DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi: a. visi pembangunan; b. misi pembangunan; c. arah kebijakan pembangunan; dan d. sasaran pokok pembangunan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b . bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025-2045;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan tv Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); . ..
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na~ionl;.IJ T;;ill1Jn 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raneangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah1 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan Menetapkan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025- 2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan. y } I
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Katingan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Katingan.
5.Perangkat Oaerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk. periode 5 (lima) tahun.
8.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 9 . Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10.Arah Kebijakan adalah kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.
11.Sasaran Pokok adalah rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi daerah dan diukur dengan indikator yang bersifat progresif.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan stakeholder dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai visi dan misi.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.mewajudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan;
2. b.menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
3. c.pedoman bagi calon Bupati dalam menyusun visi dan misi kepala daerah; dan
4. d.pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:

a.visi pembangunan;
b.misi pembangunan;
c.arah kebijakan pembangunan; dan
d.sasaran pokok pembangunan.

Pasal 4

(1)RPJPD Tahun 2025-2045 memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Katingan periode 2025-2045.
(2)Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah Kabupaten Katingan yang Maju, Berdaya Saing, Terbuka dan Berkelanjutan.
(3)Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:
1. a.Misi 1 : Mewujudkan transformasi sosial untuk pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. b.Misi 2 : Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif; L .
3. c.Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan adaptif; ("" Yl l
4. d.Misi 4 : Mewujudkan kondusifitas dan stabilitas daerah dalam kepemimpinan daerah;
5. e.Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. f.Misi 6 : Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan;
7. g.Misi 7: Mewujudkan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang berkualitas; dan
8. h.Misi 8 : Mewujudkan keberlanjutan pembangunan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5

(1)Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2045.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

(1)Perubahan RPJPD dapat dilalrukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlalru;
2. b.basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlalru;
3. c.Terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan b tidak dapat dilalrukan apabila sisa masa berlalru RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinyan bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau ~ ,. perubahan kebijakan nasinal. (Y

Pasal 8

Perubahan RPJPD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BABV

Pasal 9

Masa RPJPD Tahun 2025-2045 dimulai sejak tanggal 1 Januari 2025, dan semua peraturan yang mengatur mengenai dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Katingan yang telah ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan. Ditetapkan di Kasongan pada tan al r. lS\tU!~ 20~ p Diundangkan qi Kasongan pad tanggal '11. ~Q~· ~24 S DAERAH N KAT GAN, ... ~ R~ARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR ~ NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH : 06,86/2024 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR rt TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025-2045 I. UMUM Kabupaten Katingan merupakan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 10 Januari 2024, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan lntruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang merupakan implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Wall Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. RPJPD mendesak untuk dibuat guna menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengt;l,11 hierarki dt;l,11 $kala Iel?ih $empit $e$ mengaG\J, pt;l,dt;1, renGt;1,I1t;1, nasional dan daerah dengan hierarki yang lebih tinggi dan skala lebih luas. Dalam tata perencanaan pembangunan daerah, RPJPD Kabupaten Katingan akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Katingan. Peraturan Daerah ini mengatur substansi yang terkait dengan ruang lingkup RPJPD yang meliputi visi Pembangunan, misi Pembangunan, arah kebijakan Pembangunan, sasaran pokok Pembangunan, sistematika RPJPD, serta pengendalian dan evaluasi. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…