DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Bidang dan Jenis Usaha Pariwisata; b. Pendaftaran Usaha Pariwisata; c. Wewenang Pemerintah Daerah; d. Hak, Kewajiban dan Larangan; e. Peran Serta Masyarakat; f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; dan g. Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan sektor kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pengembangan berbagai jenis usaha pariwisata di daerah yang dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas - luasnya bagi masyarakat sehingga dapat memberi.kan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemampuan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerint~ atau Pemerintah Daerah sebagai upaya perlindungan dan bentuk jaminan hukum bagi para pelaku usaha pariwisata; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Katingan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik l, Indonesia Tahun 1945; {'"
2.Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5 . Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara \v Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lemnaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l~ 6634); r
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Sidang Kepariwisataan (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 6872);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Serusaha Serbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
17.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertift.kasi Kompetensi di Sidang Pariwisata (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2016 Nomor 1621);
18.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Serusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
19.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertift.kasi Usaha Pariwisata (Serita Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1418); Dengan Persetujuan Sersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan SUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KASUPATEN KATINGAN SABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Supati dan Perangkat Daerah sebagai L penyelenggara pemerintahan daerah. t•
4.Bupati adalah Bupati Katingan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Katingan yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah di Kabupaten Katingan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/ Badan/ Kantor Daerah, Lembaga .Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7.Dinas Terkait adalah Dinas yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan di Kabupaten Katingan.
8.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perijinan penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
12.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13.Daerah Tujuan Pariwisata/Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasiltas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14.Perjalanan Wisata adalah perjalanan menuju satu atau beberapa tempat persinggahan dan kembali ke tempat asal dengan melakukan beberapa kegiatan yang memberikan wama wisata yang bersifat santai, gembira,✓ dan untuk bersenang-senang dengan maksud menikmati daya tarik wisata.
15.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
16.Pengusaha Pariwisata adalah Perseorangan, Badan Usaha Indonesia Berbadan Hukum atau Badan Usaha Indonesia Tidak Berbadan Hukum yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
17.Ijin adalah dokumen persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
18.Ijin Lokasi adalah ijin yang dibrikan kepada pelaku usaha untuk memperolah tanah yang diperlukan untuk usaha dan/ atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak dan untuk menggunakan l 1 tanah tersebut untuk usaha dan/ atau kegiatannya. r
19.Ijin lokasi perairan adalah ijin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan - undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.
20.Ijin Lingkungan adalah ijin yang diberkan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh ijin usaha dan/ atau kegiatan.
21.Ijin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut 1MB adalah perijinan yang diberikan leh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.
22.Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha bidang usaha jasa pariwisata yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
23.Pendaftaran adalah Pendaftaran Usaha dan/ atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui ass.
24.Komitmen adalah pemyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Ijin Usaha dan/ atau Ijin Komersial atau Operasional.
25.Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat ass adalah perijinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga ass untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubemur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.
26.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara ass yang selanjutnya disebut Lembaga ass adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perijinan dan penanaman modal.
27.Perijinan berusaha berbasis resiko adalah perijinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
28.Tanda Daftar Usaha Pariwisata selanjutnya disebut TDUP adalah surat tanda pendaftaran usaha wisata yang diterbitkan oleh Lembaga ass dan/ atau pejabat yang berwenang setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen sebagai dokumen resmi yang membuktikan bawha usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
29.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku saha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setela pelaku usaha melakukan pendaftaran.
30.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
31.Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan melalui audit.
32.Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/ atau klasifik:asi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
33.Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada pelaku usaha pariwisata memenuhi standar usaha pariwisata.
34.Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan / a tau t, ~ badan usaha p erorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. r f f;- H'1
35.Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
36.Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Budaya, dan/ atau Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia.
37.Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/ atau hangat alami untuk tujuan pariwisata.
38.Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.
39.Usaha Wisata Alam suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola wisata alam.
40.Usaha Pengelolaan Cagar Alam/ Taman Alam/ Taman Konservasi adalah usaha pemanfaatan kawasan pelestarian alam untuk kepentingan pariwisata.
41.Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan untuk tujuan pariwisata.
42.Usaha Wisata Budaya adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola wisata budaya.
43.Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya terkait dengan usaha penyediaan sarana prasarana dan fasilitas dalam rangka kunjungan wisata ke situs dan/ atau kawasan cagar budaya dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian.
44.Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan sarana prasana dan fasililitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/ atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian.
45.Usaha Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/ atau non tradisional.
46.Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha penyediaan sarana dan prasarana terkait dengan keagamaan, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat.
47.Usaha Pengelolaan Atraksi Seni Budaya adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha penyediaan sarana prasarana maupun fasilitas untuk kegiatan atraksi seni budaya.
48.Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia merupakan usaha pemanfaatan sarana tertentu dan tata lingkungannya sebagai basil karya karsa manusia yang ditetapkan oleh Bupati sebagai daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, untuk dijadikan sebagai sasaran tujuan wisata.
49.Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan /atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
50.Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler / umum.
51.Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk ~ kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler /umum, sesuai dengan ketentuan perundang - undangan. f f- t-0.
52.Usaha Angkutan Sungai dan/atau Danau Wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53.Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilias kereta api untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pariwisata.
54.Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah penyediaan akutan wisata dengaan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
55.Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan paket wisata/agen perjalanan wisata.
56.Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
57.Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
58.Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan / atau penyajiannya.
59.Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, pada suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
60.Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, pada suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
61.Usaha Bar/ Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
62.Usaha Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
63.Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
64.Usaha Pusat Penjualan Makanan dan/ atau Oleh - Oleh adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk penyediaan makanan, minuman maupun barang yang bisa berupa makanan, minuman dan barang khas daerah yang bisa dibawa oleh pengunjung dilengkapi dengan meja dan kursi.
65.Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan layanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
66.Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar- kamar di dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, termasuk losmen, penginapan, pesanggarahan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
67.Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) bangunan atau lebih yang '~ dikelola oleh Manajemen Hotel. r
68.Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia dan pemasaran suatu hotel.
69.Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang - kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar - kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkap fasilitas makan dan minum dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
70.Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu termasuk cottage, bungalow, guest house yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
71.Usaha Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian atau seluruhnya untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
72.Usaha Hunian Wisata Senior/ Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga semor.
73.Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
74.Usaha Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
75.Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha gelanggang olahraga, seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk berpariwisata, tapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
76.Usaha Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
77.Usaha Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni dan atau menonton karya seni dan/ atau pertunjukan seni.
78.Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
79.Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/ atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata beresiko tinggi.
80.Usaha Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam - macam atraksi dengan tujuan antara lain untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
81.Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
82.Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan tujuan hiburan dan rekreasi.
83.Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional l ~ dan/ atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi. r
84.Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/ atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan / atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
85.Usaha Jasa Impresariat/ Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/ atau tokoh masyarakat Indonesia dan/ atau asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/ atau Tokoh Masyarakat yang bersangkutan.
86.Usaha Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan intemasional.
87.Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
88.Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.
89.Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau dan waduk.
90.Usaha Wisata Sungai, Danau dan Waduk adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.
91.Usaha Sehap Pakai Air /Solus Per Aqua (SPA) adalah usaha perawatan tubuh yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah - rempah, layanan makanan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
92.Sauna/ Mandi Uap adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas jasa pelayanan perawatan tubuh dengan cara terapi mandi uap menggunakan aroma, rempah- rempah atau lainnya untuk kesegaran jasmani.
93.Usaha salon perawatan adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk merawat dan membersihkan kulit tubuh/kulit wajah.
94.Usaha salon kecantikan adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong/ menata/merawat rambut dan merias wajah dengan bahan kosmetika.
95.Penyewaan secara harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari.
96.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan dan atau peraturan perundang - undangan.
97.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah. ~

