DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2022

Nomor: 02
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kaur

regulasi_utama

Ringkasan

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya perubahan peraturan Perundang Undangan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan Hasil Evaluasi kelembagaan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
b.bahwa berdasarkan Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 060/523/B.5/2022 tanggal 24 Maret 2022 Hal : Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 8.Peraturan DaerahKabupatenKaurNomor14Tahun2016 tentang Pembentukandan SusunanPerangkat Daerah KabupatenKaur(Lembaran Daerah KabupatenKaur Tahun 2016Nomor237)sebagaimanatelahdiubahdengan Peraturan Daerah KabupatenKaurNomor01Tahun 2022 tentang Perubahan atasPeraturanDaerahNomor14tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Kaur(Lembaran Daerah KabupatenKaur Tahun 2022Nomor 289) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KAUR dan Menetapkan BUPATI KAUR MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHANKEDUAATAS PERATURANDAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 14 TAHUN2016TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATEN KAUR. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah KabupatenKaurNomor14Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah KabupatenKaur(Lembaran Daerah KabupatenKaur Tahun 2016 Nomor 237),diubahsebagaiberikut: 1.KetentuanPasal 2diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 2

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur merupakan Sekretariat Daerah Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan pengoordinasianadministratif terhadap pelaksanaan tugas perangakat daerah serta pelayanan administratif; b . SekretariatDPRD Kabupaten Kaur merupakan Sekretariat DPRD Tipe C mempuny ai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan ,mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kaur serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;

c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur merupakan Inspektorat Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kaur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Kaur terdiri dari :
1. 1.Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
2. 2.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
3. 3.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. 4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.
5. 5.Satuan Palisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Linmas (Sub Ketertiban Umum).
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Linmas (Sub Kebakaran).
7. 7.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
8. 8.Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
9. 9.Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian meru pakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudu kan dan Pencatatan Sipil.
11. 11.Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.
12. 12.Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
14. 14.Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
15. 15.Dinas Pariwisata merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.
17. 17.Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
18. 18.Dinas Koperasi, UKM , Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM , Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerin tahan Bidang Perdagangan.
19. 19.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
20. 20.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Urusan Pelayanan Perizinan.
21. 21.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.
22. 22.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.
e.Badan Daerah Kabupaten Kaur yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan.
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan. 3.BadanKepegawaianDaerahdanPengembanganSumberDayaManusia merupakanBadanTipe Cyangmelaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian,Pendidikan danPelatihan. 4.BadanKesatuan Bangsadan Politik merupakanBadanTipe Bmerupakan unsurPemerintahan yang melaksanakanUrusanPemerintahanUmumdi BidangKesatuan Bangsadan Politik DalamNegeri. PasalII Peraturan Daerahinimulaiberlaku padatanggaldiundangkan. Agar setiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan Peraturan Daerahinidenganpenempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Kaur. Diundangkandi Bintuhan padatanggal,d}./4pf'U.2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAUR, ERS~HFIRI Ditetapkandi Bintuhan padatanggal,fZ,l-Af)rie 2022 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2022 NOMOR: ~90 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINS! BENGKULU NOMOR :{:,' ///j 20%:<_

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya perubahan peraturan Perundang Undangan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan Hasil Evaluasi kelembagaan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
b.bahwa berdasarkan Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 060/523/B.5/2022 tanggal 24 Maret 2022 Hal : Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 8.Peraturan DaerahKabupatenKaurNomor14Tahun2016 tentang Pembentukandan SusunanPerangkat Daerah KabupatenKaur(Lembaran Daerah KabupatenKaur Tahun 2016Nomor237)sebagaimanatelahdiubahdengan Peraturan Daerah KabupatenKaurNomor01Tahun 2022 tentang Perubahan atasPeraturanDaerahNomor14tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Kaur(Lembaran Daerah KabupatenKaur Tahun 2022Nomor 289) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KAUR dan Menetapkan BUPATI KAUR MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHANKEDUAATAS PERATURANDAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 14 TAHUN2016TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATEN KAUR. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah KabupatenKaurNomor14Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah KabupatenKaur(Lembaran Daerah KabupatenKaur Tahun 2016 Nomor 237),diubahsebagaiberikut: 1.KetentuanPasal 2diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 2

c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur merupakan Inspektorat Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kaur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Kaur terdiri dari :
1. 1.Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
2. 2.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
3. 3.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. 4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.
5. 5.Satuan Palisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Linmas (Sub Ketertiban Umum).
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Linmas (Sub Kebakaran).
7. 7.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
8. 8.Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
9. 9.Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian meru pakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudu kan dan Pencatatan Sipil.
11. 11.Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.
12. 12.Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
14. 14.Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
15. 15.Dinas Pariwisata merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.
17. 17.Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
18. 18.Dinas Koperasi, UKM , Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM , Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerin tahan Bidang Perdagangan.
19. 19.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
20. 20.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Urusan Pelayanan Perizinan.
21. 21.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.
22. 22.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.
e.Badan Daerah Kabupaten Kaur yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan.
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan. 3.BadanKepegawaianDaerahdanPengembanganSumberDayaManusia merupakanBadanTipe Cyangmelaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian,Pendidikan danPelatihan. 4.BadanKesatuan Bangsadan Politik merupakanBadanTipe Bmerupakan unsurPemerintahan yang melaksanakanUrusanPemerintahanUmumdi BidangKesatuan Bangsadan Politik DalamNegeri. PasalII Peraturan Daerahinimulaiberlaku padatanggaldiundangkan. Agar setiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan Peraturan Daerahinidenganpenempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Kaur. Diundangkandi Bintuhan padatanggal,d}./4pf'U.2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAUR, ERS~HFIRI Ditetapkandi Bintuhan padatanggal,fZ,l-Af)rie 2022 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2022 NOMOR: ~90 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINS! BENGKULU NOMOR :{:,' ///j 20%:<_