DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2006 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945;

2.Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); SALINAN Page 2 of 3
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2006 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan. Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 29 Juli 2019 BUPATI KATINGAN, ttd SAKARIYAS Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 30 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN, ttd NIKODEMUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 07, 26/2019 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd NING WIJAYANTI,SH Penata Tk. I (III/d) NIP.19830103 200604 2 013 Page 3 of 3 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM I. UMUM Daerah sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah, untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaiknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Berkenaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum, sudah tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lampiran terkait masalah pembagian urusan bidang energi dan sumber daya mineral, sehingga Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai perlu untuk dicabut. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 60

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…