BAB II

AZAS, RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaran Usaha Kepariwisataan dilaksanakan dengan berdasarkan azas:
1. a.manfaat;
2. b.adil dan merata;
3. c.keseimbangan;
4. d.partisipatif;
5. e.kelestarian;
6. f.berkelanjutan;
7. g.kemandirian;
8. h.kesetaraan; dan
9. i.profesionalisme.
(2)Azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwujudkan melalui penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang sesuai dengan keunikan, keanekaragaman, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a . Bidang dan Jenis Usaha Pariwisata;

b.Pendaftaran Usaha Pariwisata;
c.Wewenang Pemerintah Daerah;
d.Hak, Kewajiban dan Larangan;
e.Peran Serta Masyarakat;
f.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; dan
g.Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penyidikan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaran usaha kepariwisataan di Kabupaten Katingan melalui penyediaan berbagai layanan/ produk usaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan dalam kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 5

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan bertujuan untuk:

a.menggali, mengembangkan, memajukan serta meningkatkan potensi dan pertumbuhan ekonomi, kewirausahaan, sosial dan budaya daerah;
b.mewujudkan pemanfaatan hasil - hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, keadilan sosial dan kesetaraan secara proposional;
c.memberdayakan masyarakat setempat sebagai poros utama pergerakan pembangunan dan sekaligus sebagai sasaran pembangunan;
d.memperluas kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja serta mengatasi kemiskinan dan pengangguran;
e.meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung l. peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah; r
f.memelihara kelestarian alam, lingkungan hidup, sosial budaya dan aset sumber daya daerah lainnya yang dijiwai oleh nilai - nilai yang dijunjung tinggi dalam daerah melalui pembangunan pariwisata yang berkelanjutan;
g.memperkenalkan, mendayagunakan, mewujudkan dan memajukan segenap kekayaan potensi wisata daerah sebagai daya tarik wisata yang memiliki nilai jual dan keunggulan untuk mengangkat citra daerah sebagai tujuan wisata;
h.mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional serta memperkuat kearifan lokal; dan
1. 1.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan kepariwisataan; dan
j.menjamin adanya kepastian hukum dan/ atau perlindungan hukum dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

