DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Katingan

regulasi_utama

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pertanggungjawaban; dan 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.Bupati adalah Bupati Katingan;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6.Pertanggungjawaban adalah Laporan Keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan;
7.Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan;
8.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir;
9.Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
10.Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;
11.Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan;
12.Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
13.Catatan Atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang menyajikan penjelasan atau daftar terperinci atau analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas termasuk pula dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan arus kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan, laporan kinerja, ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp1.224.871.783.845,74
b.Belanja Rp981.730.163.143,47
c.Transfer Rp226.660.638.742,00 Surplus/Defisit Rp16.480.981.960,27
d.Penerimaan Pembiayaan Rp182.259.102.082,84
e.Pengeluaran Pembiayaan Rp14.878.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp167.381.102.082,84 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp183.862.084.043,11

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp50.362.601.160,74) dengan rincian sebagai berikut :

a.Anggaran pendapatan setelah Perubahan Rp1.174.509.182.685,00
b.Realisasi Rp1.224.871.783.845,74 Selisih lebih / (kurang) Rp(50.362.601.160,74)
1. 2.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp133.222.211.996,53 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp1.114.952.375.140,00
b.Realisasi Rp981.730.163.143,47 Selisih lebih /(kurang) Rp133.222.211.996,53
1. 3.Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp273.583.558,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran transfer setelah perubahan Rp226.934.222.300,00
b.Realisasi Rp226.660.638.742,00 Selisih lebih / (kurang) Rp273.583.558,00
1. 4.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp150.896.432.794,73) dengan rincian sebagai berikut :
a.Surplus/Deifisit Setelah Perubahan Rp(167.377.414.755,00)
b.Realisasi Rp16.480.981.960,27 Selisih Lebih / (kurang) Rp(150.896.432.794,73)
1. 5.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(2.687.327,84) dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp182.256.414.755,00
b.Realisasi Rp182.259.102.082,84 Selisih lebih / (kurang) Rp(2.687.327,84)0,00
1. 6.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp14.879.000.000,00
b.Realisasi Rp14.878.000.000,00 Selisih lebih / (kurang) Rp1.000.000,00
1. 7.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(3.687.327,84) dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp167.377.414.755,00
b.Realisasi Rp167.381.102.082,84 Selisih lebih / (kurang) Rp(3.687.327,84)

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a.Saldo anggaran lebih awal Rp182.256.414.754,83
b.Penggunaal SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan Rp182.259.102.082,84 Sub Total Rp(2.687.328,01)
c.Sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) Rp183.862.084.043,11 Sub Total Rp183.859.396.715,10
d.Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp 2.687.328,01
e.Lain-lain Rp0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp183.862.084.043,11

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a.Jumlah aset Rp2.896.210.736.080,58
b.Jumlah kewajiban Rp5.562.169.893,82
c.Jumlah ekuitas Rp2.890.648.566.186,76

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 Sebagai berikut :

a.Pendapatan-LO Rp1.245.633.171.052,67
b.Beban Rp1.211.847.682.253,34
c.Surplus/Defisit Dari Operasi Rp33.785.488.799,33
d.Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Rp(8.776.774.250,00)
e.Pos Luar Biasa Rp(12.234.119.165,49) Surplus/Defisit- LO Rp12.774.595.483,84

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 Sebagai berikut :

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021 Rp 182.256.414.754,83
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 234.787.570.185,63
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp (233.184.588.225,36)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 0,00
e.Arus kas dari aktivitas Transitoris Rp 0,00
f.Koreksi Penambahan/ (pengurangan) saldo awal Kas Rp 2.687.328,01
g.Koreksi Reklasifikasi Saldo Kas Rp 0,00
h.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021 Rp 183.862.084.043,11

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 Sebagai berikut :

a.Ekuitas awal Rp 3.129.984.721.596,92
b.Surplus/Defisit-LO Rp 12.774.595.483,84
c.Dampak kumulatif perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar: Koreksi nilai persediaan Rp (128.341.100,00) Selisih revaluasi aset tetap Rp 0,00 Koreksi ekuitas lainnya Rp (251.982.409.794,00) Ekuitas akhir Rp2.890.648.566.186,76

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
1. a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran terdiri atas; Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menujrut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Lampiran III : Laporan Operasional;
4. d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Lampiran V : Neraca;
6. f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. g.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan (dapat dilihat dibuku tersendiri);
8. h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
9. i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
10. j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
12. l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
14. n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
15. o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
16. p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
17. q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18. r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19. s.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…