.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
16.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efektivitas; dan
e.akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan bantuan hukum dimaksud untuk mengupayakan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
(2)Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :
1. a.menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan;
2. b.mewujudkan konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
3. c.menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 4

Kriteria masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum akan diatur dalam peraturan bupati. ^ yj

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan bantuan hukum;
b.hak dan kewajiban;
c.tata cara pemberian bantuan hukum;
d.penyaluran dana bantuan hukum;
e.pelaporan;
f.larangan dan sanksi administratif;
g.pendanaan; dan
h.pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
(2)Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui unit kerja yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberi bantuan hukum yang menyelenggarakan bantuan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program bantuan hukum.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemberi bantuan hukum berhak :

a.memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari penerima bantuan hukum, pemerintah maupun dari instansi lainnya;
b.mendapat dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari penerima bantuan hukum;
c.mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya dari perkara yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum;
d.menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun mempeijelas informasi yang disampaikan penerima bantuan hukum; dan
e.mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari :
1. 1.Anggaran pendapatan dan belanj a negara;
2. 2.Anggaran pendapatan dan belanj a daerah; atau
3. 3.Sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk :

a.memberikan pelatihan Standar Layanan Bantuan Hukum kepada pelaksana bantuan hukum; <7JW
b.assessment kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum penerima bantuan hukum terkait permasalahan yang dihadapi;
c.menjalankan layanan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses;
e.tidak melakukan penelantaran kepada penerima bantuan hukum di tengah proses pemberian layanan bantuan hukum;
f.tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan bantuan hukum;
g.membuat sarana penunjang penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum yang meliputi :
1. 1.Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum; dan
2. 2.Informasi layanan Bantuan Hukum (poster, banner, infografis, brosur, buku saku dan sejenisnya).
h.menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

Pasal 9

Penerima bantuan hukum berhak :

a.mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, standar layanan bantuan hukum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai penerima bantuan hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima;
b.mendapatkan layanan bantuan hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum, kode etik advokat, kompetensi pelaksana bantuan hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian bantuan hukum;
c.mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasian data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang- undang;
d.dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;
e.melakukan penilaian atas layanan bantuan hukum yang diterima; dan
f.melakukan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

Pasal 10

Penerima bantuan hukum berkewajiban :

a.bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara;
b.mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum; dan
c.memberikan data, informasi, keterangan dan salinan dokumen dengan jujur dan selengkapnya terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi. ( 1 )

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

Pemberian bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, hukum pidana dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi; Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilakukan dengan cara :
1. a.Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
2. b.Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara.
(3)Pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…