BAB III

USAHA PARIWISATA

Pasal 6

(1)Guna mendukung percepatan pembangunan kepariwisataan daerah maka pembangunan sektor usaha yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan perlu untuk didorong pelaksanaannya sehinggga dapat membuka kesempatan seluas - luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan usaha pariwisata dengan menjadi pengusaha pariwisata.
(2)Pemerintah Daerah melalui instansi terkait menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaran usaha kepariwisataan untuk mendukung upaya pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya serta untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha pariwisata.
(3)Dalam menyelenggarakan usaha pariwisata pengusaha pariwisata wajib menaati setiap ketentuan yang berlaku serta mendaftarkan usahanya kepada Bupati Katingan untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha kepariwisataan/ menjalankan kegiatan usahanya.
(4)Pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, maupun badan usaha berbadan hukum.
(5)Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan warga negara Indonesia.
(6)Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 7

(1)Usaha Pariwisata sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata antara lain berkaitan dengan pengelolaan atau penyelenggaraan bidang usaha wisata yang meliputi:
1. a.Daya Tarik Wisata;
2. b.Kawasan Pariwisata;
3. c.Jasa Transportasi Wisata;
4. d.Jasa Perjalanan Wisata;
5. e.Jasa Makanan dan Minuman;
6. f.Penyediaan Akomodasi;
7. g.Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; h . J asa Pramuwisata;
8. i.Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan lnsentif, Konferensi, dan Pameran;
9. j.Jasa Informasi Pariwisata;
10. k.Jasa Konsultan Pariwisata;
  1. 1.Wisata Tirta; dan
11. m.SPA.
(2)Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam skala Wisata Desa sesuai karakteristik dan potensi Desa.

Pasal 8

(1)Setiap bentuk pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata maupun pelaksanaan pertunjukan terbatas yang dilaksanakan oleh pengusaha pariwisata yang dilakukan di lapangan terbuka dan/ atau pada area publik (umum) wajib memiliki ijin/rekomendasi dari Bupati, lJln penggunaan lahan/jalan maupun ijin kebisingan dan persetujuan warga sekitar yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Setiap bentuk pembangunan fisik gedung/areal/lokasi wisata dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata harus menyesuaikan dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
(3)Setiap bentuk pembangunan fisik, pengelolaan maupun penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata harus sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta harus sesuai dengan ketetapan/peraturan zonasi/ rencana tata ruang dan atau peruntukan (RDTR) yang telah ditetapkan dengan tetap mengutamakan kepentingan lingkungan, sosial dan budaya masyarakat.
(4)Setiap bentuk kegiatan usaha pariwisata harus memenuhi standar/ ketentuan keamanan, kebersihan dan/ atau sanitasi, kesehatan serta kelayakan/ daya dukung lingkungan sesuai ketentuan perundang - undangan.
(5)Setiap kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki sertifikat usaha pariwisata maupun sertifikat tenaga kerja yang mekanisme dan ketentuannya diatur oleh Bupati sesuai ketentuan perundang - perundangan.
(6)Setiap kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan modal bersama dengan pihak asing atau menyertakan modal dari pihak asing/ Warga Negara Asing harus berbentuk usaha Perseroan Terbatas (PT).
(7)Untuk setiap perubahan dan/ atau penyesuaian yang terjadi terkait fisik maupun bentuk pengelolaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan peninjauan yang hasilnya ditetapkan dalam ' , Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang - undangan r

Pasal 9

(1)Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berupa jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang meliputi jenis usaha:
1. a.Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam;
2. b.Pengelolaan Daya Tarik Wisata Budaya; dan
3. c.Pengelolaan Daya Tarik Wisata Buatan Manusia.
(2)Usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(3)Bupati dapat menetapkan jenis usaha wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang juga meliputi subjenis usaha wisata sesuai ketentuan perundang - undangan. Huruf a Usaha Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 10

(1)Usaha pengelolaan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya (ekosistem) yang ditetapkan oleh Bupati sebagai daya tarik wisata alam untuk dijadikan sebagai sasaran tujuan wisata di Kabupaten Katingan.
(2)Jenis usaha daya tarik wisata alam meliputi sub jenis usaha antara lain:
1. a.Pengelolaan wisata pemandian air panas alami;
2. b.Pengelolaan wisata goa;
3. c.Pengelolaan wisata alam (pantai, gunung, danau, perbukitan); d . Pengelolaan wisata cagar alam (taman alam/hutan konservasi); dan
4. e.Pengelolaan agrowisata/ ekowisata.
(3)Pengusaha daya tarik wisata alam sekurang - kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha termasuk sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…