DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah Ketentuan Pasal 4, Ketentuan Pasal 5, dan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHANATASPERATURAN DAERAHKABUPATENKATINGANNOMOR1TAHUN2022 PEMBENTUKAN DANSUSUNAN PERANGKATDAERAH. PasalI BeberapaketentuandalamPeraturanDaerah KabupatenKatinganNomor1Tahun 2022tentangPembentukan danSusunanPerangkatDaerah(LembaranDaerah KabupatenKatinganTahun2022Nomor1)diubahsebagaiberikut: 1.KetentuanPasal4diubah, sehinggaPasal4berbunyisebagaiberikut:

Pasal 4

DenganPeraturanDaerahinidibentuk PerangkatDaerah dengan susunansebagai berikut: a.SekretariatDaerah menyelenggarakanfungsipendukungdibidang kesekretariatan, b.SekretariatDPRDmenyelenggarakanfungsipendukungdibidang kesekretariatan: c.Inspektoratmenyelenggarakanfungsipengawasan: d.DinasDaerah KabupatenKatinganTerdiri dari: 1.DinasPendidikanmenyelenggarakanUrusanPemerintah bidang pendidikan, 2.Dinas Kesehatan menyelenggarakanUrusanPemerintah bidangkesehatan: 3.DinasPekerjaanUmumdanPenataanRuangmenyelenggarakanUrusan Pemerintah bidang pekerjaanumumdanpenataanruang,: 4.DinasPerumahanRakyat,Kawasan PermukimansertaPertanahan menyelenggarakan UrusanPemerintah bidangperumahanrakyat,kawasan permukimansertapertanahan: 5.SatuanPolisiPamongPrajadanPemadamKebakaran menyelenggarakan UrusanPemerintah bidang ketentraman,ketertibanumumdan perlindungan masyarakatsertakebakarandanpenyelamatan: 6.Dinas Perhubungan danPerikanan menyelenggarakanUrusanPemerintah bidangperhubungan danperikanan,: 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan danPerlindunganAnakserta PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pemberdayaan perempuan danperlindungan anak danpengendalianpenduduk dankeluarga berencana: 8.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang lingkungan hidup dan kehutanan: 9.Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilmenyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang administrasikependudukan dan pencatatansipil: 10.DinasSosialmenyelenggarakan Urusan Pemerintah bidangsosial, 1ls. 12. 13. 14. 1S. 16. 17. 18. DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesamenyelenggarakanUrusan Pemerintah bidangpemberdayaanmasyarakatdandesa: DinasKomunikasiInformatika,StatistikdanPersandian menyelenggarakanUrusanPemerintah bidangkomunikasidaninformatika, statistikdanpersandian,: DinasKoperasi,UsahaKecilMenengah,danPerdagangan menyelenggarakanUrusanPemerintah bidangkoperasi,usahakecildan menegahdanperdagangan: DinasPerindustrian,Transmigrasidan TenagaKerjamenyelenggarakan UrusanPemerintah bidangindustri,transmigrasidantenagakerja, DinasPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintu menyelenggarakanUrusanPemerintah bidangpenanamanmodal, pelayananterpadusatupintu: Dinas Kebudayaan,KepemudaandanOlahragasertaPariwisata menyelenggarakanUrusanPemerintah bidang kebudayaan,kepemudaan danolahragaserta pariwisata, DinasKetahanan Pangan danPertanianmenyelenggarakanUrusan Pemerintah bidangketahananpangan danpertanian, Dinas PerpustakaandanKearsipanmenyelenggarakanUrusanPemerintah bidang perpustakaandankearsipandaerah. e.BadanDaerahTerdiridari: l.BadanPerencanaanPembangunan,RisetdanInovasiDaerah melaksanakanfungsipenunjangbidang perencanaan,risetdaninovasi daerah,: BadanKeuangan danAsetDaerah melaksanakanfungsipenunjangbidang keuangan danasetdaerah,: BadanPendapatan Daerah melaksanakanfungsipenunjangbidangsub keuangan yangberkaitandengan pendapatandaerah: BadanKepegawaiandan PengembanganSumber Daya Manusia melaksanakanfungsipenunjangbidang Kepegawaian,dan Pengembangan Sumber DayaManusia, BadanKesatuanBangsa danPolitikmelaksanakanfungsipemerintahdi bidang kesatuan bangsadanpolitik. BadanPenanggulanganBencana Daerah melaksanakanfungsi PenanggulanganBencanadiDaerah. 2.KetentuanPasal5diubah, sehinggaPasal5 berbunyisebagaiberikut:

Pasal 5

PerangkatDaerah dengantipelogisebagai berikut: a.SekretariatDaerah denganTipeB: b.SekretariatDPRDdenganTipeC: c.InspektoratdenganTipeB,: d.Dinas Daerah KabupatenKatinganTerdiri dari: BON3 NOO w0 Dinas PendidikandenganTipeA: Dinas Kesehatan denganTipeB: Dinas PekerjaanUmumdanPenataanRuang denganTipeA: DinasPerumahanRakyat,Kawasan PermukimansertaPertanahan dengan Tipe B: SatuanPolisiPamongPrajadanPemadamKebakaran denganTipe A, Dinas Perhubungan dan Perikanan denganTipe A, Dinas Pemberdayaan Perempuan danPerlindunganAnakserta PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Tipe A: Dinas Kependudukan dan PencatatanSipildengan Tipe B:

10.Dinas Sosial dengan Tipe A,
11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B:
12.Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dengan Tipe A,
13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dengan Tipe B,
14.Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Tipe B:
15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A,
16.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dengan Tipe A,
17.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Tipe A,
18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe B. . Badan Daerah Terdiri dari :
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A, Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, Badan Pendapatan Daerah Tipe A, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. PS aa
3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Susunan dan Tipelogi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:

1.Sekretariat Daerah Tipe B, terdiri dari:

a.Paling banyak 3 (tiga) Asisten:
b.Asisten sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari paling banyak 3 (tiga)bagian,
c.Staf Ahli Bupati terdiri dari 3 (tiga) Staf Ahli. Sekretariat DPRD Tipe €, terdiri dari 3 (tiga) bagian. Inspektorat Tipe B, terdiri atas :
a.Inspektur,
b.Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian,:
c.Inspektur Pembantu terdiri dari paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu. Dinas/Badan Tipe A, terdiri dari :
a.Kepala Dinas/Badan:
b.Sekretariat
c.Bidang terdiri dari paling banyak 4 (empat) bidang dan/atau 5 (lima) bidang dengan ketentuan penggabungan antara Urusan Pemerintah yang memperoleh Skor Tipe A dengan urusan lainnya. Dinas/Badan Tipe B, terdiri dari :
a.Kepala Dinas/Badan,
b.Sekretariat,
c.Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang. Dinas/Badan Tipe €, terdiri dari :
a.Kepala Dinas/Badan,
b.Sekretariat,:
c.Bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) bidang, Kecamatan Tipe A, terdiri dari :
a.Camat,
b.Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian,:
c.Seksi terdiri dari paling banyak 5 (lima) Seksi. an
1. 8.Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintah bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.
2. 9.Ketentuan tentang jumlah subbagian/subbidang/ seksi pada sekretariat/bagian/bidang disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang penyederhanaan struktur organisasi.
3. 10.Dalam setiap susunan organisasi seluruh perangkat daerah terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. PasalII Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan. DiundangkandiKasongan pada tanggal 11 November 9025 N4TING- LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 13 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTANTENGAH.03,94/9025 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENKATINGAN NOMOR& TAHUN2025 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENKATINGANNOMOR1 TAHUN2022TENTANGPEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATENKATINGAN I.UMUM BahwaberdasarkanPeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentang Perangkat Daerah,telahditindaklanjutidenganterbentuknyaPeraturan Daerah KabupatenKatinganNomor1Tahun2022tentangPembentukan dan SusunanPerangkat Daerah.Selanjutnyadalam perkembanganterdapat beberapakebijakanyangmembuatPeraturanDaerahdimaksudharusdiubah, diantaranya adalah: a.Kebijakanpenyederhanaanbirokrasi Kebijakanpenyederhanaanbirokrasisebagaiupayamewujudkansistem penyelenggaraanpemerintahan menjadilebihefektif efisiendanterpercaya. Penyederhanaanbirokrasidilaksanakandengan melakukan penyederhanaanstrukturorganisasipenyetaraanjabatan,danpenyesuaian sistemkerja kerjayanglebihagiledidukung denganpengelolaankinerja aparatursipilnegara(ASN)yangoptimal.Penyederhanaanstruktur organisasidilaksanakandenganmenidaklanjutiketentuanPasal16 ayat(2) Peraturan MenteriPendayagunaanAparatur NegaradanReformasiBirokrasi Nomor25Tahun2021tentangPenyederhanaanBirokrasipadaInstansi PemerintahuntukPenyederhanaanBirokrasi.PemerintahKabupaten Katingantelahmelakukanpenyederhanaanstrukturorganisasi,yaitu dengan menyederhanaanstrukturleveleselon IV(subbagian/subbidang/ seksi). b.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor7Tahun2023tentangPedoman, Pembentukan,danNomenklaturBadanRisetdanInovasiDaerah,dalam Pasal 17menyatakanbahwa“Penyesuaian nomenklatur,tugas,fungsi,dan susunanorganisasibadanfungsipenunjang urusan pemerintahandibidang Penelitiandan PengembanganmenjadiBRIDAdilaksanakanpalinglama1 (satu)tahunterhitung sejakPeraturan Menteriinimulaiberlaku”. c.Untukmeningkatkankualitaslingkunganhidup,pelestarianhutandan kelestarianekosistem serdadalamrangkamewujudkanpengelolaanhutan yanglestari,berdaya guna,efektifdanefisiendengandilandasibentukdan pengelolaanyang dimungkinkan padatingkatpemerintahdaerah,maka PemerintahKabupatenKatinganyangsaatinitelahmelakukanpengelolaan KawasanTamanHutan Raya menganggapperluuntuk mencantumkan urusan kehutanan dalam nomenklatur perangkat daerah. d.Dalamrangka pelaksanaan UrusanPemerintahdibidang perpustakaandan kearsipanyang merupakan Urusan Pemerintahwajibnonpelayanandasar, makaPemerintah Kabupaten Katinganmenganggapperluuntuk membentukDinas PerpustakaandanKearsipan. II.PASAL DEMI PASAL PasalI CukupJelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 10

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…