DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 36, dan Pasal 42. Menghapus Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 44. Menyisipkan 1 Pasal diantara Pasal 8 dan Pasal 9. Menambahkan 3 ayat pada Pasal 11, 1 ayat pada Pasal 16, 2 ayat pada Pasal 29, 3 ayat pada Pasal 33. Menyisipkan 3 Pasal yaitu Pasal 42A, 42B, dan 42C diantara Pasal 42 dan Pasal 43.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat secara berkelanjutan perlu dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah daerah menuju Kabupaten Katingan “BERMARTABAT”;
c.bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
d.bahwa pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 7. 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); <7
9.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor -);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : P.10/ MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN r t €

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23) diubah sebagai berikut;

1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Asas pengelolaan sampah berdasarkan :

a.keterpaduan;
b.akuntabilitas;
c.transparan;
d.partisipatif; dan
e.kepastian hukum.
1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, melindungi sumber day a air, tanah dan udara terhadap pencemaran serta mitigasi perubahan iklim dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bemilai ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di daerah.
(2)Dinas Lingkungan Hidup sesuai tugas pokok dan fungsi bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
(3)Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
(4)Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
(5)Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan sampah di wilayahnya. /<7
(6)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan
(5)meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing- masing.

4.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga bunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Camat dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah di wilayahnya.
(2)Lurah dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah di wilayahnya.
(3)Kepala Desa dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah di wilayahnya.
(4)Ketentuan penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh penyelenggara pemerintahan tingkat kecamatan, kelurahan dan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang pengelolaan sampah.
(2)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Setiap orang yang menghasilkan sampah, wajib melakukan pengelolaan sampah.
(2)Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(3)Setiap orang dan/atau badan yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran, tanaman dan jalur hijau yang ada di lingkungan serta mengurangi timbulan sampah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyediakan tempat sampah dan membuang sampah yang telah dihasilkan ke TPS.

7.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dihapus. Pasal 12 ditambahkan 1 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah; dan
(2)Dihapus
(3)Dihapus
(4)Sampah yang dikumpulkan dalam tempat sampah dimaksud wajib untuk diangkut ke TPS.

8.Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakan keramaian dan membuangnya ke TPA.
(2)Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.

9.Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Setiap rumah tangga berkewajiban:
1. a.memelihara kebersihan di lingkungannya;
2. b.mengurangi dan menangani sampah;
3. c.melakukan pemilahan sampah rumah tangga sebelum diangkut ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan/atau TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah-Reduce, Reuse, Recycle) sesuai jadwal yang ditentukan; dan
4. d.tidak melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan dengan cara berwawasan lingkungan, mematuhi dan menerapkan ketentuan, kaidah, baku mutu, standar serta prosedur pengelolaan sampah.

10.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga menjadi :

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2012