Susunan dan Tipelogi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:
1.Sekretariat Daerah Tipe B, terdiri dari:
a.Paling banyak 3 (tiga) Asisten:
b.Asisten sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari paling banyak 3 (tiga)bagian,
c.Staf Ahli Bupati terdiri dari 3 (tiga) Staf Ahli.
Sekretariat DPRD Tipe €, terdiri dari 3 (tiga) bagian. Inspektorat Tipe B, terdiri atas :
a.Inspektur,
b.Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian,:
c.Inspektur Pembantu terdiri dari paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu.
Dinas/Badan Tipe A, terdiri dari :
a.Kepala Dinas/Badan:
b.Sekretariat
c.Bidang terdiri dari paling banyak 4 (empat) bidang dan/atau 5 (lima) bidang dengan ketentuan penggabungan antara Urusan Pemerintah yang memperoleh Skor Tipe A dengan urusan lainnya.
Dinas/Badan Tipe B, terdiri dari :
a.Kepala Dinas/Badan,
b.Sekretariat,
c.Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang.
Dinas/Badan Tipe €, terdiri dari :
a.Kepala Dinas/Badan,
b.Sekretariat,:
c.Bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) bidang, Kecamatan Tipe A, terdiri dari :
a.Camat,
b.Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian,:
c.Seksi terdiri dari paling banyak 5 (lima) Seksi.
an
8.Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintah bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.
9.Ketentuan tentang jumlah subbagian/subbidang/ seksi pada sekretariat/bagian/bidang disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang penyederhanaan struktur organisasi.
10.Dalam setiap susunan organisasi seluruh perangkat daerah terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
PasalII Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan. DiundangkandiKasongan pada tanggal 11 November 9025 N4TING- LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 13 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTANTENGAH.03,94/9025 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENKATINGAN NOMOR& TAHUN2025 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENKATINGANNOMOR1 TAHUN2022TENTANGPEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATENKATINGAN I.UMUM BahwaberdasarkanPeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentang Perangkat Daerah,telahditindaklanjutidenganterbentuknyaPeraturan Daerah KabupatenKatinganNomor1Tahun2022tentangPembentukan dan SusunanPerangkat Daerah.Selanjutnyadalam perkembanganterdapat beberapakebijakanyangmembuatPeraturanDaerahdimaksudharusdiubah, diantaranya adalah: a.Kebijakanpenyederhanaanbirokrasi Kebijakanpenyederhanaanbirokrasisebagaiupayamewujudkansistem penyelenggaraanpemerintahan menjadilebihefektif efisiendanterpercaya. Penyederhanaanbirokrasidilaksanakandengan melakukan penyederhanaanstrukturorganisasipenyetaraanjabatan,danpenyesuaian sistemkerja kerjayanglebihagiledidukung denganpengelolaankinerja aparatursipilnegara(ASN)yangoptimal.Penyederhanaanstruktur organisasidilaksanakandenganmenidaklanjutiketentuanPasal16 ayat(2) Peraturan MenteriPendayagunaanAparatur NegaradanReformasiBirokrasi Nomor25Tahun2021tentangPenyederhanaanBirokrasipadaInstansi PemerintahuntukPenyederhanaanBirokrasi.PemerintahKabupaten Katingantelahmelakukanpenyederhanaanstrukturorganisasi,yaitu dengan menyederhanaanstrukturleveleselon IV(subbagian/subbidang/ seksi). b.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor7Tahun2023tentangPedoman, Pembentukan,danNomenklaturBadanRisetdanInovasiDaerah,dalam Pasal 17menyatakanbahwa“Penyesuaian nomenklatur,tugas,fungsi,dan susunanorganisasibadanfungsipenunjang urusan pemerintahandibidang Penelitiandan PengembanganmenjadiBRIDAdilaksanakanpalinglama1 (satu)tahunterhitung sejakPeraturan Menteriinimulaiberlaku”. c.Untukmeningkatkankualitaslingkunganhidup,pelestarianhutandan kelestarianekosistem serdadalamrangkamewujudkanpengelolaanhutan yanglestari,berdaya guna,efektifdanefisiendengandilandasibentukdan pengelolaanyang dimungkinkan padatingkatpemerintahdaerah,maka PemerintahKabupatenKatinganyangsaatinitelahmelakukanpengelolaan KawasanTamanHutan Raya menganggapperluuntuk mencantumkan urusan kehutanan dalam nomenklatur perangkat daerah. d.Dalamrangka pelaksanaan UrusanPemerintahdibidang perpustakaandan kearsipanyang merupakan Urusan Pemerintahwajibnonpelayanandasar, makaPemerintah Kabupaten Katinganmenganggapperluuntuk membentukDinas PerpustakaandanKearsipan. II.PASAL DEMI PASAL PasalI CukupJelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 10